Akui Ceroboh Coreng Nama Bea Cukai, Sisprian Subiaksono Tetap Bantah Perintahkan Bawahan Terima Suap

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sisprian Subiaksono, mengakui kelalaiannya telah mencoreng nama institusi tempat ia mengabdi selama puluhan tahun. Namun, dalam nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026), Sisprian tetap membantah pernah memerintahkan bawahannya meminta uang kepada pihak Blueray Cargo.

Sisprian menyampaikan penyesalan atas perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat dirinya. Ia mengaku telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk institusi Bea Cukai, tetapi peristiwa tersebut justru membuat nama lembaga itu tercoreng.

Dalam pleidoinya, Sisprian menyebut dirinya tidak pernah menginisiasi ataupun memerintahkan Orlando Hamonangan Sianipar untuk meminta uang kepada pemilik Blueray Cargo, John Field.

Ia juga membantah memberikan instruksi kepada Orlando maupun Fillar Marindra untuk menyerahkan data kepada pihak Blueray Cargo.

Pernyataan tersebut disampaikan Sisprian ketika menanggapi konstruksi perkara yang dibangun jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sisprian Mengaku Menyesal Tidak Menolak Pemberian

Dikutip dari pemberitaan Detikcom dan Tirto, Sisprian mengaku baru mengetahui adanya pemberian uang yang ditujukan kepadanya dari Blueray Cargo berdasarkan laporan Orlando Hamonangan sekitar September 2026.

Menurut keterangannya, John Field tidak pernah menyampaikan secara langsung kepadanya mengenai pemberian uang tersebut.

Sisprian mengaku menyesal karena tidak secara tegas menolak laporan pemberian uang yang disampaikan bawahannya.

“Saya sangat menyesal tidak menolak secara tegas pemberian yang dilaporkan oleh Saudara Orlando Hamonangan Sianipar tersebut. Ingin rasanya memutar mesin waktu dan merubah sikap saya pada saat itu,” ujar Sisprian sebagaimana dikutip Detikcom.

Ia menjelaskan, saat itu dirinya mengaku bingung dan terkejut setelah menerima laporan tersebut. Sisprian kemudian meminta Orlando menyimpan uang yang dilaporkan itu dengan alasan kemungkinan dapat digunakan untuk kebutuhan operasional tertentu.

Namun, ia membantah memiliki niat untuk menguasai uang tersebut.

Sisprian juga menyatakan bahwa selama bertugas, dirinya selalu mengingatkan jajaran agar hanya menyimpan dan mengelola uang yang dapat dipertanggungjawabkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Keberatan atas Tuntutan 10 Tahun Penjara

Dalam perkara ini, JPU KPK menuntut Sisprian dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp7,4 miliar, 150.000 dolar Singapura, dan 10.000 dolar Amerika Serikat.

Sisprian menilai tuntutan tersebut sangat berat. Ia beralasan tidak pernah menginisiasi permintaan uang kepada Blueray Cargo maupun memerintahkan Orlando untuk meminta sejumlah uang kepada John Field.

Ia juga membantah menentukan besaran permintaan uang kepada pihak perusahaan tersebut.

Sisprian menilai tidak terbukti adanya perubahan jalur atau perlakuan khusus yang menguntungkan Blueray Cargo sebagai imbalan atas pemberian uang.

Meski menyampaikan keberatan, Sisprian tetap meminta majelis hakim mempertimbangkan penyesalan dan pembelaannya dalam menjatuhkan putusan.

Perkara Menyeret Tiga Pejabat Bea Cukai

Kasus dugaan korupsi ini turut menjerat mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I, Orlando Hamonangan.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan jaksa, ketiga terdakwa diduga menerima suap senilai sekitar Rp61,74 miliar dari pihak Blueray Cargo. Selain itu, terdapat dugaan penerimaan fasilitas hiburan dan barang mewah sekitar Rp1,84 miliar serta gratifikasi sekitar Rp15,22 miliar dari sejumlah pengusaha.

Dengan demikian, nilai keseluruhan perkara yang diuraikan dalam dakwaan mencapai sekitar Rp78,81 miliar.

Angka tersebut merupakan nilai perkara yang melibatkan para terdakwa, bukan jumlah yang seluruhnya dibebankan kepada Sisprian.

Dalam uraian tuntutan, bagian penerimaan yang dikaitkan dengan Sisprian disebut sekitar Rp7 miliar. Sementara itu, jaksa menuntut pembayaran uang pengganti terhadap Sisprian sebesar Rp7,4 miliar, ditambah mata uang asing sebagaimana tercantum dalam tuntutan.

Jaksa menilai praktik pemberian uang tersebut berkaitan dengan pengurusan kegiatan importasi barang milik Blueray Cargo agar lebih cepat keluar dari proses pengawasan kepabeanan.

Konstruksi perkara dan penilaian jaksa tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian yang akan dipertimbangkan majelis hakim dalam putusan.

Baca Juga: Kejagung Ungkap 12 Kasus Korupsi Strategis, Akumulasi Kerugian Negara Diperkirakan Lampaui Rp740 Triliun

Integritas Pengawasan Impor Menjadi Sorotan

Perkara ini kembali menyoroti pentingnya integritas aparat dalam menjalankan fungsi pengawasan kepabeanan. Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mengawasi arus barang impor, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan, serta menjaga penerimaan negara.

Dugaan adanya pemberian uang dari pihak yang kegiatan usahanya berada dalam lingkup pengawasan aparat memperlihatkan risiko serius apabila kewenangan pengawasan tidak dijalankan secara independen dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban individu, tetapi juga menjadi ujian bagi penguatan sistem pengawasan internal dan pencegahan konflik kepentingan di lingkungan kepabeanan.

Namun, penilaian terhadap peran masing-masing terdakwa tetap harus didasarkan pada fakta persidangan dan putusan pengadilan.

Menunggu Penilaian Majelis Hakim

Pleidoi merupakan hak terdakwa untuk menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan jaksa. Karena itu, bantahan Sisprian harus ditempatkan sebagai keterangan dan argumentasi dari pihak terdakwa, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh dakwaan atau tuntutan telah terbantahkan.

Majelis hakim selanjutnya akan menilai keseluruhan fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, tuntutan jaksa, serta nota pembelaan sebelum menjatuhkan putusan.

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan pada lembaga yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan perdagangan dan penerimaan negara.

Pada akhirnya, putusan pengadilan akan menentukan pertanggungjawaban hukum masing-masing terdakwa berdasarkan pembuktian di persidangan.

 

Penulis: Elfan

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar