JAKARTA, ANALISTIS.COM – Prabowo bahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco mengatakan, berdasarkan informasi yang didengarnya, persoalan penyadapan ilegal menjadi salah satu topik yang disinggung dalam pertemuan tersebut. Namun, ia tidak mengetahui secara langsung sejauh mana pembahasan itu dilakukan.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal. Yang kemudian memang kita sama-sama tahu, pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum. Sehingga itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh Presiden,” ujar Dasco.
Meski demikian, Dasco mengaku tidak mengetahui apakah Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. Ia menegaskan tidak menghadiri pertemuan di Hambalang.
Pembahasan dugaan penyadapan ilegal dalam pertemuan Prabowo dengan 10 mantan Kapolri tersebut menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian di tengah proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.
“Saya enggak tahu, karena saya tidak ikut di pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” katanya.
Perhatian terhadap penanganan perkara tersebut sebelumnya juga disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Ia meminta kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo diusut secara transparan.
Baca Juga: Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Transparan
Prabowo Sampaikan Visi Pembangunan
Selain membahas sejumlah isu aktual, pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri juga menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan mengenai arah pembangunan Indonesia.
Menurut Dasco, Presiden memaparkan visi dan misi pemerintah, termasuk upaya mendorong kemajuan Indonesia dan menggerakkan perekonomian nasional.
Prabowo juga disebut meminta dukungan dari para mantan pimpinan Polri yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Di situ kemudian selain silaturahmi, Presiden juga memaparkan visi-misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin. Nah, itu yang saya tahu,” kata Dasco.
Sepuluh Mantan Kapolri Hadiri Pertemuan
Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Dalam keterangan persnya, Sekretariat Presiden menyebut pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan antara Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan,” demikian keterangan Sekretariat Presiden.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni:
- Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi
- Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo
- Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro
- Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar
- Jenderal Pol (Purn) Sutanto
- Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri
- Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo
- Jenderal Pol (Purn) Sutarman
- Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti
- Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian
Penanganan Kasus Penyadapan Jadi Perhatian
Penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo juga menjadi perhatian setelah muncul sejumlah perkembangan penyidikan yang diberitakan sebelumnya.
Dalam pemberitaan terdahulu, Analistis.com telah mengulas perkembangan pengungkapan perkara tersebut, termasuk informasi mengenai tiga orang yang disebut sebagai tersangka.
Baca Juga: Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Ungkap 3 Nama
Perkembangan berikutnya juga mencakup pemberitaan mengenai Ahrie Sonta yang menyatakan siap kooperatif dalam proses hukum. Artikel tersebut mengulas informasi mengenai bertambahnya jumlah tersangka menjadi empat orang.
Baca Juga: Ahrie Sonta Siap Kooperatif dalam Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Empat Jenderal Jadi Tersangka
Sementara itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk pihak yang diduga bertanggung jawab dan motif di balik peristiwa itu.
Rapat tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum. Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan dan pengungkapan fakta secara menyeluruh.
Penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti agar tidak menimbulkan spekulasi maupun merugikan pihak-pihak yang belum terbukti terlibat.












1 komentar