SERANG RAYA – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Kota Serang pada Kamis (25/6/2026) berlangsung tertib di bawah pengamanan gabungan personel Polresta Serang Kota dan Polda Banten. Demonstrasi yang mengangkat tema “Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Perjuangan Kesejahteraan Rakyat Banten” itu berakhir dengan dialog antara mahasiswa dan unsur pimpinan DPRD serta Pemerintah Provinsi Banten.
Sekitar 75 peserta aksi yang berasal dari HMI DIPO Serang, HMI MPO Serang, LMND Serang, GMNI Serang, dan IMM Serang memulai long march dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), kemudian melanjutkan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Banten.
Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan kepolisian hadir untuk menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
«”Aksi penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, Polri hadir untuk memberikan pengamanan dan pelayanan sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Yudha Satria.»
Sepanjang aksi berlangsung, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan pembangunan di Provinsi Banten. Isu yang disuarakan meliputi perlambatan ekonomi, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, pemerataan pembangunan, penguatan kemandirian ekonomi daerah, hingga pengelolaan sumber daya alam agar lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Mahasiswa juga menilai pemerintah perlu memperkuat fondasi ekonomi daerah di tengah tekanan ekonomi global, dinamika geopolitik internasional, serta meningkatnya persaingan investasi antarwilayah.
Sorotan tersebut sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan di Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten pada Februari 2026 tercatat sebesar 6,59 persen atau sekitar 411 ribu orang, menjadikan Banten masih termasuk salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Meski menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, persoalan penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan yang terus mendapat perhatian berbagai kalangan.
Sebagai bentuk respons terhadap aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Banten H. Fahmi Hakim, S.E., Sekretaris Daerah Provinsi Banten H. Deden Apriandhi H., S.STP., M.Si., serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo menemui massa aksi. Dalam dialog tersebut, para perwakilan pemerintah menerima dan menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Kehadiran pimpinan DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten yang menerima langsung aspirasi mahasiswa mencerminkan adanya ruang dialog antara pemerintah dan peserta aksi. Meski demikian, efektivitas dialog tersebut akan sangat bergantung pada tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.
Selama kegiatan berlangsung, aparat kepolisian menerapkan pola pengamanan secara terbuka maupun tertutup guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Hingga aksi berakhir, situasi tetap aman tanpa bentrokan maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Turut memantau jalannya pengamanan antara lain Karoops Polda Banten Kombes Pol. Yofie Girianto, S.I.K., M.H., Dir Samapta Polda Banten Kombes Pol. Kukuh Priyo Taruno, S.I.K., M.HAN., Dir Intelkam Polda Banten Kombes Pol. Atot Irawan, S.I.K., M.M., Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., S.I.K., M.H., serta personel gabungan Polda Banten dan Polresta Serang Kota.
Kapolresta Serang Kota mengapresiasi seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai serta personel pengamanan yang dinilai menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab.
Analisis
Aksi Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus kali ini tidak sekadar menjadi agenda penyampaian pendapat di muka umum, tetapi juga mencerminkan kuatnya perhatian kalangan mahasiswa terhadap persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Banten. Tuntutan mengenai pengangguran, kemiskinan, pemerataan pembangunan, hingga penguatan ekonomi daerah menunjukkan bahwa isu kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah yang terus mendapat sorotan publik.
Data BPS yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka Banten masih berada pada angka 6,59 persen memperlihatkan bahwa isu yang diangkat mahasiswa memiliki dasar kondisi objektif. Hal ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi daerah perlu diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan pemerataan manfaat pembangunan agar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Di sisi lain, pengamanan aksi yang berlangsung tertib tanpa insiden memperlihatkan komitmen aparat kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak menyampaikan pendapat dan stabilitas keamanan. Tantangan berikutnya berada pada pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Banten untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dialog yang telah berlangsung tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat Banten.
Elfan.
