JAKARTA, ANALISTIS.COM – Penyadapan Prabowo mengarah ke makar, menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia menyatakan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berkaitan dengan intersepsi elektronik, tetapi juga sedang didalami kemungkinan hubungannya dengan tindak pidana makar.
Pernyataan itu disampaikan Yusril di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan, sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara telah membahas perkara tersebut untuk mengkaji kemungkinan penerapan ketentuan pidana lain di luar dugaan penyadapan.
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan, intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” kata Yusril.
Menurut Yusril, salah satu aspek yang menjadi perhatian para ahli adalah kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak dapat disamakan begitu saja dengan penyadapan terhadap warga biasa karena jabatan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab konstitusional.
“Yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa. Jabatannya melekat dengan jabatannya, bukan yang disadap ini Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo disadap, tapi Pak Prabowo itu Presiden,” ujarnya.
Yusril menambahkan, penyadapan terhadap kepala negara perlu dilihat dari konteks dan tujuan tindakan. Karena itu, para ahli hukum mengkaji kemungkinan adanya hubungan antara dugaan intersepsi elektronik dengan perbuatan yang bertujuan melumpuhkan Presiden.
Dugaan Makar Masih Didalami
Meski menyampaikan bahwa perkara tersebut mengarah pada dugaan makar, Yusril belum memastikan kapan ketentuan pidana mengenai makar akan diterapkan dalam proses hukum.
Ia mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk memperjelas konstruksi perkara.
“Tapi sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar. Dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan, alat bukti terus dihimpun, saksi-saksi sedang terus diperiksa,” ucapnya.
Yusril juga menyebut perlunya mengkaji ketentuan mengenai makar dalam KUHP. Namun, penerapan pasal pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan terpenuhinya unsur hukum yang relevan.
Pernyataan mengenai dugaan makar tersebut merupakan gambaran arah pendalaman perkara, bukan keputusan pengadilan yang menyatakan tindak pidana makar telah terbukti.
Untuk mengikuti perkembangan pernyataan Yusril dalam perkara ini, pembaca dapat menelusuri laporan sebelumnya:
Baca Juga: Yusril Minta Publik Percaya Polri Usut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Empat Perwira Tinggi Polri Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkembangan perkara yang sama, Polri telah menetapkan empat personel kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempatnya adalah Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Penetapan Slamet Uliandi menambah jumlah tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Perkembangan ini menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan. Penyidik perlu mengungkap secara terperinci peran masing-masing pihak, mekanisme dugaan penyadapan, serta tujuan penggunaan perangkat atau sistem elektronik yang dipersoalkan.
Baca Juga: Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Ungkap 3 Nama
Penambahan jumlah tersangka juga menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara. Sebelumnya, Analistis.com telah memberitakan sikap salah satu tersangka terkait proses hukum yang berjalan.
Pernyataan bahwa penyadapan Prabowo mengarah ke makar masih menjadi bagian dari pendalaman hukum. Penyidik perlu mengungkap tujuan penyadapan, rangkaian tindakan yang dilakukan, serta bukti yang dapat menunjukkan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana makar.
Baca Juga: Ahrie Sonta Siap Kooperatif dalam Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Empat Jenderal Jadi Tersangka
Penyidik Terapkan Ketentuan KUHP dan UU ITE
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Pasal yang disebut dalam konstruksi perkara meliputi Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal 258 mengatur larangan melakukan tindakan tertentu terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum. Sementara Pasal 332 mengatur perbuatan mengakses komputer atau sistem elektronik milik pihak lain dengan sengaja dan tanpa hak.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut mengatur larangan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik secara sengaja dan tanpa hak.
Adapun kemungkinan penerapan pasal-pasal makar masih menjadi bagian dari pendalaman sebagaimana disampaikan Yusril. Karena itu, konstruksi hukum akhir perkara tersebut perlu menunggu penjelasan resmi penyidik.
Transparansi Penyidikan Menjadi Sorotan
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo memiliki dimensi hukum dan kelembagaan yang penting. Selain menyangkut perlindungan komunikasi elektronik, penanganannya juga berkaitan dengan batas kewenangan penggunaan teknologi intersepsi serta perlindungan terhadap jabatan konstitusional Presiden.
Proses penyidikan juga mendapat perhatian dari kalangan parlemen. Komisi III DPR sebelumnya menyoroti pentingnya pengusutan perkara secara transparan agar penanganannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Baca Juga: Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Transparan, Komisi III DPR Soroti Kinerja Polri
Penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur makar tidak cukup hanya didasarkan pada status Presiden sebagai pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Penyidik harus membuktikan rangkaian perbuatan, tujuan, serta unsur pidana yang disangkakan sesuai ketentuan hukum.
Transparansi proses penyidikan menjadi penting agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai perkara tersebut, termasuk dasar hukum, alat bukti, dan peran masing-masing pihak.
Keempat tersangka tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil. Penetapan tersangka tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian dan penentuan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan melalui mekanisme peradilan.







1 komentar