JAKARTA, ANALISTIS.COM – Dugaan makar dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memasuki tahap penyidikan. Bareskrim Polri meningkatkan penanganan perkara tersebut setelah memeriksa 38 saksi dan berkoordinasi dengan ahli pidana serta ahli hukum tata negara.
Perkembangan tersebut menandai perluasan penanganan perkara yang sebelumnya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal. Kini, kepolisian juga menelusuri kemungkinan adanya rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana makar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyampaikan perkembangan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Susatyo menjelaskan, penyelidikan yang berlangsung selama satu pekan telah memeriksa 28 saksi yang sebelumnya berada dalam penanganan Direktorat Tindak Pidana Siber. Penyidik kemudian meminta keterangan sekitar 10 saksi tambahan.
“Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah kami laksanakan selama satu minggu, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber. Kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya,” ujar Susatyo.
Menurut dia, hasil pemeriksaan tersebut dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum tata negara. Setelah pendalaman dan gelar perkara, penyidik menerbitkan laporan polisi karena menemukan dugaan peristiwa pidana yang perlu ditindaklanjuti.
Dugaan Makar Menjadi Pengembangan Kasus Penyadapan
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangannya, Bareskrim tidak hanya mendalami dugaan penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya tujuan atau rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana makar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut memberikan penjelasan mengenai kemungkinan hubungan dugaan penyadapan dengan persoalan makar.
Baca Juga: Yusril Sebut Dugaan Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar, Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Namun, dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai makar. Penyidik harus membuktikan hubungan antara perbuatan yang diselidiki, maksud atau tujuan yang diduga melatarbelakanginya, serta unsur pidana yang disangkakan.
Karena itu, konstruksi perkara dan alat bukti menjadi faktor penting untuk menentukan apakah dugaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Bareskrim Dalami Pasal-Pasal Makar dalam KUHP
Susatyo menyebut dugaan perbuatan tersebut disangkakan dengan Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
Ketentuan yang digunakan penyidik berkaitan dengan dugaan tindakan makar, termasuk perbuatan yang ditujukan untuk merampas kemerdekaan Presiden atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, menggulingkan pemerintahan, serta kemungkinan keterlibatan dalam permufakatan atau persiapan tindak pidana.
Penerapan pasal-pasal tersebut masih harus diuji melalui pembuktian. Penyidik perlu menjelaskan perbuatan konkret yang diduga terjadi, hubungan antara pihak-pihak yang diperiksa, serta alat bukti yang mendukung konstruksi perkara.
Perkembangan kasus ini juga berkaitan dengan persoalan pengawasan dan akuntabilitas penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat negara.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Prabowo: Kapolri Suyudi Merasa Dikhianati
Pencantuman pasal dalam laporan polisi tidak dapat dipandang sebagai kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses penyidikan dan mekanisme peradilan.
Penyidik Mulai Menelusuri Pihak yang Diduga Terlibat
Setelah laporan polisi diterbitkan, Bareskrim mulai melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk mengungkap pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Susatyo menegaskan bahwa penyidik masih bekerja untuk menemukan tersangka dan akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.
“Sehingga mulai kemarin kami sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk kemudian menemukan terkait dengan tersangka. Sehingga nanti progres ke depan tentunya akan kami sampaikan lagi kepada masyarakat terkait dengan progres penyidikan ini,” tegasnya.
Dalam perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara, pengawasan kelembagaan dan akuntabilitas penegakan hukum juga menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian.
Baca Juga: Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Menguji Pengawasan Polri dan Akuntabilitas Kelembagaan Negara
Transparansi Penyidikan Menjadi Ujian Penegakan Hukum
Perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan kemungkinan tindak pidana makar memiliki dimensi hukum serta kepentingan publik yang besar.
Namun, besarnya perhatian publik harus diimbangi dengan keterbukaan informasi yang proporsional. Kepolisian perlu menjelaskan perkembangan penyidikan, dasar penerapan pasal, serta bukti yang menjadi landasan pengembangan perkara tanpa mengganggu proses hukum.
Pembuktian unsur makar tidak boleh hanya bertumpu pada asumsi atau penafsiran atas suatu tindakan. Setiap unsur pidana harus diuji berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pengusutan perkara ini tidak hanya penting untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terhadap Presiden, tetapi juga untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.












