Komisi III DPR Panggil Kapolri Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Dugaan penyadapan Prabowo Subianto menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut akan membahas penanganan kasus sekaligus mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang dan motif di balik penyadapan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembahasan dalam rapat tersebut mencakup upaya mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik penyadapan.

“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan, rapat kerja baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa sidang DPR RI dijadwalkan dibuka pada Selasa (10/11/2026).

Dia mengatakan akan memimpin langsung rapat tersebut dengan didampingi para wakil ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.

Habiburokhman menegaskan, Komisi III akan mengawal penanganan perkara hingga seluruh fakta terungkap. Pihak-pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.

“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujarnya.

Pembahasan dugaan penyadapan Prabowo tersebut menjadi bagian dari pengawasan Komisi III DPR terhadap penanganan perkara yang tengah diproses Polri. DPR ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Baca Juga: Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Transparan

Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Dalam perkembangan kasus tersebut, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Slamet Uliandi menjadi nama terbaru yang ditetapkan sebagai tersangka setelah tiga orang lainnya lebih dahulu ditetapkan dalam perkara tersebut.

Baca Juga: Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Ungkap 3 Nama

Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal-pasal tersebut mengatur larangan intersepsi informasi elektronik secara melawan hukum, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik milik orang lain, serta tindakan mengubah, merusak, memindahkan, atau menghilangkan informasi elektronik tanpa hak.

DPR Minta Penanganan Kasus Transparan

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat dan motif di balik dugaan penyadapan.

Baca Juga: Kapolri Suyudi Tegaskan Polri Makin Solid, Kasus Penyadapan Internal Jadi Ujian Akuntabilitas

Penanganan kasus ini diharapkan berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil rapat kerja Komisi III bersama Kapolri nantinya juga menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan pengusutan perkara tersebut.

ANALISTIS.COM – Tajam Membaca Peristiwa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar