JAKARTA, ANALISTIS.COM – Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui dugaan penyadapan ilegal terhadap dirinya dan sejumlah pejabat negara setelah menerima laporan dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Informasi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Yusril mengatakan, laporan Kapolri disampaikan karena dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah menteri merupakan persoalan serius yang menyangkut kepentingan negara.
“Sudah barang tentu Presiden tahu karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau,” kata Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.
Menurut Yusril, dugaan penyadapan terhadap Presiden dan para menteri tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Terlebih, hingga kini tujuan di balik tindakan tersebut belum diketahui secara pasti.
“Bayangkan seorang Presiden diintersep, disadap, bayangkan para menteri disadap, dan kita sebenarnya tidak tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan, itu bukan masalah sederhana, itu masalah serius bagi sebuah negara,” ujarnya.
Pernyataan Yusril menambah perkembangan penting dalam pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi Polri. Perkara tersebut kini menjadi perhatian tidak hanya karena menyangkut proses penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan keamanan komunikasi kepala negara dan pejabat pemerintahan.
Kapolri Laporkan Persoalan kepada Presiden
Laporan Kapolri kepada Presiden menunjukkan bahwa dugaan penyadapan tersebut telah menjadi perhatian di tingkat pemerintahan.
Dalam konteks perlindungan negara, keamanan komunikasi Presiden dan pejabat pemerintahan merupakan aspek penting yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
Karena itu, dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah perlu diungkap secara menyeluruh, termasuk mengenai mekanisme pelaksanaan, pihak yang memberikan perintah, serta tujuan penggunaan informasi yang diperoleh.
Hingga kini, berdasarkan keterangan Yusril, tujuan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara tersebut belum diketahui secara pasti.
Kepastian mengenai hal itu menjadi bagian penting dari proses penyidikan agar perkara tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa.
Bareskrim Tetapkan Tiga Perwira Tinggi sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Penetapan tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, seorang berinisial SU masih berstatus sebagai saksi.
Asep menjelaskan, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, mulai dari milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Dugaan aktivitas tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Menurut Asep, penyadapan diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Aktivitas tersebut juga disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Penyidik turut menduga adanya penghapusan jejak atau log penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Dalam penyidikan perkara tersebut, polisi menyita 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad, dan empat USB flash drive.
Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ketiganya kini menjalani penahanan di Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan.
Baca Juga:
Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Ungkap 3 Nama
Kepercayaan Publik dan Akuntabilitas Polri
Perkembangan perkara ini turut memunculkan perhatian terhadap objektivitas penyidikan, mengingat sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari lingkungan kepolisian.
Sebelumnya, Yusril meminta masyarakat tidak meragukan kemampuan Polri dalam mengusut perkara yang melibatkan anggotanya sendiri. Ia menegaskan, kepolisian tetap memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Baca Juga:
Yusril Minta Publik Percaya Polri Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Tiga Jenderal Jadi Tersangka
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga meminta seluruh proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir.
Perhatian parlemen tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap penanganan perkara yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian.
Baca Juga:
Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Transparan, Komisi III DPR Soroti Kinerja Polri
Pengungkapan Perkara Menjadi Kepentingan Negara
Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara membawa persoalan ini melampaui perkara pidana yang melibatkan individu.
Penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur, dan berada dalam mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyidikan karena itu perlu mengungkap secara jelas bagaimana akses terhadap sistem penyadapan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat.
Kejelasan mengenai tujuan penyadapan juga menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan publik mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
Pada akhirnya, penanganan perkara ini akan menjadi ujian bagi profesionalitas dan akuntabilitas Polri. Masyarakat menunggu bukan hanya perkembangan penetapan tersangka, melainkan juga pengungkapan fakta secara menyeluruh melalui proses hukum yang transparan.
Analistis.com – Tajam Membaca Peristiwa.






