JAKARTA, ANALISTIS.COM – Penindakan 4 juta konten judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 10 November 2026 belum serta-merta menunjukkan terputusnya jaringan perjudian daring. Di balik jutaan konten yang diturunkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap penggunaan QRIS, puluhan ribu rekening yang terindikasi diperjualbelikan, hingga aset kripto dalam pergerakan dana yang berkaitan dengan perjudian online.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyampaikan capaian penindakan tersebut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Namun kalau dari aspek statistik, itu total untuk periode 20 Oktober 2024 sampai dengan 10 November 2026 itu, itu perjudian itu kami sudah takedown lebih dari 4 juta konten,” kata Mediodecci.
Ia menjelaskan, Komdigi memiliki tim khusus yang melakukan patroli terhadap konten perjudian online dan pornografi. Sementara itu, penanganan konten di luar kedua kategori tersebut umumnya dilakukan berdasarkan laporan atau aduan masyarakat.
“Kami memang memfokuskan pada judi online dan pornografi. Jadi kita memang punya patroli dan tim khusus untuk itu. Untuk yang lain itu dilakukan oleh kebanyakan oleh tim aduan dan itu memang kalau tidak ada aduan tidak akan diproses,” ujarnya.
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan ruang digital dijalankan melalui dua pendekatan, yakni patroli aktif terhadap kategori tertentu dan penanganan berdasarkan pengaduan masyarakat.
Namun, pemberantasan judi online tidak cukup hanya mengandalkan penghapusan konten. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada kemampuan pemerintah dan aparat penegak hukum memutus jaringan operasional serta aliran uang yang menopang aktivitas perjudian.
Empat Juta Konten Diturunkan, Jaringan Judol Terus Beradaptasi
Data Komdigi yang dipublikasikan pada 19 Oktober 2026 mencatat sekitar 4,03 juta konten perjudian telah ditangani dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026.
Konten tersebut ditemukan melalui berbagai layanan digital, termasuk situs, alamat IP, media sosial, dan layanan berbagi berkas.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya menjelaskan bahwa pemblokiran tidak selalu menghentikan aktivitas jaringan perjudian. Ketika satu akses diputus, pelaku dapat kembali membuat situs atau memanfaatkan saluran digital lain untuk menyebarkan promosi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penindakan terhadap konten merupakan salah satu tahapan pemberantasan, bukan penyelesaian seluruh persoalan.
Jumlah konten yang diturunkan juga tidak dapat disamakan dengan jumlah situs unik, jaringan, ataupun pelaku yang berhasil dihentikan. Karena itu, angka penindakan perlu dibaca bersama indikator lain, seperti perkembangan aktivitas perjudian, penanganan jaringan, dan pemutusan transaksi keuangan.
PPATK Ungkap Penggunaan QRIS dan Puluhan Ribu Rekening
Persoalan judi online menjadi lebih kompleks ketika penelusuran diarahkan pada transaksi keuangan.
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, dalam keterangannya pada 17 September 2026 mengungkapkan bahwa jaringan perjudian online memanfaatkan berbagai saluran pembayaran untuk menerima deposit dan memindahkan dana.
Berdasarkan hasil identifikasi PPATK yang disampaikannya, sekitar 70 persen transaksi deposit yang teridentifikasi menggunakan QRIS. Sementara sekitar 30 persen lainnya menggunakan transfer perbankan dan dompet elektronik.
PPATK juga mengidentifikasi sedikitnya sekitar 30.000 rekening yang diduga berasal dari praktik jual beli rekening. Rekening tersebut berpotensi digunakan untuk menerima setoran pemain, memindahkan dana, hingga menyamarkan aliran uang.
Selain itu, aset kripto ditemukan digunakan dalam tahapan pemindahan dan penyamaran dana atau layering. Praktik tersebut dapat mempersulit penelusuran asal-usul uang karena dana dipindahkan melalui sejumlah transaksi dan saluran berbeda.
Temuan itu merupakan hasil identifikasi PPATK, bukan gambaran keseluruhan transaksi judi online nasional. Meski demikian, data tersebut memperlihatkan bahwa jaringan perjudian memiliki pola transaksi yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Penghapusan situs dan promosi perlu diikuti penelusuran rekening, identifikasi pihak yang mengendalikan transaksi, serta penindakan terhadap saluran pembayaran yang terbukti digunakan untuk memfasilitasi perjudian ilegal.
Baca Juga: Ketika Judi Online Menyeret Bisnis ke Jurang Penggelapan
Bareskrim Ungkap Transaksi Rp1,03 Triliun
Gambaran mengenai kompleksitas jaringan keuangan judi online juga terlihat dalam pengungkapan perkara oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 3 September 2026.
Dalam salah satu perkara yang diungkap, penyidik menemukan transaksi sekitar Rp1,03 triliun melalui sistem pembayaran PT Ultra Payment Terpercaya (PT UPT) yang berkaitan dengan jaringan situs 1XBET, AJ8KEREN, dan EMPIRE88.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Adex Yudiswan, menjelaskan pengungkapan tersebut sebagai bagian dari penindakan terhadap jaringan perjudian daring.
Penyidik juga membekukan dana pada lima penyedia jasa pembayaran dengan nilai sekitar Rp51,99 miliar.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menemukan bahwa pusat kendali operasional situs yang disidik berada di luar negeri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan perjudian daring dapat melibatkan infrastruktur digital dan transaksi yang melintasi yurisdiksi negara.
Adex juga menjelaskan bahwa pelaku dapat mengubah domain, membuat situs tiruan atau mirror site, serta memanfaatkan media sosial untuk mempertahankan distribusi promosi ketika akses sebelumnya diputus.
Perkara tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan jaringan judi online membutuhkan lebih dari sekadar pemblokiran alamat situs. Penelusuran transaksi, pengamanan aset, dan pengungkapan pihak yang mengendalikan operasional menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.
Pengawasan Digital Membutuhkan Koordinasi Lintas Lembaga
Temuan dari Komdigi, PPATK, dan Bareskrim memperlihatkan bahwa pemberantasan judi online memiliki beberapa lapisan persoalan yang saling berkaitan.
Komdigi berperan dalam pengawasan konten dan pemutusan akses terhadap situs perjudian. PPATK melakukan analisis transaksi keuangan yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas ilegal. Sementara itu, kepolisian menjalankan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perjudian.
Ketiga pendekatan tersebut membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan.
Pemblokiran tanpa penelusuran keuangan berisiko hanya menghentikan satu saluran akses. Sebaliknya, penelusuran transaksi juga membutuhkan tindak lanjut penegakan hukum agar jaringan yang mengendalikan aktivitas perjudian dapat diungkap.
Di sisi lain, penyelenggara platform digital memiliki peran dalam mencegah penyebaran konten perjudian melalui layanan mereka. Kecepatan menindaklanjuti permintaan penghapusan konten, kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah, dan upaya mencegah kemunculan kembali promosi perjudian perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Mekanisme pengaduan masyarakat yang diterapkan Komdigi juga perlu didukung sistem pemantauan yang responsif. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bergantung pada laporan pengguna, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan ancaman di ruang digital.
Keberhasilan Harus Diukur dari Dampak Nyata
Lebih dari 4 juta konten yang diturunkan merupakan angka penindakan yang disampaikan Komdigi. Namun, keberhasilan pemberantasan judi online tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya konten yang dihapus.
Pemerintah perlu menyampaikan indikator yang lebih menyeluruh, mulai dari perkembangan aktivitas perjudian, jumlah jaringan yang berhasil diungkap, penanganan rekening yang digunakan untuk transaksi ilegal, hingga efektivitas pemutusan akses terhadap situs yang kembali beroperasi.
Transparansi juga diperlukan dalam pelaksanaan permintaan takedown kepada platform digital, termasuk tingkat tindak lanjut dan kepatuhan penyelenggara layanan.
Tanpa ukuran yang lebih komprehensif, publik hanya memperoleh gambaran mengenai volume penindakan, bukan dampak keseluruhan kebijakan terhadap pemberantasan perjudian online.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan sekadar menghapus jutaan konten, melainkan memastikan jaringan yang mengoperasikan perjudian tidak dapat terus memanfaatkan celah teknologi dan sistem keuangan.
Empat juta konten dapat diturunkan, tetapi pemberantasan judi online belum selesai selama jaringan operasional, saluran transaksi, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik ilegal tersebut masih dapat bergerak.






