Polri Nonaktifkan Kapolres Sukoharjo Buntut Penggeledahan Ponpes, Empat Personel Diperiksa Propam

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menonaktifkan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tiga personel lainnya juga dinonaktifkan dan menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi internal Polri atas pelaksanaan penggeledahan yang menuai perhatian publik, terutama terkait prosedur kepolisian dan dampaknya terhadap para santriwati.

Untuk mengisi jabatan Kapolres Sukoharjo, Polri menunjuk AKBP Indra Maulana Saputra.

Pemeriksaan terhadap empat personel tersebut dilakukan untuk mendalami pelaksanaan tugas kepolisian dalam penanganan perkara, termasuk dugaan ketidaksesuaian prosedur.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan pihaknya menerima berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait penggeledahan tersebut.

Isir menegaskan, Polri akan menelaah setiap laporan secara objektif dan profesional, termasuk melalui mekanisme pengawasan internal Propam.

Ia juga menyampaikan empati kepada para santri, orang tua, serta pihak pesantren yang terdampak peristiwa tersebut. Menurutnya, penanganan perkara tidak boleh menimbulkan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

Polri turut menjelaskan bahwa personel polisi wanita (Polwan) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dilibatkan dalam kegiatan tersebut untuk memberikan pendampingan.

Kepolisian juga menyebut telah mengupayakan pendampingan psikologis bagi pihak yang membutuhkan. Sejumlah barang yang sebelumnya diamankan dikabarkan telah dikembalikan pada 31 Oktober 2026.

Perlindungan terhadap santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi isu penting dalam kasus ini. Sebelumnya, Analistis.com juga mengangkat perhatian Menteri Agama terhadap upaya menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan melindungi santri.

Baca juga: Menag Tekankan Perlindungan Santri dari Kekerasan Seksual, Implementasi Safe Santri Jadi Ujian

Berawal dari penyelidikan kasus pembakaran

Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran berlangsung pada 27 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berkaitan dengan penyelidikan kasus pembakaran dan perusakan warung makan Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Sukoharjo, yang terjadi pada 12 September 2026.

Dalam proses penyelidikan, polisi mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Namun, pelaksanaan penggeledahan di lingkungan pesantren kemudian menjadi sorotan setelah muncul keberatan dari pihak pondok pesantren dan keluarga santri.

Sekretaris Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Diyana Indah Sari, sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat 12 santriwati dan empat ustazah yang dibawa untuk dimintai keterangan.

Menurut Diyana, para santriwati tersebut kemudian dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan. Pihak pesantren juga menyampaikan keberatan atas proses yang berlangsung di lingkungan pendidikan tersebut.

Komnas HAM minta pemeriksaan independen

Polemik penggeledahan tersebut turut mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komnas HAM meminta agar dugaan pelanggaran prosedur dalam kegiatan kepolisian diperiksa secara independen dan transparan. Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan hak-hak para santri dan pihak pesantren tetap terlindungi.

Perhatian tersebut juga mencakup aspek perlindungan anak dan perempuan, termasuk dampak psikologis yang mungkin dialami para santriwati selama proses penegakan hukum.

Penonaktifan Kapolres dan pemeriksaan tiga personel lainnya kini menjadi bagian dari proses evaluasi internal Polri.

Hasil pemeriksaan Propam diharapkan dapat menjelaskan apakah terdapat pelanggaran prosedur maupun tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut.

Transparansi hasil pemeriksaan menjadi penting agar publik memperoleh kejelasan mengenai tindakan aparat di lingkungan pesantren. Penegakan hukum harus berjalan profesional, sekaligus memastikan hak-hak masyarakat, khususnya anak-anak di lingkungan pendidikan, tetap terlindungi.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar