JAKARTA, ANALISTIS.COM – Dugaan Makar Penyadapan Prabowo menjadi perhatian publik setelah Polri menegaskan perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Meski demikian, hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, peningkatan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan dilakukan setelah gelar perkara menemukan adanya dugaan tindak pidana.
Namun, status penyidikan bukan berarti penyidik telah memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab. Proses pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi masih terus berjalan.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan, sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan makar. Penyidik masih mendalami keterangan para saksi serta memeriksa sejumlah perangkat elektronik atau gawai yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Bareskrim Tangani Dua Perkara Berbeda
Dalam penanganannya, Polri memisahkan perkara dugaan penyadapan ilegal dengan dugaan makar. Kasus dugaan penyadapan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sedangkan dugaan makar ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Pemisahan penanganan tersebut penting karena penetapan tersangka dalam perkara penyadapan tidak serta-merta menjadikan orang yang sama sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar.
Sebelumnya, Analistis.com pada 13 November 2026 telah memberitakan bahwa Bareskrim memeriksa 38 saksi dalam pengusutan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Dugaan Makar Kasus Penyadapan Prabowo, Bareskrim Periksa 38 Saksi
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Dalam perkara dugaan penyadapan, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Namun, status tersangka keempat perwira tersebut berada dalam perkara dugaan penyadapan, bukan dalam perkara dugaan makar. Hingga kini, Polri belum mengumumkan adanya tersangka dalam perkara dugaan makar.
Baca Juga: Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Ungkap 3 Nama
Dalam perkembangan perkara penyadapan, sejumlah pihak juga menyoroti dugaan peran masing-masing pihak, termasuk dugaan posisi end user dalam penggunaan hasil penyadapan. Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Baca Juga: Listyo Sigit Penyadapan Prabowo, Kapolri Ungkap Perannya
Dua Perwira Dijatuhi Sanksi PTDH
Di sisi etik, dua perwira, yakni Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso, telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, sidang etik terhadap Slamet Uliandi ditunda karena yang bersangkutan mengalami stroke. Adapun sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan agenda sidang etik tersebut. Penanganan etik itu mengacu pada Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Pembuktian Menjadi Penentu
Perkembangan dua perkara yang saling berkaitan ini menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden dan dugaan tindak pidana makar.
Penanganan Dugaan Makar Penyadapan Prabowo masih berfokus pada pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi. Polri menegaskan bahwa proses penyidikan harus didasarkan pada bukti yang cukup sebelum menetapkan pihak yang bertanggung jawab.
Polri dituntut menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti. Kejelasan mengenai konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, serta hubungan antara dugaan penyadapan dan dugaan makar menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan publik.
Hingga saat ini, penyidik masih harus membuktikan dugaan tindak pidana tersebut melalui proses hukum. Status penyidikan tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa seseorang telah bersalah, terlebih belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan makar.












