PANDEGLANG, ANALISTIS.COM – Evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang tidak hanya menyangkut kelayakan operasional dapur, tetapi juga transparansi penggunaan anggaran, pengadaan bahan pangan, hingga pengawasan keamanan makanan.
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Irna Narulita, meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk mekanisme pembiayaan dan pencatatan anggaran yang digunakan dalam operasional program tersebut.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah skema biaya operasional sebesar Rp2.000 per ompreng per hari yang dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila tidak dikelola secara transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan Irna setelah menghadiri evaluasi SPPG di Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, Senin (2/11/2026).
“Itu salah satu dugaan pemborosan APBN. Bagaimana juga pencatatannya supaya tercipta ekosistem dengan kearifan pangan lokal. Semuanya belanja bahan bakunya di para pelaku usaha lokal,” kata Irna.
Sorotan tersebut muncul di tengah evaluasi operasional dapur MBG di Pandeglang. Sebelumnya, Analistis.com memberitakan sebanyak 31 dari 204 dapur MBG di daerah tersebut disuspend, sementara Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyiapkan inspeksi menyeluruh.
Baca Juga: 31 dari 204 Dapur MBG di Pandeglang Disuspend, Pemkab Siapkan Inspeksi Menyeluruh
Perkembangan ini memperluas persoalan yang perlu dievaluasi pemerintah. Selain memastikan dapur memenuhi standar operasional, pengelolaan dana dan mekanisme pengadaan bahan pangan juga menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban program.
Pengadaan Bahan Pangan Diminta Libatkan Pelaku Usaha Lokal
Irna menekankan bahwa pelaksanaan MBG seharusnya memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di sekitar lokasi operasional SPPG.
Ia mendorong pengelola dapur memprioritaskan pengadaan bahan baku dari petani, peternak, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta koperasi setempat.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha lokal akan membuat anggaran program ikut berputar di tingkat desa.
“Dengan begitu uang akan beredar di desa tersebut, jadi lebih manfaat,” ujarnya.
Dorongan tersebut menempatkan pengadaan bahan pangan sebagai salah satu aspek penting dalam evaluasi MBG. Besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah perlu memberikan manfaat tidak hanya kepada penerima makanan, tetapi juga kepada masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok.
Karena itu, transparansi pengadaan, pencatatan transaksi, dan keterlibatan pemasok lokal perlu menjadi bagian dari pengawasan SPPG.
Skema Insentif dan Biaya Operasional Perlu Diperjelas
Persoalan pembiayaan juga membutuhkan penjelasan yang lebih terperinci agar tidak terjadi pencampuran antara komponen biaya operasional dan insentif pelayanan SPPG.
Dalam siaran pers pada 1 Oktober 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan penerapan insentif sebesar Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
BGN menyebut alokasi Rp15.000 per penerima manfaat terdiri atas Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk insentif ketersediaan serta mutu layanan SPPG.
Baca Juga: BGN Ubah Insentif MBG Jadi Rp2.000 per Porsi, Efisiensi Anggaran Kini Diuji
Penjelasan tersebut penting sebagai konteks untuk memahami pernyataan Irna mengenai biaya Rp2.000 per ompreng per hari.
Namun, kedua penyebutan tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai komponen pembiayaan yang sama. Dasar perhitungan, mekanisme pembayaran, dan pencatatannya masih perlu diperjelas oleh BGN maupun pihak terkait.
Keterbukaan mengenai komponen pembiayaan menjadi penting agar publik dapat mengetahui bagaimana anggaran MBG dialokasikan dan dipertanggungjawabkan.
Distribusi Makanan dan Keamanan Pangan Jadi Perhatian
Selain persoalan anggaran, Irna juga menyoroti proses penyajian dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Ia menyebut penyajian secara prasmanan sebagai salah satu opsi yang akan diupayakan untuk menjaga kualitas makanan sebelum dikonsumsi.
Menurutnya, waktu pengantaran yang terlalu lama berpotensi memengaruhi kualitas makanan dan memicu gangguan kesehatan.
“Ke depan akan diupayakan penyajiannya prasmanan. Dalam durasi satu sampai dua jam, itu kadang-kadang bikin mules perut atau masalah kesehatan,” jelasnya.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan SPPG tidak cukup hanya berfokus pada kondisi bangunan dan kelengkapan fasilitas dapur.
Proses pengolahan, penyimpanan, kebersihan, pengemasan, hingga distribusi perlu diperiksa untuk memastikan makanan tetap aman dikonsumsi.
Sebelumnya, Analistis.com juga menyoroti persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG melalui pemberitaan mengenai kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Baca Juga: Keracunan MBG di Bogor dan Cirebon, Sudaryono Soroti Bahan Makanan Jadi
Dengan demikian, pengawasan kualitas makanan harus menjadi bagian utama evaluasi, bukan sekadar pemeriksaan administratif terhadap dapur penyedia.
Pengawasan SPPG Diminta Melibatkan Banyak Instansi
Untuk memperkuat pengawasan, Irna mendorong keterlibatan pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menyebut perangkat daerah akan lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan inspeksi. Hasil pengawasan selanjutnya dilaporkan oleh bupati kepada BGN dan Menteri Dalam Negeri.
Irna berharap koordinasi lintas instansi tersebut dapat mencegah kejadian luar biasa maupun gangguan kesehatan akibat pelaksanaan program MBG.
“Kalau ada masalah yang krusial, yang rugi kita juga. SPPG dan jajarannya tidak dapat gaji, kemudian penerima manfaat juga mandek tidak mendapatkan Makan Bergizi Gratis,” pungkasnya.
Evaluasi MBG Perlu Diikuti Hasil yang Terukur
Evaluasi pelaksanaan MBG di Pandeglang memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang beroperasi dan banyaknya makanan yang didistribusikan setiap hari.
Penggunaan anggaran negara, transparansi pengadaan bahan pangan, keamanan makanan, serta efektivitas pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program.
Sorotan terhadap biaya Rp2.000 per ompreng per hari juga membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar perhitungan dan komponen pembiayaannya.
BGN dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka, termasuk tindak lanjut terhadap 31 dapur yang disuspend serta kondisi dapur yang masih beroperasi.
Publik juga perlu mendapatkan informasi mengenai sejauh mana pengadaan bahan baku telah melibatkan petani, peternak, UMKM, dan koperasi lokal.
Pada akhirnya, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dituntut mampu menyediakan makanan bagi penerima manfaat. Akuntabilitas anggaran, keamanan pangan, kualitas pelayanan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat juga harus menjadi ukuran dalam memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuannya.












