JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah pimpinan DPR RI mengungkap adanya potensi penghematan anggaran hingga Rp70 triliun pada 2027. Klaim tersebut muncul di tengah evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola program yang selama ini menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan potensi penghematan tersebut terungkap setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkomunikasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryanti Deyang saat menerima audiensi mahasiswa di Kompleks Parlemen, Jumat (19/6/2026).
Menurut Saan, pimpinan BGN yang baru melakukan penyisiran terhadap sejumlah komponen program yang dinilai tidak efisien sehingga membuka ruang penghematan anggaran dalam jumlah besar.
“Ada penghematan terkait tata kelola MBG ini sekitar Rp70 triliun dari hasil penyisiran terhadap program-program yang tidak efisien,” kata Saan kepada wartawan.
Pengungkapan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam audiensi antara pimpinan DPR dan mahasiswa yang menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebijakan pemerintah, mulai dari program MBG hingga persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Mahasiswa Soroti Kenaikan Pertamax dan Kelangkaan BBM Subsidi
Dalam audiensi yang sama, mahasiswa juga menyampaikan keluhan terkait kenaikan harga Pertamax dan kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah.
Menanggapi hal itu, Dasco disebut langsung menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Menurut Saan, komunikasi tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh para mahasiswa yang hadir dalam pertemuan.
Menteri ESDM, kata dia, berjanji akan segera menindaklanjuti laporan mengenai distribusi BBM bersubsidi yang mengalami gangguan di sejumlah wilayah.
Persoalan distribusi energi menjadi isu yang sensitif karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang sangat bergantung pada sektor transportasi dan distribusi barang.
Stabilitas Nasional Jadi Perhatian
Meski menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mahasiswa yang hadir dalam audiensi tetap menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional.
Menurut Saan, para mahasiswa memahami bahwa kondisi ekonomi dan politik yang stabil merupakan faktor penting dalam menjaga investasi, pertumbuhan ekonomi, serta keberlangsungan berbagai program pembangunan.
Karena itu, selain menyampaikan tuntutan terkait MBG dan BBM, mahasiswa juga mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan publik berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Efisiensi atau Koreksi Perencanaan?
Besarnya angka penghematan yang disampaikan DPR memunculkan pertanyaan mengenai desain awal dan efektivitas tata kelola program MBG. Nilai Rp70 triliun bukanlah angka kecil dalam struktur anggaran negara.
Jika benar terdapat ruang efisiensi sebesar itu, maka evaluasi yang dilakukan tidak hanya menunjukkan upaya penghematan, tetapi juga mengindikasikan adanya komponen program yang sebelumnya dinilai belum berjalan secara optimal.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa efisiensi tersebut tidak mengurangi kualitas layanan, kualitas makanan, maupun cakupan penerima manfaat yang menjadi tujuan utama program.
Program Prioritas dengan Anggaran Raksasa
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar.
Karena itu, klaim potensi penghematan hingga Rp70 triliun menjadi perhatian serius, baik dari sisi fiskal maupun tata kelola.
Dalam konteks APBN, angka Rp70 triliun bukanlah jumlah yang kecil. Nilai tersebut setara dengan anggaran sejumlah kementerian atau program strategis nasional dalam satu tahun. Karena itu, apabila penghematan benar-benar terealisasi, dampaknya dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor lain yang juga membutuhkan dukungan anggaran.
Pertanyaan Besar di Balik Efisiensi Rp70 Triliun
Namun di balik potensi penghematan tersebut, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Jika ruang efisiensi sebesar Rp70 triliun memang tersedia, mengapa potensi itu baru ditemukan setelah dilakukan evaluasi oleh pimpinan baru Badan Gizi Nasional?
Pertanyaan ini relevan karena menyangkut kualitas perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program sejak awal. Semakin besar nilai efisiensi yang ditemukan, semakin besar pula tuntutan publik agar pemerintah menjelaskan secara terbuka komponen anggaran mana yang dinilai tidak efektif dan bagaimana proses evaluasi tersebut dilakukan.
Dampak Terhadap APBN
Dalam perspektif fiskal, dana Rp70 triliun dapat memberikan ruang yang signifikan bagi pemerintah untuk mengurangi tekanan anggaran atau mengalokasikannya ke sektor lain yang juga membutuhkan dukungan, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga perlindungan sosial.
Karena itu, realisasi penghematan tersebut berpotensi memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah dalam menyusun prioritas belanja negara pada tahun anggaran berikutnya.
Namun manfaat fiskal tersebut hanya akan terasa apabila efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Sebab tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis tetap berada pada peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan semata-mata pengurangan anggaran.
Transparansi Menjadi Ujian
Pengamat kebijakan publik menilai efisiensi anggaran merupakan langkah positif selama tidak mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Namun penghematan dalam jumlah besar harus disertai transparansi agar tidak menimbulkan persepsi adanya pemborosan pada tahap perencanaan sebelumnya.
Karena itu, pemerintah dan Badan Gizi Nasional perlu menjelaskan secara rinci pos-pos anggaran yang dipangkas, alasan efisiensinya, serta dampaknya terhadap target penerima manfaat program.
Konsekuensi Politik
Secara politik, potensi penghematan tersebut dapat melahirkan dua persepsi yang berbeda di tengah publik.
Di satu sisi, pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai bukti bahwa reformasi tata kelola berjalan dan penggunaan anggaran negara semakin efisien.
Di sisi lain, publik juga berhak mempertanyakan mengapa ruang efisiensi sebesar Rp70 triliun baru ditemukan setelah dilakukan evaluasi.
Pertanyaan mengenai kualitas perencanaan, pengawasan, dan penyusunan anggaran sebelumnya hampir pasti akan muncul.
Karena itu, transparansi menjadi faktor penting. Pemerintah dan BGN perlu menjelaskan secara terbuka pos-pos anggaran yang dipangkas, alasan pengurangannya, serta dampaknya terhadap target program.
Ujian Tata Kelola Pemerintahan
Momentum ini menunjukkan bahwa fase berikutnya Program Makan Bergizi Gratis bukan lagi sekadar memperluas jumlah penerima manfaat, melainkan memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaannya.
Di tengah tuntutan mahasiswa mengenai harga BBM dan kelangkaan subsidi energi, isu efisiensi anggaran menjadi semakin relevan. Publik tidak hanya menuntut program besar berjalan, tetapi juga memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Catatan Analistis
Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis kini tidak lagi sekadar membahas besaran anggaran, tetapi juga kualitas tata kelola. Klaim penghematan Rp70 triliun membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana negara merancang, mengawasi, dan mengevaluasi program-program strategis yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan terletak pada besarnya anggaran yang dihemat, melainkan pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan akan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program tersebut di mata publik.
Irawan.
