JAKARTA – Perdebatan mengenai posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kembali mengemuka setelah sejumlah partai koalisi pemerintahan mempertanyakan sikap partai berlambang banteng tersebut. Di tengah spekulasi mengenai kedekatan sebagian elite PDI-P dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, partai itu akhirnya menegaskan bahwa mereka memilih berada di jalur “penyeimbang” dan bukan bagian dari koalisi pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul polemik yang berkembang setelah muncul rumor mengenai keterlibatan kader PDI-P, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, beberapa waktu lalu. Sejumlah elite partai koalisi kemudian mempertanyakan konsistensi posisi politik PDI-P: apakah menjadi oposisi atau justru mendukung pemerintah.
Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus menegaskan bahwa partainya memilih menjadi kekuatan penyeimbang yang tetap mendukung kebijakan pemerintah apabila berpihak kepada rakyat, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang dari kepentingan publik.
“Pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda,” kata Deddy.
Senada dengan itu, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menegaskan tidak ada posisi “abu-abu” dalam sikap politik partainya.
Menurut Ganjar, PDI-P mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Membaca Strategi Politik PDI-P
Di balik pernyataan tersebut, terdapat pesan politik yang lebih besar. Setelah kehilangan kursi presiden dalam Pilpres 2024 dan tidak bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih, PDI-P kini menghadapi tantangan menjaga relevansi politiknya di tengah dominasi koalisi pendukung pemerintah di parlemen.
Secara politik, posisi PDI-P menjadi menarik karena partai tersebut masih merupakan kekuatan terbesar di DPR. Berdasarkan penetapan KPU, PDI-P menguasai 110 kursi DPR, disusul Golkar 102 kursi, Gerindra 86 kursi, NasDem 69 kursi, PKB 68 kursi, PKS 53 kursi, PAN 48 kursi, dan Demokrat 44 kursi.
Dengan mayoritas partai tersebut berada dalam lingkar pemerintahan Presiden Prabowo, koalisi pendukung pemerintah menguasai lebih dari tiga perempat kursi DPR. Kondisi ini membuat ruang kritik formal di parlemen relatif lebih sempit dibanding periode sebelumnya dan menjadikan posisi PDI-P sebagai salah satu kekuatan penyeimbang paling signifikan di Senayan.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan tetap penting dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, dominasi hampir seluruh partai politik di dalam pemerintahan berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif.
Karena itu, kehadiran partai yang mengambil posisi penyeimbang dapat menjadi mekanisme kontrol yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Dalam konteks itu, posisi “penyeimbang” yang diklaim PDI-P dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah sekaligus menjaga identitas politik partai menjelang Pemilu 2029. Dengan berada di luar pemerintahan, PDI-P memiliki ruang lebih leluasa untuk mengkritisi kebijakan tanpa harus terbebani tanggung jawab kolektif kabinet.
Checks and Balances atau Oposisi Terselubung?
Deddy bahkan mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan mekanisme checks and balances. Menurutnya, jika seluruh partai politik berada dalam lingkar kekuasaan, maka fungsi pengawasan terhadap pemerintah berpotensi bergeser ke jalanan melalui demonstrasi masyarakat.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik tidak langsung terhadap konfigurasi politik saat ini yang didominasi partai-partai pendukung pemerintah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?” ujar Deddy.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa PDI-P berupaya memosisikan diri sebagai pengawas kekuasaan tanpa harus menggunakan label oposisi secara formal.
Strategi ini memungkinkan partai tetap memiliki fleksibilitas politik untuk mendukung kebijakan tertentu sambil menjaga jarak dari keputusan pemerintah yang berpotensi tidak populer.
Dalam banyak negara demokrasi mapan seperti Inggris dan Australia, keberadaan oposisi resmi merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan. Oposisi tidak dipandang sebagai penghambat pemerintah, melainkan sebagai institusi yang bertugas mengawasi jalannya kekuasaan, menguji kebijakan publik, dan menawarkan alternatif solusi kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan partai di luar pemerintahan justru dianggap sebagai elemen sehat dalam menjaga kualitas demokrasi.
Sindiran ke Golkar dan Perebutan Narasi Publik
Menariknya, polemik ini berkembang menjadi saling sindir antara PDI-P dan Partai Golkar. Deddy meminta Golkar lebih fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah daripada mempertanyakan posisi politik PDI-P.
Sindiran tersebut bukan tanpa alasan. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia saat ini juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga isu kelistrikan secara langsung bersinggungan dengan tanggung jawab kader partai tersebut di pemerintahan.
Pernyataan Deddy memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai posisi politik PDI-P sebenarnya juga menjadi bagian dari pertarungan narasi antarelite politik untuk membangun persepsi publik menjelang kontestasi politik berikutnya.
Demokrasi Membutuhkan Penyeimbang
Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan bukanlah anomali, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Sejumlah negara demokrasi maju bahkan menjadikan oposisi sebagai institusi politik yang memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah.
Karena itu, perdebatan mengenai apakah PDI-P oposisi atau bukan sesungguhnya bukan persoalan utama. Yang lebih penting adalah sejauh mana partai tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan menawarkan alternatif kebijakan yang konstruktif bagi masyarakat.
Jika PDI-P mampu menjalankan peran tersebut, maka posisinya sebagai “partai penyeimbang” dapat menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia di tengah dominasi koalisi pemerintahan yang sangat besar.
Menuju Pemilu 2029
Dari perspektif elektoral, pilihan PDI-P berada di luar pemerintahan juga dapat dibaca sebagai investasi politik jangka panjang menuju Pemilu 2029. Dengan tidak terikat langsung pada kebijakan pemerintah, partai memiliki ruang lebih besar untuk menyerap aspirasi publik dan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak populer.
Jika pemerintahan Prabowo berhasil, PDI-P masih dapat mengklaim dukungan terhadap kebijakan yang pro-rakyat. Sebaliknya, apabila muncul persoalan ekonomi, sosial, atau politik yang menurunkan tingkat kepuasan publik, PDI-P memiliki peluang tampil sebagai alternatif kekuatan politik yang siap menawarkan agenda perubahan.
Posisi ini berpotensi menjadi modal strategis dalam pertarungan politik nasional lima tahun mendatang.
Posisi politik PDI-P juga menghadapi tantangan tersendiri karena tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo masih tergolong tinggi.
Survei Poltracking Indonesia yang dirilis pada Juni 2026 menunjukkan 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara 74,2 persen responden menyatakan percaya terhadap jalannya pemerintahan. Temuan tersebut menunjukkan pemerintah masih memiliki legitimasi politik yang kuat di mata masyarakat.
Dalam situasi tersebut, strategi “penyeimbang” yang diambil PDI-P akan diuji secara politik. Di satu sisi, partai harus tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun di sisi lain, PDI-P juga dituntut mampu menawarkan gagasan alternatif yang relevan dan tidak terjebak pada kritik semata. Jika berhasil menjaga keseimbangan tersebut, partai berlambang banteng berpotensi memperkuat posisinya sebagai poros politik utama menjelang Pemilu 2029.
Mampukah PDI-P Menjadi Oposisi Efektif?
Posisi sebagai kekuatan penyeimbang memang memberi ruang politik yang luas bagi PDI-P, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, partai dituntut mampu membedakan kritik yang konstruktif dengan sikap oposisi yang hanya bersifat simbolik. Efektivitas PDI-P sebagai penyeimbang tidak akan diukur dari seberapa keras kritik yang disampaikan, melainkan dari kemampuan partai menawarkan solusi alternatif terhadap persoalan bangsa.
Publik cenderung lebih menghargai kritik yang disertai gagasan dibanding sekadar perlawanan politik. Karena itu, konsistensi dalam mengawal kebijakan publik akan menjadi ujian utama bagi partai yang selama dua periode sebelumnya berada di pusat kekuasaan. Semakin kuat argumentasi dan solusi yang ditawarkan, semakin besar peluang PDI-P memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan politik alternatif.
Tantangan lainnya adalah regenerasi kepemimpinan dan persiapan menghadapi Pemilu 2029. Setelah berakhirnya era dominasi politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan kekalahan pada Pilpres 2024, PDI-P perlu membangun kembali narasi politik yang mampu menjawab kebutuhan generasi pemilih baru. Posisi di luar pemerintahan dapat menjadi keuntungan strategis untuk melakukan konsolidasi internal, menyiapkan figur kepemimpinan nasional, sekaligus memperkuat identitas partai sebagai pengawas kekuasaan.
Jika berhasil menjalankan peran tersebut secara konsisten, PDI-P berpeluang mempertahankan statusnya sebagai salah satu poros utama politik nasional. Namun jika gagal menghadirkan alternatif kebijakan yang relevan, posisi sebagai penyeimbang berisiko dipersepsikan publik hanya sebagai strategi politik biasa menjelang kontestasi 2029.
Analisis Akhir
Pernyataan Ganjar Pranowo dan Deddy Yevri Sitorus menunjukkan bahwa PDI-P tengah membangun identitas politik baru pasca kekalahan dalam Pilpres 2024. Alih-alih mengambil posisi oposisi keras, partai memilih jalur “oposisi konstitusional” yang mendukung kebijakan pemerintah ketika dinilai berpihak kepada rakyat, namun tetap kritis terhadap penggunaan kekuasaan.
Strategi tersebut berpotensi menjaga basis elektoral PDI-P sekaligus mempersiapkan posisi tawar menuju Pemilu 2029. Namun, pertanyaan yang akan menentukan masa depan politik partai bukan lagi apakah PDI-P berada di dalam atau di luar pemerintahan. Yang lebih penting adalah sejauh mana partai mampu membuktikan diri sebagai pengawas kekuasaan yang konsisten, independen, dan menawarkan solusi atas persoalan publik.
Di tengah dominasi koalisi pemerintahan di parlemen, keberhasilan atau kegagalan PDI-P menjalankan peran sebagai penyeimbang bukan hanya akan menentukan nasib politik partai itu sendiri, tetapi juga menjadi salah satu indikator penting kualitas demokrasi Indonesia dalam lima tahun ke depan. Pada akhirnya, yang akan diingat publik bukanlah posisi politik yang dipilih PDI-P hari ini, melainkan apakah partai tersebut mampu menghadirkan gagasan dan kepemimpinan yang relevan ketika Indonesia memasuki pertarungan politik menuju 2029.
Irawan.












