JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Tangerang Selatan (Tangsel), AKP Pardiman, terkait dugaan keterlibatan dalam perkara peredaran gelap narkotika.
Selain AKP Pardiman, penyidik turut mengamankan enam personel Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan serta seorang anggota Polda Aceh. Hingga kini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing pihak.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, menyampaikan bahwa AKP Pardiman diduga terlibat dalam perkara peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan narkoba, serta dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara narkotika.
“Rilis lengkap akan disampaikan lebih lanjut,” ujar Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso di Jakarta, Senin.
Sampai berita ini diterbitkan, Bareskrim Polri belum mengungkap kronologi penangkapan, barang bukti yang diamankan, maupun konstruksi perkara yang sedang didalami penyidik.
Mengapa Kasus Ini Penting?
Kasus yang melibatkan seorang pejabat di lingkungan Satuan Reserse Narkoba menjadi perhatian karena unit tersebut memegang peran strategis dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Satresnarkoba bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengembangan jaringan, hingga pelimpahan perkara ke proses peradilan. Dengan kewenangan yang besar tersebut, profesionalisme dan integritas aparat menjadi fondasi utama agar setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
Kepercayaan publik terhadap pemberantasan narkotika tidak hanya dibangun melalui keberhasilan mengungkap jaringan peredaran gelap, tetapi juga melalui keyakinan bahwa aparat penegak hukum menjalankan tugas secara objektif, transparan, dan akuntabel. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat akan menjadi sorotan masyarakat dan berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap institusi apabila tidak ditangani secara terbuka dan profesional.
Di sisi lain, langkah Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang melakukan penindakan terhadap personel internal menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum juga diterapkan di lingkungan kepolisian. Penindakan terhadap oknum yang diduga melakukan pelanggaran merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas institusi sekaligus memastikan bahwa proses pemberantasan narkotika dilakukan tanpa membedakan status maupun jabatan.
Meski demikian, publik juga perlu menunggu hasil penyidikan secara utuh sebelum menarik kesimpulan mengenai perkara ini. Hingga saat ini, Bareskrim Polri belum mengungkap kronologi lengkap, barang bukti, maupun konstruksi hukum yang mendasari penetapan status para pihak. Oleh karena itu, seluruh proses hukum perlu dihormati dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penindakan Internal Menunjukkan Komitmen Bersih-Bersih Institusi
Penangkapan seorang Kasat Resnarkoba menjadi perhatian publik karena jabatan tersebut merupakan salah satu posisi strategis dalam upaya pemberantasan narkotika di tingkat kepolisian resor.
Satresnarkoba memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pengembangan jaringan peredaran narkotika. Besarnya kewenangan tersebut menuntut standar integritas yang tinggi agar penegakan hukum berjalan objektif dan akuntabel.
Langkah Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menindak anggota internal menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aparat tetap dilakukan. Penegakan hukum terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran juga menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas institusi dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Indonesia Masih Menghadapi Ancaman Serius Narkotika
Kasus ini muncul di tengah masih tingginya ancaman peredaran narkotika di Indonesia. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) secara konsisten menempatkan kejahatan narkotika sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan, kesehatan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia.
Jaringan peredaran narkotika juga terus berkembang dengan memanfaatkan berbagai jalur distribusi, termasuk lintas daerah dan lintas negara. Karena itu, integritas aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan memutus rantai peredaran gelap narkotika.
Pola Penindakan Terhadap Oknum Aparat
Kasus yang menjerat AKP Pardiman bukan menjadi satu-satunya penindakan terhadap aparat kepolisian sepanjang tahun 2026.
Pada Februari 2026, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, sebagai tersangka dugaan kepemilikan narkotika. Perkaranya kini telah memasuki tahap persidangan.
Selanjutnya, pada Mei 2026, mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat, Deky Jonathan Sasiang, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan peredaran narkotika yang berkaitan dengan jaringan bandar bernama Ishak.
Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian terus dilakukan, seiring dengan upaya pemberantasan jaringan narkotika di masyarakat.
Analisis: Integritas Aparat Menjadi Fondasi Kepercayaan Publik
Kasus yang menyeret aparat penegak hukum dalam dugaan tindak pidana narkotika tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga menjadi ujian bagi kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.
Dalam perkara narkotika, aparat memiliki kewenangan besar mulai dari pengungkapan kasus, penyitaan barang bukti, hingga pengembangan jaringan. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap objektivitas proses hukum apabila tidak ditangani secara transparan dan akuntabel.
Kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan internal terhadap satuan yang menangani kejahatan narkotika. Sejauh mana mekanisme pencegahan, pengawasan, dan evaluasi mampu mendeteksi dugaan pelanggaran sebelum berkembang menjadi perkara pidana akan menjadi bagian penting yang dapat dievaluasi setelah proses hukum selesai.
Di sisi lain, langkah Bareskrim Polri yang melakukan penindakan terhadap personel internal dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan kepolisian. Transparansi proses hukum menjadi faktor penting agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, penindakan terhadap oknum aparat merupakan satu sisi dari upaya pemberantasan narkotika. Dalam jangka panjang, penguatan sistem pengawasan, pembinaan integritas, evaluasi kinerja, serta pengendalian internal tetap menjadi aspek penting untuk mencegah penyimpangan serupa terjadi di kemudian hari.
Meski demikian, seluruh pihak yang telah diamankan tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil sesuai asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Menunggu Pengungkapan Resmi Penyidik
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengenai kronologi perkara, barang bukti yang disita, dugaan peran masing-masing pihak, serta perkembangan penyidikan.
Pengungkapan secara terbuka dinilai penting tidak hanya untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika tanpa pandang bulu.
Redaksi Anaslistis









