JAKARTA – Pemerintah meminta bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak terburu-buru menaikkan suku bunga kredit setelah Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75 persen.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai upaya menjaga akses pembiayaan masyarakat dan dunia usaha di tengah meningkatnya biaya dana akibat kebijakan moneter yang lebih ketat.
“Ya ini relainya kan ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit. Diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut Airlangga, pemerintah berharap penyaluran kredit tetap berjalan sehingga aktivitas ekonomi tidak terganggu. Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto menginginkan sektor perbankan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang terjangkau.
“Ya tentu harapannya kan ke depan kredit tetap jalan,” ujarnya.
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 5,75 Persen
Sebelumnya, Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Juni 2026 memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin dari 5,50 persen menjadi 5,75 persen.
Selain itu, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 4,75 persen, sementara Lending Facility meningkat menjadi 6,50 persen.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan keputusan tersebut diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.
“Berdasarkan asesmen menyeluruh tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75 persen,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG BI.
Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI Rate di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi pasar keuangan.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, potensi keluarnya aliran modal asing dari pasar negara berkembang, serta kebijakan suku bunga negara-negara maju menjadi faktor yang dipertimbangkan bank sentral. Melalui kenaikan suku bunga acuan, BI berupaya menjaga stabilitas rupiah sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap aset keuangan domestik.
Pemerintah Berupaya Redam Dampak ke Masyarakat
Kenaikan suku bunga acuan umumnya akan diikuti penyesuaian bunga simpanan maupun kredit oleh perbankan. Dampak paling cepat biasanya dirasakan oleh pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan baru, serta masyarakat yang mengajukan kredit konsumtif seperti kredit kendaraan, kredit multiguna, maupun kredit usaha rakyat.
Karena itu, pernyataan Airlangga dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi makro dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi domestik. Di satu sisi, BI perlu menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan risiko eksternal, namun di sisi lain dunia usaha tetap membutuhkan likuiditas dan pembiayaan yang terjangkau agar ekspansi bisnis tidak melambat.
Bank-bank Himbara yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran kredit nasional diharapkan dapat menjadi penyangga agar transmisi kenaikan suku bunga ke sektor riil berlangsung lebih bertahap.
Pemerintah Tak Ingin Efek BI Rate Langsung Menekan Ekonomi Riil
Bagi sektor riil, kenaikan BI Rate berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan apabila perbankan ikut menyesuaikan bunga kredit. Pelaku UMKM yang mengandalkan pinjaman modal kerja dapat menghadapi beban usaha yang lebih besar, sementara masyarakat yang berencana mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun kredit kendaraan berpotensi menghadapi cicilan yang lebih tinggi. Di sisi lain, dunia usaha juga bisa lebih berhati-hati melakukan ekspansi karena biaya pinjaman meningkat.
Dalam konteks inilah permintaan Airlangga kepada Himbara menjadi penting.
Pemerintah berupaya memastikan transmisi kenaikan suku bunga tidak langsung menekan konsumsi masyarakat dan investasi yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Permintaan Airlangga kepada Himbara juga menunjukkan kekhawatiran pemerintah terhadap dampak lanjutan kenaikan BI Rate terhadap sektor riil. Jika bank-bank pelat merah langsung menaikkan bunga kredit, sektor UMKM, industri manufaktur, dan pembeli rumah melalui KPR berpotensi menjadi kelompok yang paling terdampak. Penyaluran kredit yang melambat dapat mengurangi aktivitas investasi, menahan ekspansi usaha, hingga memengaruhi daya beli masyarakat.
Karena itu, langkah pemerintah mendorong Himbara lebih berhati-hati dalam menyesuaikan bunga kredit dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Di tengah tekanan global yang masih tinggi, pemerintah tampaknya ingin memastikan kebijakan moneter yang lebih ketat tidak berubah menjadi beban tambahan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Irawan












