TANGERANG – Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) mendeportasi 25 warga negara (WN) Vietnam setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Batam, Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan keimigrasian, mereka diduga menggunakan izin tinggal untuk aktivitas yang berkaitan dengan praktik penipuan investasi secara daring (online investment scam).
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan tindakan deportasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum keimigrasian sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.
“Pendeportasian ini merupakan bukti konkret bahwa tindakan tegas keimigrasian memberikan dampak langsung terhadap perlindungan masyarakat,” kata Hendarsam dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Sebelum dipulangkan, ke-25 WN Vietnam ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka kemudian diberangkatkan ke Vietnam menggunakan maskapai Vietjet Air melalui Terminal 2 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (5/8/2026).
Petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengawal para deteni sejak tiba di Terminal 1C hingga proses keberangkatan guna memastikan deportasi berjalan sesuai prosedur.
Hasil Operasi Pengawasan
Hendarsam menjelaskan, penindakan tersebut merupakan hasil operasi pengawasan yang dilakukan tim gabungan keimigrasian terhadap aktivitas warga negara asing di Batam.
Dari hasil pemeriksaan, para WN Vietnam diketahui menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal. Aktivitas yang ditemukan diduga berkaitan dengan praktik penipuan investasi secara daring.
Atas pelanggaran tersebut, mereka dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan WNA Diperketat
Hendarsam menegaskan setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi tujuan izin tinggal yang diberikan. Pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian akan ditindak tegas sesuai aturan hukum.
“Kami memastikan pintu gerbang negara tidak disalahgunakan demi menjaga stabilitas, keamanan, dan ketenteraman masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Penindakan ini juga menjadi bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di Indonesia. Selain menjaga kedaulatan negara, langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan izin tinggal yang berpotensi merugikan masyarakat.
Hingga Jumat (7/8/2026), Ditjen Imigrasi belum merinci identitas ke-25 WN Vietnam maupun dugaan nilai kerugian yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana, apabila terdapat unsur pidana, menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
David.













1 komentar