JAKARTA, ANALISTIS.COM – Polri menonaktifkan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena bersama tiga personel lainnya menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran (HQ) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keempat personel tersebut juga menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap AKBP Andika Dharma Sena, Iptu AS selaku Kasat Reserse, Ipda FA selaku Kanit Pidana Umum, dan Ipda RAP selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sukoharjo.
“Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap empat personel, yaitu terdiri dari AKBP ADS selaku Kapolres Sukoharjo, kemudian Iptu AS selaku Kasat Serse, dan Kanit Pidum Ipda FA, dan juga Kanit PPA Ipda RAP,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, keempat personel tersebut telah dinonaktifkan dari jabatannya dan masih menjalani proses pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa yang menjadi keluhan pihak pesantren.
Baca juga: Polri Nonaktifkan Kapolres Sukoharjo Buntut Penggeledahan Ponpes, Empat Personel Diperiksa Propam
Trunoyudo menyebut Polri memberikan perhatian terhadap dampak yang dirasakan para santri dan pengasuh, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, santriwati, dan perempuan yang berada di lokasi saat penggeledahan berlangsung.
Propam dalami dugaan pelanggaran etik
Trunoyudo memastikan penegakan hukum yang berkaitan dengan peristiwa tersebut tetap berjalan melalui dua jalur.
Pertama, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota kepolisian dalam pelaksanaan penggeledahan di lingkungan Ponpes Hamalatul Quran.
Kedua, penyidikan kasus dugaan pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang menjadi latar belakang penggeledahan.
Polri, kata Trunoyudo, juga menyampaikan penyesalan atas keluhan dan dampak yang dirasakan para santriwati serta pengasuh pesantren.
“Sekali lagi kami mengucapkan penyesalan yang mendalam atas terjadinya keluhan dan trauma khususnya bagi kaum rentan anak, santriwati, dan perempuan yang ada di lokasi tersebut,” ujarnya.
Baca juga: Menag Tekankan Perlindungan Santri dari Kekerasan Seksual, Implementasi Safe Santri Jadi Ujian
AKBP Andika dimutasi, Kapolres Sukoharjo baru ditunjuk
Di tengah proses pemeriksaan Propam, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menerbitkan surat telegram mutasi yang mengatur pergantian jabatan Kapolres Sukoharjo.
AKBP Andika Dharma Sena dimutasi dari jabatan Kapolres Sukoharjo menjadi Perwira Menengah Stamaops Polri.
Posisi Kapolres Sukoharjo selanjutnya dijabat AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.
Sementara itu, jabatan Kapolres Boyolali dipercayakan kepada AKBP Christopher Adhikara Lebang, yang sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.
Penggeledahan berkaitan dengan kasus pembakaran warung
Sebelumnya, polisi menggeledah Ponpes Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo pada Selasa (27/10/2026). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, pada September 2026.
Dalam perkara tersebut, polisi telah menangkap seorang tersangka berinisial S. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik kemudian mengembangkan penyidikan untuk mencari satu orang lain yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Namun, tindakan penggeledahan di lingkungan pesantren menuai keluhan. Pihak pesantren menyebut sebanyak 12 santriwati dan empat ustazah mengalami intimidasi oleh aparat yang datang ke lokasi.
Keluhan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang kini didalami Propam Polri. Dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penggeledahan masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang sedang berjalan.
Sementara itu, Polri menyatakan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung tetap dilanjutkan secara terpisah dari pemeriksaan dugaan pelanggaran etik personel kepolisian.







2 komentar