Hak Konsumen Belanja Online: Apa yang Harus Dilakukan Jika Barang Tidak Sesuai?

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Hak konsumen belanja online menjadi semakin penting untuk dipahami masyarakat seiring meningkatnya aktivitas perdagangan melalui platform digital. Barang yang diterima tidak sesuai foto, spesifikasi berbeda dari deskripsi, produk rusak, hingga pesanan yang tidak kunjung dikirim merupakan persoalan yang dapat merugikan pembeli.

Besarnya persoalan tersebut tercermin dalam data Kementerian Perdagangan. Sepanjang 2025, Kemendag menerima 7.887 laporan layanan konsumen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.836 laporan berkaitan dengan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau sekitar 99,35 persen dari total laporan.

Kemendag juga mencatat nilai transaksi konsumen dalam pengaduan tersebut mencapai Rp18,19 miliar. Permasalahan yang dilaporkan antara lain barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kerusakan produk, dan kendala klaim garansi.

Data tersebut memperlihatkan bahwa kemudahan berbelanja melalui marketplace belum menghilangkan risiko kerugian konsumen. Masyarakat perlu memahami haknya, mengetahui prosedur pengaduan, dan memastikan bukti transaksi tersimpan dengan baik.

Lantas, apa yang dapat dilakukan ketika barang yang diterima tidak sesuai pesanan? Apakah pembeli berhak meminta pengembalian dana, menukar barang, atau melaporkan penjual?

Hak Konsumen Belanja Online Dilindungi Undang-Undang

Perlindungan konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 4, konsumen memiliki sejumlah hak yang berkaitan langsung dengan transaksi belanja online.

Pertama, konsumen berhak memperoleh barang sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Kedua, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Ketiga, konsumen berhak menyampaikan keluhan serta memperoleh penyelesaian sengketa secara patut.

Pasal tersebut juga mengatur hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, serta memberikan kompensasi atau penggantian apabila barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Artinya, penjual tidak dapat mengabaikan begitu saja keluhan pembeli ketika terdapat bukti bahwa produk yang dikirim berbeda dari kesepakatan transaksi.

Perlindungan tersebut juga berlaku dalam perdagangan digital. Pengaturannya antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kapan Pembeli Berhak Meminta Refund atau Penukaran Barang?

Tidak semua ketidakpuasan terhadap produk otomatis menjadi dasar pembatalan transaksi. Hak konsumen perlu dilihat berdasarkan kesepakatan pembelian, kondisi barang, informasi yang diberikan penjual, dan ketentuan hukum.

PP Nomor 80 Tahun 2019 mengatur secara khusus mengenai penukaran barang atau pembatalan pembelian dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Pasal 69 mewajibkan pedagang dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik memberikan jangka waktu paling sedikit dua hari kerja sejak barang atau jasa diterima konsumen untuk penukaran atau pembatalan pembelian dalam kondisi yang ditentukan peraturan.

Kondisi tersebut meliputi:

1. Barang tidak sesuai dengan pesanan

Misalnya, pembeli memesan produk dengan kapasitas atau spesifikasi tertentu, tetapi barang yang diterima memiliki spesifikasi berbeda.

2. Informasi barang berbeda dari yang dijanjikan

Contohnya, warna, ukuran, bahan, jumlah, atau karakteristik produk tidak sesuai dengan informasi yang diberikan ketika transaksi berlangsung.

3. Barang mengalami kerusakan

Produk yang diterima dalam keadaan pecah, rusak, tidak berfungsi, atau mengalami kerusakan yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha dapat menjadi dasar pengajuan penyelesaian.

4. Barang memiliki cacat tersembunyi atau kedaluwarsa

Kondisi yang tidak dapat diketahui secara wajar ketika barang diterima juga termasuk hal yang diatur dalam ketentuan tersebut.

5. Waktu pengiriman tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara jangka waktu pengiriman aktual dan waktu yang telah disepakati, konsumen dapat mengajukan pembatalan sesuai ketentuan.

Ketentuan dua hari kerja tersebut merupakan jangka waktu minimum yang wajib diberikan untuk penukaran atau pembatalan dalam kondisi yang diatur Pasal 69. Ketentuan ini tidak berarti semua proses penyelesaian pengaduan harus selesai dalam dua hari.

PP tersebut juga mengatur biaya pengiriman kembali barang dalam proses penukaran. Pada prinsipnya, biaya tersebut dibebankan kepada pedagang atau penyelenggara perdagangan elektronik. Namun, apabila kesalahan terjadi karena ketidaktelitian konsumen, pembebanan biaya dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Jangan Hapus Bukti, Ini Langkah Jika Barang Tidak Sesuai

Ketika menerima produk yang berbeda dari pesanan, konsumen sebaiknya tidak terburu-buru menyelesaikan transaksi atau menghapus bukti pembelian.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar pengaduan memiliki dasar yang jelas.

1. Dokumentasikan kondisi paket dan barang

Foto kondisi paket, label pengiriman, segel, serta produk setelah dibuka. Video pembukaan paket juga dapat membantu memperlihatkan kondisi barang ketika pertama kali diterima.

Namun, tidak adanya video unboxing tidak otomatis menghapus hak konsumen. Bukti lain seperti foto, dokumen transaksi, percakapan, dan keterangan pendukung tetap dapat digunakan untuk menjelaskan persoalan.

2. Simpan bukti transaksi

Simpan nomor pesanan, bukti pembayaran, invoice, resi pengiriman, dan seluruh komunikasi dengan penjual maupun layanan pelanggan marketplace.

Jangan menghapus informasi tersebut sebelum persoalan benar-benar selesai.

3. Simpan tangkapan layar deskripsi produk

Dokumentasikan foto produk, spesifikasi, ukuran, harga, jumlah barang, keterangan garansi, serta janji pengiriman yang tercantum ketika transaksi dilakukan.

Informasi tersebut penting untuk membandingkan barang yang dijanjikan dengan produk yang diterima.

4. Ajukan komplain melalui platform

Gunakan fitur bantuan, komplain, retur, atau pengembalian dana yang tersedia di aplikasi tempat melakukan pembelian.

Pilih alasan pengaduan secara tepat dan lampirkan bukti yang menunjukkan ketidaksesuaian produk.

5. Hubungi penjual melalui saluran resmi

Jelaskan persoalan secara tertulis dan sampaikan bentuk penyelesaian yang diminta, seperti penukaran barang atau pengembalian dana.

Usahakan komunikasi tetap dilakukan melalui saluran yang menyimpan riwayat percakapan.

6. Pastikan penyelesaian benar-benar dilakukan

Periksa apakah penggantian barang atau pengembalian dana telah diproses sebelum menyetujui penutupan pengaduan.

Jika diminta mengirimkan barang kembali, simpan bukti pengiriman dan pastikan prosedurnya tercatat dalam sistem platform.

Siapa yang Bertanggung Jawab, Penjual atau Marketplace?

Dalam transaksi digital, pembeli berhadapan dengan beberapa pihak, mulai dari penjual, penyelenggara marketplace, perusahaan jasa pengiriman, hingga penyedia layanan pembayaran.

Karena itu, penting membedakan persoalan yang terjadi.

Jika barang berbeda dari deskripsi atau spesifikasi yang dijanjikan, konsumen dapat mengajukan tuntutan penyelesaian kepada pelaku usaha yang menawarkan dan menjual produk tersebut.

Jika masalah berkaitan dengan sistem transaksi, fasilitas pengaduan, atau mekanisme pembayaran dalam platform, konsumen dapat menyampaikan laporan kepada penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sesuai peran dan tanggung jawabnya.

Sementara itu, apabila paket mengalami masalah dalam proses pengiriman, konsumen perlu menyampaikan bukti kepada penjual dan penyedia jasa pengiriman melalui prosedur pengaduan masing-masing.

Tanggung jawab setiap pihak harus dinilai berdasarkan peran, kewajiban, ketentuan perdagangan elektronik, serta fakta transaksi. Marketplace tidak otomatis terbebas dari tanggung jawab hanya karena transaksi dilakukan antara pembeli dan penjual.

Dalam praktiknya, konsumen sebaiknya memulai pengaduan melalui kanal resmi marketplace agar riwayat transaksi dan penanganan masalah terdokumentasi.

Ke Mana Harus Mengadu Jika Penjual Tidak Bertanggung Jawab?

Apabila pengaduan kepada penjual dan marketplace tidak memperoleh penyelesaian, konsumen dapat memanfaatkan saluran pengaduan pemerintah.

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyediakan layanan pengaduan konsumen.

Berdasarkan informasi resmi Kemendag, masyarakat dapat menghubungi:

Pengaduan sebaiknya dilengkapi identitas, kronologi kejadian, bukti transaksi, bukti komunikasi, serta penjelasan mengenai penyelesaian yang telah diminta kepada penjual atau platform.

Selain melalui Kemendag, konsumen dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai kewenangannya atau melalui pengadilan.

UU Perlindungan Konsumen juga membuka ruang penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Penting dipahami bahwa layanan pengaduan pemerintah bukan berarti setiap laporan otomatis menghasilkan pengembalian dana. Penanganan dilakukan berdasarkan bukti, klarifikasi, kewenangan, dan mekanisme penyelesaian yang berlaku.

Contoh Format Komplain Barang Tidak Sesuai

Agar pengaduan lebih mudah dipahami, konsumen dapat menyampaikan keluhan secara tertulis dengan mencantumkan informasi pokok berikut.

Subjek: Pengaduan Barang Tidak Sesuai Pesanan

Nama pembeli: [Nama]

Nomor pesanan: [Nomor transaksi]

Tanggal pembelian: [Tanggal]

Nama produk: [Nama barang]

Permasalahan: [Jelaskan perbedaan atau kerusakan yang ditemukan]

Bukti pendukung: [Foto, video, invoice, dan tangkapan layar deskripsi produk]

Penyelesaian yang diminta: [Penukaran barang atau pengembalian dana]

Saya mengajukan pengaduan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi dan kesepakatan pada saat transaksi. Saya meminta pihak penjual atau platform menindaklanjuti pengaduan ini sesuai ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku.

Sampaikan pengaduan dengan bahasa yang jelas, sertakan bukti pendukung, dan simpan salinan seluruh komunikasi.

Belanja Digital Membutuhkan Konsumen yang Berdaya

Perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Penjual, penyelenggara marketplace, penyedia layanan pembayaran, dan pembeli memiliki peran masing-masing dalam membangun ekosistem perdagangan digital yang sehat.

Konsumen perlu membaca deskripsi produk, memeriksa reputasi penjual, memahami ketentuan pengembalian barang, serta menggunakan metode transaksi yang aman.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi produk secara jujur dan memenuhi kesepakatan transaksi. Sementara penyelenggara platform perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan menangani laporan sesuai tanggung jawabnya.

Data pengaduan Kemendag menjadi pengingat bahwa persoalan transaksi digital tidak dapat dianggap sepele. Masyarakat perlu mengetahui haknya, memahami jalur pengaduan, dan tidak ragu memperjuangkan penyelesaian ketika mengalami kerugian.

Pada akhirnya, keberhasilan perdagangan digital bukan hanya diukur dari banyaknya transaksi, tetapi juga dari seberapa jauh kepercayaan, keamanan, dan hak konsumen benar-benar terlindungi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *