JAKARTA, ANALISTIS.COM – Pernyataan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tentang prinsip kepemimpinan, “ikan busuk mulai dari kepala”, kembali menjadi sorotan setelah namanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan yang pernah disampaikan Listyo ketika memimpin Korps Bhayangkara itu kini menjadi perhatian publik. Pasalnya, perkara yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan di lingkungan kepolisian.
Bareskrim Polri menetapkan Listyo bersama dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Penetapan tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP (Listyo Sigit Prabowo),” kata Asep.
Bareskrim menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang semestinya.
Sasaran yang disebut dalam penyidikan tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dalam proses penyidikan, Bareskrim menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Baca Juga: Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Ungkap 3 Nama
Pernah Tegaskan Pemimpin Harus Menjadi Teladan
Ungkapan “ikan busuk mulai dari kepala” pernah disampaikan Listyo saat menutup pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri Angkatan ke-66 pada Oktober 2021.
Saat itu, Listyo menekankan bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahannya. Menurut dia, persoalan dalam organisasi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pimpinan.
“Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga,” ujar Listyo sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis pada 28 Oktober 2021.
Ia juga menegaskan bahwa pimpinan harus memulai perubahan dari dirinya sendiri sebelum meminta anggota menjalankan aturan.
Pesan serupa kembali disampaikan Listyo dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada September 2022. Saat itu, Polri tengah menghadapi sorotan publik dalam penanganan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.
Listyo mengingatkan pentingnya pengawasan timbal balik antara atasan dan bawahan. Ia juga menyatakan anggota yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan.
Kasus Penyadapan Menguji Pengawasan Internal Polri
Perkara yang kini ditangani Bareskrim bukan sekadar menyangkut status hukum tiga personel kepolisian. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan, penggunaan kewenangan penyadapan, serta pertanggungjawaban dalam struktur organisasi kepolisian.
Penyadapan merupakan tindakan yang menyangkut privasi dan hak warga negara. Karena itu, pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut terbukti melalui proses peradilan, perkara ini akan menjadi persoalan serius bagi tata kelola penggunaan kewenangan di tubuh Polri.
Terlebih, sasaran penyadapan yang disebut penyidik mencakup berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara hingga pekerja media dan masyarakat sipil. Hal tersebut membuat pengungkapan perkara menjadi penting, bukan hanya bagi pihak yang diduga menjadi sasaran, tetapi juga bagi perlindungan hak publik.
Dalam konteks reformasi kepolisian, pengawasan internal tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan atau komitmen pimpinan. Sistem harus mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan, mendeteksi pelanggaran, dan memastikan setiap tindakan dapat diperiksa secara independen sesuai hukum.
Publik Menunggu Pengungkapan Peran Masing-Masing Tersangka
Penetapan tiga tersangka tersebut menjadi babak penting dalam penyidikan dugaan penyadapan. Namun, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh penyidik.
Di antaranya adalah peran masing-masing tersangka, dasar penggunaan sistem penyadapan, pihak yang memberikan perintah, tujuan pemantauan, serta dugaan penghapusan data elektronik.
Penjelasan mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain juga penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka semata.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah mengetahui persoalan tersebut setelah menerima laporan dari Kapolri.
Baca Juga: Yusril Minta Publik Percaya Polri Usut Kasus Penyadapan Prabowo
Pada akhirnya, perkara ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dan reformasi Polri. Publik membutuhkan proses penyidikan yang transparan, profesional, serta tidak tebang pilih.
Pernyataan tentang pentingnya keteladanan pemimpin kini kembali relevan untuk diperbincangkan. Namun, pertanggungjawaban pidana setiap tersangka tetap harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan putusan pengadilan.
Kasus ini akan menjadi ukuran sejauh mana prinsip pengawasan dan akuntabilitas benar-benar dijalankan di institusi kepolisian.
Analistis.com – Tajam Membaca Peristiwa.






