JAKARTA – Pernyataan anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, membuka kembali perdebatan mengenai posisi oposisi dalam sistem demokrasi Indonesia. Di tengah dominasi partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PDI Perjuangan menegaskan pilihannya berada di luar kabinet bukan sekadar soal posisi politik, melainkan bagian dari upaya menjaga keseimbangan kekuasaan.
Deddy mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPR mengaku kesulitan menyampaikan kritik secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah karena terikat oleh kepentingan politik partai yang berada di dalam kabinet. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi pengawasan parlemen terhadap eksekutif.
“Saya pribadi selaku anggota DPR sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini,” kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi sejumlah partai politik, termasuk Golkar, yang mempertanyakan posisi politik PDI-P di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Deddy menegaskan, PDI-P berada di luar kabinet bukan karena gagal memperoleh akses kekuasaan. Menurutnya, partai berlambang banteng itu tidak memiliki pandangan bahwa kekuasaan harus selalu menjadi tujuan utama politik.
“Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” ujarnya.
Ia mengakui berada di dalam pemerintahan memberikan banyak keuntungan politik karena membuka akses terhadap kekuasaan. Namun, Deddy mempertanyakan mengapa pilihan PDI-P berada di luar pemerintahan justru terus dipersoalkan.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” katanya.
Menurut Deddy, keberadaan partai politik di luar pemerintahan diperlukan untuk menjaga fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif. Ia mempertanyakan efektivitas fungsi kontrol parlemen apabila mayoritas fraksi berasal dari partai-partai yang juga memiliki menteri di kabinet.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” ujarnya.
Dominasi Koalisi dan Tantangan Pengawasan
Secara politik, pemerintahan saat ini didukung mayoritas partai besar di parlemen. Konfigurasi tersebut menciptakan stabilitas politik yang kuat bagi pemerintah dalam menjalankan program-program strategis nasional.
Namun di sisi lain, dominasi koalisi besar juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi checks and balances yang menjadi salah satu pilar utama demokrasi.
Dalam sistem presidensial, DPR tidak hanya berfungsi sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika sebagian besar kekuatan politik berada dalam satu barisan, ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah berpotensi menyempit.
Kekhawatiran yang disampaikan Deddy mengenai anggota DPR yang merasa tidak leluasa menyampaikan pandangan berbeda menunjukkan adanya tantangan menjaga independensi parlemen. Sebab secara ideal, anggota DPR bertanggung jawab kepada konstituen dan kepentingan publik, bukan semata-mata kepada kepentingan politik partai atau kabinet.
PDI-P dan Perebutan Narasi Penyeimbang
PDI Perjuangan menegaskan bahwa berada di luar pemerintahan bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. Partai tersebut menyebut dirinya sebagai penyeimbang, yakni mendukung kebijakan yang dianggap baik sekaligus mengkritisi kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki.
Namun istilah “penyeimbang” memunculkan perdebatan. Sejumlah partai seperti Golkar dan PKB mempertanyakan sejauh mana posisi tersebut dijalankan secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji, menegaskan bahwa secara formal PDI-P memang tidak berada di pemerintahan. Namun menurutnya, publik berhak menilai apakah fungsi penyeimbang yang diklaim benar-benar terlihat dalam dinamika politik nasional.
Di balik perdebatan itu, terdapat dimensi politik yang lebih luas. Pertanyaan mengenai posisi PDI-P dapat dibaca sebagai upaya menguji konsistensi partai tersebut dalam memainkan peran oposisi konstruktif.
Hal ini muncul karena dalam sejumlah isu nasional, hubungan PDI-P dengan pemerintahan Prabowo tidak selalu menunjukkan garis pemisah yang tegas.
Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa batas antara oposisi dan mitra kritis pemerintah menjadi semakin cair dibanding periode-periode sebelumnya.
Dalam konteks politik parlemen saat ini, posisi PDI-P menjadi sorotan karena partai tersebut merupakan satu-satunya kekuatan besar yang secara formal tidak bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih. Sementara sebagian besar partai dengan kursi signifikan di DPR memilih berada dalam lingkar pemerintahan, PDI-P mengambil jalur berbeda dengan mempertahankan jarak politik dari eksekutif. Konfigurasi ini membuat peran pengawasan yang dijalankan partai banteng menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di parlemen.
Demokrasi Membutuhkan Ruang Perbedaan
Dalam konteks demokrasi, keberadaan partai di luar pemerintahan sejatinya bukan ancaman bagi stabilitas politik. Sebaliknya, keberadaan kekuatan politik yang mampu memberikan kritik, masukan, dan alternatif kebijakan justru menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan negara.
Jika seluruh kekuatan politik berada dalam satu barisan dan kritik terhadap pemerintah lebih banyak datang dari demonstrasi mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, atau media massa, maka fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan parlemen berisiko mengalami pelemahan.
Karena itu, polemik mengenai posisi PDI-P sesungguhnya bukan sekadar soal siapa yang berada di dalam atau di luar kabinet. Yang sedang dipertaruhkan adalah apakah DPR masih mampu menjadi lembaga pengawas yang independen ketika sebagian besar kekuatan politik nasional berada dalam satu koalisi besar.
Di luar argumentasi mengenai demokrasi dan fungsi pengawasan, terdapat pula pertimbangan politik jangka panjang yang tidak bisa diabaikan.
Dengan berada di luar pemerintahan, PDI-P memiliki ruang lebih luas untuk membangun identitas politik yang berbeda dari partai-partai koalisi.
Strategi ini dapat menjadi modal penting dalam menjaga basis pemilih sekaligus mempersiapkan posisi politik menghadapi dinamika elektoral pada pemilu mendatang. Karena itu, keputusan tetap berada di luar kabinet tidak hanya berkaitan dengan prinsip checks and balances, tetapi juga bagian dari upaya mempertahankan relevansi dan daya tawar politik dalam jangka panjang.
Analisis: Ujian Demokrasi Ada di DPR
Perdebatan mengenai posisi PDI-P menunjukkan bahwa pertarungan politik pasca-Pilpres belum sepenuhnya berakhir. Yang diperebutkan bukan sekadar kursi kabinet, melainkan ruang untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pengawas kekuasaan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia tidak diukur dari besarnya koalisi pendukung pemerintah, melainkan dari kemampuan seluruh aktor politik menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan pengawasan. Jika DPR tetap mampu menjalankan fungsi kontrol secara independen, maka koalisi besar bukanlah masalah. Namun jika kritik terhadap pemerintah justru lebih banyak lahir di luar parlemen, maka pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan DPR akan semakin relevan untuk dijawab.
Dengan kata lain, polemik antara PDI-P dan partai-partai koalisi bukan sekadar perdebatan mengenai posisi politik. Perdebatan ini mencerminkan ujian yang lebih besar bagi demokrasi Indonesia: apakah parlemen masih mampu menjadi arena pengawasan kekuasaan, atau justru berubah menjadi ruang yang semakin minim perbedaan pandangan di tengah dominasi koalisi besar.
Irawan








