JAKARTA, – Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter menandai babak baru pengelolaan energi nasional di tengah tekanan harga minyak dunia yang terus meningkat. Kenaikan sebesar Rp3.950 per liter atau hampir 32 persen tersebut tidak hanya menjadi persoalan harga BBM semata, tetapi juga mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas fiskal negara sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa harga Pertamax di Indonesia masih lebih murah dibandingkan BBM dengan spesifikasi setara di sejumlah negara Asia Tenggara.
Menurut data yang disampaikan pemerintah, harga BBM RON 92/95 di Filipina mencapai sekitar Rp22.158 per liter, Myanmar Rp25.085 per liter, Thailand Rp28.910 per liter, Laos Rp31.945 per liter, hingga Singapura Rp42.971 per liter.
“Walaupun naik, harga Pertamax di Indonesia jauh lebih murah dibanding BBM RON 92/95 di negara lain,” kata Teddy dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
Namun, di balik argumentasi tersebut muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah ukuran murah hanya ditentukan oleh harga per liter, atau juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membelinya?
Pemerintah Sedang Mengelola Persepsi Publik
Perbandingan harga dengan negara lain menunjukkan pemerintah tidak hanya menjelaskan alasan kenaikan harga, tetapi juga berupaya membangun legitimasi kebijakan di tengah potensi ketidakpuasan masyarakat.
Dalam komunikasi publik, narasi bahwa harga Pertamax masih lebih murah dibanding negara lain menjadi instrumen penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia belum berada pada posisi terburuk meskipun terjadi penyesuaian harga.
Langkah ini dapat dipahami mengingat kenaikan harga BBM selalu menjadi isu sensitif yang berdampak langsung terhadap persepsi publik terhadap kondisi ekonomi dan kinerja pemerintah.
Namun, perbandingan tersebut memiliki keterbatasan.
Harga BBM di suatu negara tidak bisa dilepaskan dari tingkat pendapatan masyarakat, struktur ekonomi, kebijakan pajak energi, hingga biaya hidup yang berbeda-beda.
Artinya, harga yang lebih murah secara nominal belum tentu lebih terjangkau jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing negara.
Bagi masyarakat, ukuran paling sederhana adalah seberapa besar tambahan biaya yang harus dikeluarkan setiap kali mengisi tangki kendaraan, bukan berapa harga BBM di negara lain.
Mengapa Penyesuaian Baru Dilakukan Sekarang?
Pemerintah mengakui lonjakan harga minyak dunia telah terjadi sejak Maret 2026 seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama setelah konflik Israel-Iran memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global.
Pertanyaannya, mengapa harga Pertamax baru disesuaikan pada Juni?
Keputusan menahan harga selama beberapa bulan menunjukkan pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi domestik dan menghindari tekanan psikologis terhadap masyarakat.
Namun strategi tersebut juga memiliki konsekuensi.
Ketika harga minyak dunia tidak kunjung turun, ruang pemerintah untuk mempertahankan harga lama semakin sempit. Akibatnya, penyesuaian yang semula dapat dilakukan secara bertahap berubah menjadi lonjakan harga yang cukup besar dalam satu waktu.
Dalam perspektif kebijakan, penundaan kenaikan harga memang dapat meredam gejolak jangka pendek, tetapi berpotensi menciptakan kejutan yang lebih besar ketika penyesuaian akhirnya tidak lagi dapat dihindari.
Siapa yang Sebenarnya Menanggung Beban?
Meski pemerintah mempertahankan harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter, bukan berarti dampak kenaikan Pertamax tidak signifikan.
Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah kelas menengah perkotaan, pengguna kendaraan pribadi, pelaku usaha kecil dan menengah tertentu, serta perusahaan yang menggunakan BBM non-subsidi dalam operasional sehari-hari.
Mereka menjadi kelompok pertama yang harus menyesuaikan pengeluaran akibat kenaikan biaya energi.
Dalam praktiknya, kebijakan ini menunjukkan pemerintah memilih melindungi kelompok masyarakat pengguna BBM subsidi, sementara sebagian beban penyesuaian dialihkan kepada konsumen BBM non-subsidi yang dianggap memiliki kapasitas ekonomi lebih baik.
Strategi tersebut secara politik relatif lebih aman dibanding menaikkan harga BBM subsidi yang dampaknya dapat menjangkau lapisan masyarakat lebih luas.
Ruang Fiskal yang Makin Terbatas
Di balik kebijakan harga energi, terdapat persoalan yang lebih besar, yakni ruang fiskal negara.
Pemerintah saat ini menghadapi berbagai kebutuhan pembiayaan untuk program-program prioritas nasional yang membutuhkan anggaran besar. Dalam kondisi tersebut, kemampuan negara untuk terus menahan tekanan harga energi menjadi semakin terbatas.
Meski Pertamax bukan BBM bersubsidi, menjaga harga tetap rendah dalam waktu lama di tengah lonjakan harga minyak dunia tetap menimbulkan tekanan terhadap sektor energi nasional.
Karena itu, penyesuaian harga dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi dan kemampuan negara mengelola berbagai kebutuhan fiskal secara bersamaan.
Efek Berantai terhadap Perekonomian
Kenaikan Pertamax hampir 32 persen berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi.
Biaya transportasi meningkat.
Biaya operasional usaha bertambah.
Margin keuntungan pelaku usaha menyempit.
Dalam jangka pendek, sebagian pelaku usaha mungkin masih mampu menyerap kenaikan biaya tersebut. Namun apabila harga energi bertahan tinggi dalam waktu lama, penyesuaian tarif jasa maupun harga barang menjadi sulit dihindari.
Di titik inilah ancaman inflasi mulai muncul.
Meskipun dampaknya tidak sebesar kenaikan BBM subsidi, peningkatan biaya energi tetap dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi melalui rantai distribusi dan operasional usaha.
Ujian Awal Pemerintahan Prabowo
Secara politik, kenaikan harga BBM selalu menjadi ujian bagi pemerintah mana pun.
Masyarakat cenderung menilai kondisi ekonomi melalui harga kebutuhan sehari-hari, termasuk energi. Karena itu, kemampuan pemerintah menjelaskan alasan kebijakan sekaligus menjaga stabilitas harga barang dan jasa akan menentukan bagaimana publik menilai pengelolaan ekonomi nasional.
Kenaikan Pertamax menunjukkan bahwa pemerintah sedang berhadapan dengan realitas yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan dari dalam negeri. Harga minyak dunia, konflik geopolitik, dan dinamika pasar energi global menjadi faktor eksternal yang memengaruhi ruang gerak kebijakan nasional.
Jika harga minyak dunia kembali turun, pemerintah memiliki peluang untuk meredam tekanan lebih lanjut. Namun apabila ketegangan global berlanjut, tantangan menjaga keseimbangan antara fiskal negara dan daya beli masyarakat akan semakin berat.
Pada akhirnya, kenaikan Pertamax bukan sekadar soal perubahan angka di papan harga SPBU. Peristiwa ini menjadi cerminan bagaimana pemerintah menghadapi benturan antara tekanan ekonomi global dan tuntutan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat di dalam negeri.













1 komentar