ENDE, NTT – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membawa lima mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dalam kunjungan kerjanya ke Desa Wolomoni, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan di tengah berbagai kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Lima mahasiswa yang berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Sanata Dharma, dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) diajak melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Menurut Gibran, keputusan tersebut diambil setelah muncul kritik dan penolakan dari sebagian kelompok mahasiswa terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
“Bapak ibu ini saya ajak perwakilan dari mahasiswa. Kemarin banyak yang demo protes agar MBG ini disetop, makanya hari ini mereka saya ajak ke area yang jauh dari Jakarta,” kata Gibran saat berdiskusi dengan guru dan orang tua murid di SD Negeri Wolomoni.
Dalam forum tersebut, Gibran membuka ruang diskusi dengan meminta guru dan orang tua murid menyampaikan pandangan secara jujur terkait program MBG yang hingga kini belum menjangkau Desa Wolomoni.
Ia menegaskan tidak keberatan apabila ada masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap program tersebut.
“Bapak ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Gapapa ini kan diskusi. Kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang enggak setuju dan harus disetop,” ujarnya.
Meski mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan MBG, Gibran menilai program tersebut tetap menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Saya pribadi ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T,” tegasnya.
Gibran juga mengakui tata kelola program masih perlu diperbaiki agar lebih efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Saya sadar MBG masih banyak kekurangannya. Ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan, tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktik-praktik korupsinya harus dihilangkan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gibran juga berjanji mempercepat realisasi MBG di SD Negeri Wolomoni setelah kesiapan dapur umum terpenuhi.
“Makanya kalau nanti dapurnya sudah siap, ini otomatis, kita percepat prosesnya karena saya yakin adik-adik yang di belakang saya butuh sekali yang namanya MBG. Saya yakin nanti akan meringankan beban ibu-ibu yang ada di sini,” ujarnya.
Sebelumnya, Gibran mengajak lima mahasiswa mengikuti kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur pada 18–21 Juni 2026.
Setibanya di Ende, Gibran bersama para mahasiswa terlebih dahulu meninjau pelaksanaan MBG di SMPN 1 Ndona sebelum melanjutkan perjalanan ke Desa Wolomoni.
Analisis
Membaca Langkah Gibran
Langkah mengajak mahasiswa ke wilayah 3T menunjukkan upaya pemerintah memperlihatkan langsung kondisi masyarakat yang menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Alih-alih merespons kritik melalui ruang media atau perdebatan politik, Gibran memilih mengajak para mahasiswa melihat langsung realitas lapangan di wilayah yang menjadi fokus program tersebut.
Pendekatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah meningkatkan pemahaman publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis melalui pengalaman langsung di lapangan. Di sisi lain, langkah ini juga menjadi bagian dari komunikasi publik pemerintah terkait implementasi program MBG yang masih menuai beragam tanggapan.
Pengalaman lapangan yang diperoleh para mahasiswa dalam kunjungan tersebut berpotensi menjadi perspektif tambahan dalam melihat implementasi Program Makan Bergizi Gratis, khususnya di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan publik.
Namun demikian, keberhasilan MBG pada akhirnya tidak akan ditentukan oleh seberapa sering program itu dikomunikasikan kepada publik, melainkan oleh kemampuan pemerintah memastikan anggaran tepat sasaran, kualitas makanan terjaga, serta berbagai persoalan tata kelola yang menjadi perhatian masyarakat dapat diselesaikan secara transparan dan akuntabel.
Bagi masyarakat di wilayah seperti Wolomoni yang bahkan belum menikmati manfaat program tersebut, perdebatan kebijakan di tingkat nasional mungkin bukan hal utama. Yang lebih penting adalah kapan program itu benar-benar hadir dan mampu mengurangi beban ekonomi keluarga.
Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai MBG tidak hanya berkaitan dengan aspek anggaran dan tata kelola, tetapi juga menyangkut kebutuhan masyarakat di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan publik.
Keberhasilan MBG ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Irawan
