JAKARTA, ANALISTIS.COM – WNI Korban TPPO Arab Saudi berinisial M meninggal dunia setelah diberangkatkan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) melalui jalur nonprosedural. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini diungkap Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri pada Kamis (12/11/2026). Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri mengungkap perkara tersebut pada Kamis (12/11/2026). Dalam penyidikan, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka yang diduga memiliki peran berbeda dalam proses perekrutan hingga pemberangkatan korban.
Kasus ini bermula pada 2024 ketika korban ditawari pekerjaan sebagai ART di Arab Saudi dengan iming-iming gaji sebesar 1.200 riyal. Tawaran tersebut kemudian berujung pada keberangkatan korban ke luar negeri pada 11 Agustus 2024.
Korban Sempat Meminta Dipulangkan karena Sakit
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, sekitar November 2025 korban sempat menghubungi keluarganya dan menyampaikan kondisi kesehatannya terganggu. Korban juga mengutarakan keinginan untuk kembali ke Indonesia.
Namun, berdasarkan keterangan dalam penyidikan yang disampaikan kepolisian, korban diduga mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak melanjutkan pekerjaannya.
Keluarga korban baru menerima kabar pada Februari 2026 bahwa M telah meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazah korban kemudian dipulangkan ke Indonesia.
Polisi belum menyampaikan secara terperinci penyebab medis kematian korban. Karena itu, dugaan TPPO dalam perkara ini perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai penyebab kematian yang harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lima Tersangka Diduga Terlibat dalam Rantai Perekrutan
Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka diduga memiliki fungsi berbeda, mulai dari perekrutan langsung, pengurusan keberangkatan, hingga pemrosesan dokumen dan visa.
Tersangka berinisial M, seorang perempuan, diduga berperan sebagai perekrut lapangan. Ia disebut menawarkan pekerjaan ART kepada korban sebelum menyerahkannya kepada pihak sponsor.
Tersangka AS, juga perempuan, diduga bertindak sebagai sponsor yang mengurus proses dan keberangkatan korban serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Sementara itu, tersangka N, seorang laki-laki, diduga membantu pengurusan dokumen, perjalanan, dan proses pemberangkatan.
Dua tersangka lainnya berkaitan dengan PT Alfa Nusantara Perdana. Tersangka R yang menjabat sebagai komisaris diduga mengoordinasikan pengurusan Enjaz, proses biometrik atau sidik jari, serta penerbitan visa korban melalui perusahaan.
Adapun tersangka AN yang menjabat sebagai direktur utama perusahaan tersebut diduga terlibat dalam pengurusan visa, termasuk pemrosesan data paspor korban melalui sistem Enjaz.
Kepolisian menyebut kelima tersangka telah ditetapkan dan ditahan untuk kepentingan penyidikan. Seluruh dugaan peran tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Kasus WNI Korban TPPO Arab Saudi ini menjadi perhatian serius karena memperlihatkan dugaan kerentanan pekerja migran dalam proses perekrutan dan penempatan kerja di luar negeri. Pengusutan rantai perekrutan diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Polisi Sita Dokumen dan Perangkat Elektronik
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan proses perekrutan dan pemberangkatan korban.
Barang bukti tersebut meliputi enam unit telepon genggam, dua unit CPU, dokumen paspor, kartu keluarga, dokumen pemberangkatan, serta dokumen transaksi keuangan.
Penyitaan barang bukti tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri alur perekrutan, komunikasi antarpihak, pengurusan dokumen, serta transaksi yang berkaitan dengan keberangkatan korban.
Polisi juga mendalami keterlibatan masing-masing pihak dalam rangkaian proses tersebut. Pemeriksaan terhadap dokumen dan perangkat elektronik diharapkan dapat membantu mengungkap konstruksi perkara secara lebih utuh.
Dijerat Undang-Undang TPPO dan Pelindungan Pekerja Migran
Atas perkara tersebut, para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penerapan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja migran secara nonprosedural. Pembuktian unsur pidana dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses peradilan.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia. Tawaran pekerjaan dengan gaji tertentu tidak cukup menjadi jaminan keamanan apabila proses keberangkatan, dokumen, perusahaan penempatan, dan perlindungan kerja tidak memenuhi ketentuan.
Di sisi lain, penanganan perkara ini juga menjadi ujian bagi upaya perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan dan kesulitan mengakses bantuan ketika menghadapi persoalan di tempat kerja.
Penelusuran terhadap seluruh rantai perekrutan menjadi penting agar dugaan pelanggaran tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap pihak-pihak lain yang terbukti memiliki keterlibatan dalam proses penempatan pekerja migran tersebut.






