JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing (GHS), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan GHS diduga menjual titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada calon mitra Program MBG dengan nilai mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per lokasi.
“Harganya bervariasi. Puluhan juta sampai ratusan juta. Yang kami lihat saat ini sekitar kurang lebih Rp100 juta,” kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut penyidik, GHS diduga memperoleh akses terhadap sejumlah titik dapur SPPG melalui yayasan yang dipimpinnya. Dalam konstruksi perkara yang diungkap Kejagung, akses tersebut diduga diperoleh dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana (DH).
Setelah memperoleh akses tersebut, yayasan yang dipimpin GHS diduga menawarkan atau menjual titik-titik dapur kepada pihak lain yang ingin menjadi mitra dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Syarief mengatakan penyidik menemukan adanya sejumlah yayasan yang diduga digunakan untuk memperoleh dan mengelola titik-titik dapur MBG.
“Jadi yayasannya ada banyak. Memang salah satunya adalah yayasan itu. Tapi ada banyak,” ujarnya.
SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi merupakan unit dapur yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Dapur-dapur tersebut menjadi ujung tombak pelaksanaan program di berbagai daerah karena berfungsi memproduksi dan menyalurkan makanan kepada para penerima manfaat.
Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan pemerintah sejak Januari 2025 melalui Badan Gizi Nasional. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok penerima manfaat di berbagai daerah.
Hingga awal 2026, Badan Gizi Nasional mencatat lebih dari 19.000 dapur SPPG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Melalui jaringan dapur tersebut, program MBG disebut telah menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik dan kelompok sasaran lainnya.
Karena menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program, setiap titik dapur SPPG memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat. Titik-titik dapur tersebut juga menjadi syarat utama bagi pihak yang ingin terlibat sebagai mitra pelaksana Program MBG.
Kasus yang menjerat GHS merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026. Sebelumnya, penyidik telah menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses penunjukan yayasan mitra, pengelolaan program, hingga pemberian akses terhadap titik-titik dapur SPPG.
Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik menemukan dugaan adanya praktik jual beli akses titik dapur yang kemudian mengarah pada peran GHS melalui yayasan yang dipimpinnya. Kejaksaan Agung menduga terdapat mekanisme pemberian akses yang tidak sesuai ketentuan sehingga membuka peluang terjadinya transaksi antara pihak-pihak yang ingin memperoleh lokasi dapur SPPG.
Penyidik juga menduga GHS menerima sejumlah permintaan dari pihak yang ingin menjadi mitra Program MBG dan kemudian memfasilitasi akses terhadap titik dapur yang tersedia. Nilai transaksi yang ditemukan penyidik bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga sekitar Rp100 juta untuk satu titik dapur.
Sebelum menetapkan GHS sebagai tersangka, Kejagung telah lebih dahulu menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara yang sama, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (DH), mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri (AYS), serta Andri Mulyono (AM).
Dengan penetapan GHS, jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026 bertambah menjadi enam orang.
Syarief mengatakan penyidik masih terus mendalami jumlah titik dapur yang diduga diperjualbelikan, mekanisme pemberian akses, serta aliran dana yang terkait dengan perkara tersebut.
“Penyidik masih mendalami berapa total SPPG hasil jual beli titik tersebut,” katanya.
Selain itu, penyidik juga masih menelusuri peran sejumlah yayasan lain yang diduga terlibat dalam pengelolaan maupun penguasaan titik-titik dapur Program MBG.
Kejaksaan Agung menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut serta menelusuri aliran dana yang terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026.
Atas status tersangkanya, GHS ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Elfan








