JAKARTA, ANALISTIS.COM – Pemerintah menargetkan 75.266 desa di Indonesia masuk dalam program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Target tersebut akan diwujudkan melalui kolaborasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi dan literasi masyarakat mengenai bahaya narkotika, obat-obatan terlarang, hingga minuman keras.
Program Desa Bersinar diharapkan mampu memperluas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga lingkungan masyarakat paling bawah, termasuk wilayah pedesaan.
“Kita ada kegiatan namanya Desa Bersinar, ya, Desa Bersinar ini adalah Desa Bersih Narkoba. Ini juga kita akan berkolaborasi dengan Kementerian Desa,” kata Suyudi seusai pertemuan dengan Menteri Desa PDT Yandri Susanto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Suyudi berharap seluruh desa di Indonesia dapat memenuhi kriteria sebagai desa bersih narkoba, mulai dari Sabang hingga Merauke.
Namun, ia menegaskan bahwa penetapan status Desa Bersinar tidak boleh dilakukan sembarangan. Setiap desa harus memenuhi sejumlah indikator penilaian yang telah ditentukan.
“Kita berharap seluruh desa di Indonesia ini bersinar: bersih narkoba, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya ada indikasi penilaiannya, tidak sembarangan begitu saja,” ujarnya.
75.266 Desa Menjadi Sasaran, Tantangan Ada pada Pelaksanaan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan, pihaknya siap mendukung program tersebut. Ia menyebut 75.266 desa di Indonesia akan menjadi sasaran penguatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Menurut Yandri, ancaman peredaran narkotika kini tidak lagi terbatas di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai menyasar masyarakat pedesaan.
“Jadi jumlah desa 75.266 desa itu insyaallah akan menjadi fokus kami, bagaimana narkoba itu tidak menyasar warga di desa. Jadi, kami siap untuk melaksanakan kolaborasi ini dengan program desa bersinar,” kata Yandri.
Besarnya sasaran program tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas pencegahan narkoba melalui keterlibatan pemerintahan desa dan masyarakat.
Namun, menjangkau puluhan ribu desa tentu membutuhkan koordinasi dan pelaksanaan yang terukur.
Setiap wilayah memiliki kondisi sosial, karakteristik masyarakat, tingkat kerawanan, serta kemampuan kelembagaan yang berbeda. Karena itu, pendekatan pencegahan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
Pemerintah juga perlu memastikan setiap desa memiliki mekanisme pencegahan, saluran pelaporan yang aman, pendampingan masyarakat, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait.
Kapolri Soroti Narkoba sebagai Pemicu Gangguan Kamtibmas
Suyudi menjelaskan, penyalahgunaan narkotika dan minuman keras dapat menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Ia mencontohkan sejumlah tindak kriminal yang dapat berkaitan dengan penyalahgunaan zat terlarang, mulai dari pencurian, kekerasan, tawuran, balap liar, hingga perkelahian antarkampung dan antargeng.
Menurutnya, edukasi sejak dini menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar mampu mengenali bahaya narkotika dan menolak penyalahgunaannya.
Meski demikian, upaya pencegahan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga membutuhkan pendidikan, layanan kesehatan, rehabilitasi, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi.
Indikator Desa Bersinar Harus Jelas dan Terukur
Penegasan Kapolri bahwa penetapan Desa Bersinar harus melalui indikator penilaian menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Status desa bersih narkoba tidak semestinya hanya ditentukan berdasarkan tidak adanya laporan kasus atau kegiatan deklarasi semata.
Pemerintah perlu menjelaskan ukuran keberhasilan yang digunakan, termasuk bagaimana penilaian dilakukan, siapa yang melakukan verifikasi, dan bagaimana kondisi desa dipantau setelah mendapatkan status tersebut.
Indikator juga perlu memperhatikan keberadaan edukasi antinarkoba, keterlibatan masyarakat, mekanisme pelaporan, koordinasi dengan aparat, serta akses terhadap layanan rehabilitasi bagi warga yang membutuhkan.
Hal ini diperlukan agar program tidak hanya menghasilkan desa yang memperoleh predikat Bersinar, tetapi juga membangun lingkungan yang lebih tangguh terhadap penyalahgunaan narkotika.
Selain itu, masyarakat harus mendapatkan perlindungan ketika menyampaikan informasi mengenai dugaan peredaran narkoba. Identitas pelapor dan keamanan warga perlu menjadi perhatian agar partisipasi masyarakat tidak justru menimbulkan risiko baru.
Pencegahan Harus Diikuti Penanganan dan Rehabilitasi
Pemberantasan narkotika juga tidak cukup hanya dengan menindak jaringan pengedar. Penanganan terhadap pengguna dan orang yang mengalami ketergantungan perlu menjadi bagian dari strategi yang terintegrasi.
Sebelumnya, Analistis.com telah mengulas pernyataan Kapolri mengenai rencana penguatan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berkaitan dengan persoalan kepadatan lembaga pemasyarakatan.
Baca Juga: Suyudi: Hampir 80 Persen Penghuni Lapas Terkait Narkotika, Pemerintah Siapkan Skema Rehabilitasi
Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan persoalan narkotika membutuhkan kebijakan yang membedakan kebutuhan penanganan pengguna dan tindakan hukum terhadap jaringan peredaran.
Desa Bersinar dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat edukasi, deteksi dini, pendampingan, dan rujukan rehabilitasi. Sementara itu, penindakan terhadap bandar maupun pengedar tetap harus dilakukan berdasarkan proses hukum.
Peredaran Narkoba Tidak Bisa Ditangani Secara Parsial
Persoalan narkotika juga berkaitan dengan jaringan distribusi yang dapat melintasi wilayah bahkan negara.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Analistis.com mengulas pengungkapan laboratorium narkotika di Aceh yang melibatkan kerja sama aparat Indonesia dengan otoritas China.
Baca Juga: Kapolri Ungkap Peran China dalam Bongkar Lab Sabu 1,2 Ton di Aceh
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan penanganan dari berbagai sisi, mulai dari pemutusan jaringan pemasok dan distribusi hingga pencegahan penyalahgunaan di lingkungan masyarakat.
Karena itu, kolaborasi Polri dan Kemendes PDT perlu diikuti koordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat.
Target Besar Harus Diikuti Hasil Nyata
Target 75.266 desa dalam program Desa Bersinar merupakan agenda besar yang membutuhkan konsistensi pelaksanaan.
Publik perlu mengetahui berapa desa yang sudah memenuhi indikator, bagaimana perkembangan pelaksanaannya, serta apakah program tersebut benar-benar mampu memperkuat ketahanan masyarakat terhadap narkotika.
Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan status Desa Bersinar tidak berhenti sebagai predikat administratif.
Kolaborasi Polri dan Kemendes PDT ini diharapkan dapat memperluas upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga ke tingkat desa melalui edukasi, keterlibatan masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait.
Penulis: Sugeng












