JAKARTA, ANALISTIS.COM – Ahrie Sonta penyadapan Prabowo menjadi perhatian dalam perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, menyatakan siap kooperatif dan terbuka dalam proses hukum yang tengah berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perkembangan penyidikan yang telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Perkara ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
“Kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,” kata Krisna dalam keterangan video yang dikonfirmasi pada Sabtu (7/11/2026).
Krisna menegaskan, pihaknya memastikan seluruh proses hukum terhadap Ahrie berjalan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ia mengatakan, Ahrie telah mendapatkan pendampingan hukum sejak menjalani pemeriksaan sebagai saksi hingga ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Krisna, selama proses pemeriksaan berlangsung, tidak terdapat intimidasi terhadap kliennya. Ia juga meminta agar penyidikan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalitas.
“Tidak ada intimidasi, proses hukum berjalan transparan,” ujarnya.
Terkait pasal-pasal yang disangkakan kepada Ahrie, Krisna menyatakan tim kuasa hukum akan mencermati penerapannya secara objektif dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam penyidikan.
Pihaknya tidak ingin membangun opini yang dapat memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami meyakini penegakan hukum akan berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak klien kami,” kata Krisna.
Perkara Berkembang, Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo berkembang setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Ahrie Sonta dalam kasus penyadapan Prabowo menjadi salah satu pihak yang proses hukumnya kini menjadi perhatian publik, terutama terkait pengungkapan dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa prosedur yang semestinya.
Penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka pada Kamis (5/11/2026) menambah jumlah tersangka dari sebelumnya tiga orang menjadi empat orang.
Perkembangan penanganan perkara ini sebelumnya juga telah diberitakan Analistis.com ketika Bareskrim mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Baca Juga: Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Ungkap 3 Nama
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menjelaskan, peningkatan status Slamet dari saksi menjadi tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan dugaan unsur perbuatan melawan hukum.
Dalam perkembangan penyidikan, tiga tersangka sebelumnya telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.
Penyidik Dalami Dugaan Penyalahgunaan Sistem Penyadapan
Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Penyidik mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memantau sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur yang semestinya.
Berdasarkan keterangan penyidik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui tahapan verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum yang sah.
Dalam pengungkapan perkara, penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari sistem elektronik pada Oktober 2026.
Penyidik menguraikan bahwa Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso diduga memerlukan persetujuan Slamet Uliandi untuk melaksanakan kegiatan provisioning atau penyadapan.
Penyidik juga mendalami dugaan permintaan persetujuan penghapusan file hasil penyadapan kepada Slamet pada awal Oktober 2026.
Rangkaian keterangan tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Kasus ini sekaligus menempatkan mekanisme pengawasan internal kepolisian sebagai persoalan penting dalam penanganan perkara.
Baca Juga: Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Menguji Pengawasan Polri dan Akuntabilitas Kelembagaan Negara
Penggunaan teknologi pengawasan dalam penegakan hukum harus berada dalam batas kewenangan dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap secara jelas mekanisme penggunaan sistem, pihak yang memberikan persetujuan, serta pengelolaan data hasil pemantauan.
Dugaan Penyadapan Menyasar Sejumlah Kalangan
Dalam perkembangan awal penyidikan, Bareskrim menyebut dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pihak lain yang disebut menjadi sasaran dugaan pemantauan meliputi pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Penyidik mendalami bagaimana sistem penyadapan tersebut digunakan, siapa saja yang memberikan persetujuan, serta bagaimana data hasil pemantauan dikelola.
Dalam perkara ini, Bareskrim turut menyita sejumlah barang bukti elektronik, antara lain 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian untuk mengungkap dugaan aktivitas penyadapan serta pengelolaan data elektronik yang berkaitan dengan perkara.
Transparansi Penyidikan Jadi Perhatian Publik
Perkara yang melibatkan empat perwira tinggi Polri tersebut menempatkan transparansi penegakan hukum sebagai salah satu perhatian utama publik.
Desakan agar perkara ditangani secara terbuka juga menjadi bagian dari respons parlemen terhadap perkembangan kasus tersebut.
Baca Juga: Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Transparan, Komisi III DPR Soroti Kinerja Polri
Penyidik tidak hanya dituntut mengungkap dugaan perbuatan pidana, tetapi juga menjelaskan secara terang mekanisme penggunaan sistem penyadapan, kewenangan setiap pihak, serta alur pengelolaan dan penghapusan data elektronik.
Di sisi lain, seluruh tersangka tetap memiliki hak hukum yang harus dihormati selama proses penyidikan hingga persidangan.
Pernyataan kuasa hukum Ahrie Sonta yang menyatakan siap kooperatif menjadi salah satu perkembangan dalam penanganan perkara tersebut. Keterangan para pihak diharapkan membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa berdasarkan alat bukti.
Proses hukum selanjutnya akan menjadi penentu untuk mengungkap secara utuh dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan tersebut, termasuk pertanggungjawaban masing-masing pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Bagi publik, perkara ini bukan hanya menyangkut siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga menyangkut kepastian bahwa teknologi pengawasan negara digunakan sesuai hukum dan tidak disalahgunakan.








