Kepala Desa di Banten Keluhkan Pemotongan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih

SERANG RAYA – Kebijakan pembiayaan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai keluhan dari sejumlah kepala desa di Provinsi Banten. Pengurangan Dana Desa untuk mendukung pembiayaan program tersebut dinilai berpotensi menghambat pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan bersama masyarakat.

Ketua DPD Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik, menyebut pemotongan anggaran yang dialami sejumlah desa mencapai hampir 60 persen.

Menurut Rafik, desa yang sebelumnya menerima Dana Desa sekitar Rp800 juta hingga lebih dari Rp1 miliar kini hanya memperoleh sekitar Rp300 juta sampai Rp400 juta.

Ia menjelaskan, sebagian anggaran ditahan sebelum Dana Desa disalurkan ke rekening pemerintah desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan gerai KDKMP melalui skema pembiayaan yang melibatkan PT Agrinas dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Namun, Rafik mempersoalkan penerapan skema tersebut karena dinilai belum mempertimbangkan kondisi setiap desa. Desa yang belum memiliki gerai koperasi, termasuk yang terkendala ketersediaan lahan, disebut tetap mengalami pengurangan anggaran.

“Yang sangat disayangkan, pemerintah melakukan pemotongan Dana Desa secara merata. Termasuk desa-desa yang belum memiliki KDKMP juga dikurangi anggarannya,” kata Rafik kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).

Desa Belum Memiliki Gerai Ikut Kehilangan Anggaran

Rafik menilai kebijakan pembiayaan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan antardesa. Sebab, kesiapan setiap wilayah untuk membangun gerai KDKMP tidak sama.

Sebagian desa telah memiliki lahan dan dapat melanjutkan pembangunan. Namun, ada pula desa yang belum mempunyai tanah untuk mendirikan gerai sehingga belum dapat merealisasikan pembangunan fisik.

Menurut Rafik, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembangunan KDKMP belum menyediakan pos anggaran khusus untuk pengadaan lahan. Pemerintah juga dinilai belum memberikan solusi yang jelas bagi desa dengan keterbatasan tersebut.

Akibatnya, desa yang belum siap membangun gerai tetap menghadapi pengurangan anggaran, sementara kemampuan untuk merealisasikan program koperasi belum tersedia.

Rafik mengusulkan agar pemerintah mengelompokkan desa berdasarkan kondisi pembangunan KDKMP.

Pertama, desa yang sudah memiliki gerai. Kedua, desa yang sedang atau akan membangun gerai. Ketiga, desa yang belum mampu membangun karena tidak memiliki lahan.

Pengelompokan tersebut, menurut dia, dapat menjadi dasar penyesuaian skema pembiayaan agar tidak semua desa menanggung pengurangan anggaran dengan pola yang sama.

Program Koperasi Berhadapan dengan Prioritas Pembangunan Desa

Dampak pengurangan Dana Desa, kata Rafik, mulai dirasakan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan melalui musyawarah desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Berkurangnya anggaran membuat pemerintah desa kesulitan merealisasikan sejumlah usulan masyarakat yang sebelumnya telah masuk dalam perencanaan.

“Proyeksi pembangunan yang sudah direncanakan melalui proses musdes, musrenbang, dan musyawarah desa lainnya jadi bubar karena ketiadaan anggaran,” ujarnya.

Persoalan ini menempatkan pemerintah desa pada pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi, desa diminta mendukung program nasional penguatan koperasi. Di sisi lain, pemerintah desa tetap harus memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prioritas yang telah disepakati.

Tekanan terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah juga menjadi persoalan dalam pembiayaan kebutuhan publik. Keterbatasan fiskal dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah memenuhi berbagai kewajiban belanja.

BACA JUGA: 490 Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN, Alarm Krisis Fiskal Daerah Makin Nyata

Karena itu, kejelasan besaran pembiayaan dan dampaknya terhadap anggaran desa menjadi hal penting. Tanpa perhitungan yang transparan, pemerintah desa berisiko kesulitan menyesuaikan program yang sudah direncanakan dengan kemampuan anggaran yang tersisa.

Skema Pembiayaan Diatur dalam Regulasi Pemerintah

Pembiayaan pembangunan gerai KDKMP memiliki sejumlah landasan regulasi. Salah satunya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

Regulasi tersebut mengatur mekanisme persetujuan kepala desa dalam mendukung pembiayaan koperasi, termasuk dukungan pengembalian pinjaman dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kebutuhan strategis desa.

Dalam lampiran regulasi tersebut, dukungan pengembalian pinjaman dibatasi maksimal 30 persen dari pagu Dana Desa, dengan perhitungan pokok dan bunga. Mekanisme ini juga berkaitan dengan persetujuan kepala desa. <a href=”https://peraturan.bpk.go.id/Details/329454/permendesa-pdt-kemendesa-pdt-no-10-tahun-2025“>Dokumen Permendesa Nomor 10 Tahun 2025</a>.

Sementara itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, atau Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Aturan tersebut mengatur mekanisme penyaluran dana untuk pembayaran kewajiban yang timbul dari pembangunan fasilitas koperasi melalui skema pembiayaan yang melibatkan perbankan dan PT Agrinas. <a href=”https://peraturan.bpk.go.id/Details/347087/pmk-no-15-tahun-2026“>Dokumen PMK Nomor 15 Tahun 2026</a>.

Dengan adanya dua regulasi tersebut, persoalan yang dikeluhkan kepala desa perlu dilihat berdasarkan rincian penyaluran, dokumen pembiayaan, persetujuan kepala desa, serta dasar penghitungan kewajiban masing-masing desa.

Besaran pengurangan tidak dapat serta-merta dianggap sama untuk seluruh desa tanpa memeriksa dokumen pelaksanaannya.

Dinkop UKM Banten Belum Memastikan Besaran Pembayaran

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) Provinsi Banten, Agus Mintono, menjelaskan pembangunan fisik gerai KDKMP lebih dahulu ditanggung PT Agrinas. Pemerintah desa kemudian menanggung pembayaran melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara.

Agus merujuk Permendes Nomor 10 Tahun 2025 sebagai salah satu dasar mekanisme pembayaran tersebut.

“Gerai fisiknya itu ibarat ditalangin dulu. Kalau menurut Permendes Nomor 10 Tahun 2025, yang membayar itu pemerintah desa,” kata Agus.

Namun, Agus belum dapat menjelaskan secara terperinci mekanisme dan besaran kewajiban pembayaran setiap desa.

Ia menyebut informasi awal yang diterimanya menyatakan pemerintah desa harus membayar sekitar Rp500 juta per tahun selama enam tahun. Meski demikian, angka tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan dokumen resmi.

“Informasinya seperti itu, membayar Rp500 juta per tahun selama enam tahun. Tapi secara hitam di atas putihnya seperti itu, saya belum bisa memastikan,” ujarnya.

Keterangan tersebut menunjukkan masih perlunya penjelasan lebih rinci mengenai nilai pembiayaan, dasar penghitungan cicilan, serta kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing desa.

Modal Operasional Koperasi Masih Menjadi Tantangan

Selain pembiayaan pembangunan gerai, kesiapan modal operasional juga menjadi persoalan bagi sejumlah KDKMP di Banten.

Agus mengatakan, selama ini sebagian koperasi mengandalkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota untuk membiayai kegiatan usaha. Dukungan lain berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Ia mencontohkan setiap KDKMP di Kabupaten Tangerang memperoleh bantuan CSR sebesar Rp100 juta. Sementara itu, Pemerintah Kota Cilegon memberikan bantuan Rp10 juta untuk setiap koperasi.

“Ada yang dari CSR, ada juga dari pemerintah kota. Seperti di Cilegon diberi bantuan Rp10 juta per koperasi,” katanya.

Menurut Agus, sumber permodalan setiap koperasi bergantung pada kondisi dan kemampuan anggotanya. Dinkop UKM Banten juga membuka peluang untuk mengkaji sumber pembiayaan alternatif apabila dibutuhkan.

“Selama ini sebatas dari simpanan pokok dan wajib, ditambah CSR. Ke depan, kalau dirasa perlu ada terobosan, nanti kami kaji sambil berjalan,” ujarnya.

AKSI Banten Minta Pembiayaan Tidak Mengorbankan Dana Desa

Rafik menegaskan AKSI Banten tidak menolak program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia meminta pemerintah menyiapkan pembiayaan khusus di luar Dana Desa agar pembangunan koperasi tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan masyarakat.

“Tapi jangan dari Dana Desa. Alokasikan dana khusus di luar Dana Desa sehingga peningkatan kesejahteraan bisa berjalan melalui Dana Desa dan KDMP,” kata Rafik.

Keluhan kepala desa tersebut menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan pemerintah, mulai dari rincian pembiayaan gerai, dasar pengurangan Dana Desa, mekanisme persetujuan, hingga perlakuan terhadap desa yang belum memiliki lahan.

Pemerintah juga perlu memastikan setiap desa memperoleh informasi mengenai nilai kewajiban pembiayaan dan dampaknya terhadap anggaran yang tersedia.

Kejelasan tersebut diperlukan agar pembangunan KDKMP dapat berjalan tanpa mengabaikan program pembangunan desa yang telah disusun melalui musyawarah bersama masyarakat.

 

Penulis: Santi

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar