JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset DPR RI akan memasukkan kejahatan investasi bodong hingga penipuan berkedok biro perjalanan haji dan umrah dalam materi pembahasan regulasi tersebut.
Langkah ini diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian masyarakat melalui perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Dengan mekanisme tersebut, pelaku diharapkan tidak hanya menjalani hukuman pidana, tetapi juga dapat kehilangan harta hasil kejahatannya sesuai ketentuan hukum.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan sejumlah tindak pidana yang merugikan masyarakat akan menjadi perhatian dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
“Kami akan memasukkan kejahatan-kejahatan di bidang investasi bodong, asuransi, arisan-arisan bodong, koperasi bodong. Dan biro-biro perjalanan ibadah keagamaan, misalnya umrah haji yang bodong,” ujar Soedeson kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Korban Investasi Bodong Kesulitan Mendapatkan Kembali Kerugian
Soedeson menilai, penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku belum tentu membuat korban memperoleh kembali uang yang telah disetorkan. Persoalan muncul ketika aset yang berkaitan dengan tindak pidana tidak dapat dirampas melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Ia mencontohkan sejumlah perkara kejahatan keuangan, antara lain Binomo, Quotex, DNA Pro, Fahrenheit, dan Net89. Selain itu, terdapat perkara penipuan biro perjalanan ibadah, seperti First Travel dan Hanania Travel.
Menurut Soedeson, kondisi tersebut memperlihatkan persoalan pemulihan kerugian korban yang belum selalu terjawab melalui proses pemidanaan.
“Banyak itu yang investasi bodong dihukum memang. Tetapi karena harta bendanya enggak bisa dirampas, ya kan? Ya sudah, dia menikmati harta benda penipuan itu kan,” kata Soedeson.
Karena itu, Panja ingin memastikan pengaturan perampasan aset dapat menjadi bagian dari upaya penanganan kejahatan yang merugikan masyarakat, termasuk membuka peluang pemulihan hak para korban.
DPR Usulkan Aset Dikembalikan kepada Korban
Selain perluasan jenis kejahatan yang menjadi perhatian, pembahasan RUU Perampasan Aset juga mencakup mekanisme penggunaan aset yang berhasil dirampas.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sebelumnya mengusulkan penguatan Pasal 38 ayat (3) dalam rancangan awal RUU tersebut. Ketentuan itu mengatur kemungkinan aset yang dirampas dimasukkan ke kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban maupun pihak yang berhak.
Habiburokhman menilai pengaturan tersebut penting agar hakim memiliki landasan hukum untuk memprioritaskan pemulihan kerugian korban. Dengan demikian, aset hasil tindak pidana tidak semata-mata berakhir sebagai penerimaan negara apabila terdapat korban yang berhak mendapat pengembalian.
Usulan tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan rancangan undang-undang. Pelaksanaannya nantinya bergantung pada rumusan akhir dan ketentuan hukum yang disepakati.
BACA JUGA: Dijanjikan Masuk PT Lung Cheoung Brother, 8 Pencari Kerja Diduga Tertipu Rp26,4 Juta
Perlindungan Korban Perlu Diatur secara Terukur
Pengembalian aset kepada korban membutuhkan mekanisme yang jelas. Proses tersebut antara lain berkaitan dengan penelusuran aset, pembuktian hubungan harta dengan tindak pidana, identifikasi korban, serta penentuan pihak yang berhak menerima pengembalian.
Persoalan juga dapat muncul apabila jumlah aset yang berhasil dirampas tidak sebanding dengan total kerugian korban. Dalam kondisi seperti itu, aturan perlu memberikan kepastian mengenai tata cara pembagian dan prioritas pemulihan.
Di sisi lain, perampasan aset harus tetap memperhatikan hak pihak ketiga yang memiliki kepemilikan atau kepentingan sah. Dengan demikian, kewenangan negara tidak mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta yang bukan berasal dari tindak pidana.
Pembahasan Berlanjut Selama Masa Reses
Soedeson mengatakan proses penyusunan dan pembahasan RUU Perampasan Aset tetap berjalan selama masa reses DPR. Panja juga telah menerima masukan dari masyarakat, organisasi profesi, dan para ahli.
Masukan tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan landasan filosofis dan sistematika regulasi sebelum pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah.
“Dan diharapkan dalam waktu dekat akan kami diskusikan dengan pemerintah untuk bagaimana kemudian disahkan menjadi undang-undang,” pungkas Soedeson.
RUU Perampasan Aset masih berada dalam proses legislasi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perampasan aset pelaku investasi bodong dan pengembalian harta kepada korban belum menjadi ketentuan hukum yang berlaku.
Penulis: Arya







1 komentar