JAKARTA, ANALISTIS.COM – Kasus penyadapan Prabowo menjadi sorotan setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengaku merasa dikhianati menyusul terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi di tengah proses hukum yang berjalan terhadap empat personel kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Suyudi menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk apabila pihak tersebut berasal dari internal kepolisian.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia juga memastikan Polri akan mengambil tindakan tegas tanpa membedakan kedudukan maupun jabatan pihak yang terlibat.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” ujarnya.
Pernyataan Kapolri tersebut menjadi perhatian karena perkara dugaan penyadapan ini turut menyeret nama mantan pimpinan tertinggi Polri. Perkembangan kasus tersebut sekaligus menempatkan mekanisme pengawasan dan penggunaan kewenangan teknologi di lingkungan kepolisian dalam sorotan.
Baca Juga: Kapolri Suyudi Tegaskan Polri Makin Solid, Kasus Penyadapan Internal Jadi Ujian Akuntabilitas
Empat Perwira Tinggi Polri Ditetapkan sebagai Tersangka
Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap. Pada 3 November 2026, penyidik mengumumkan tiga tersangka pertama, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Jumlah tersebut bertambah setelah Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan persyaratan yang semestinya.
Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah. Selain itu, terdapat dugaan penghapusan rekam jejak elektronik atau log files pada sistem tersebut sekitar Oktober 2026.
Sasaran dugaan penyadapan tidak hanya mencakup Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti elektronik, termasuk telepon seluler, tablet, dan perangkat penyimpanan data.
Dari empat tersangka, tiga orang dilaporkan telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.
Seluruh dugaan keterlibatan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan tersangka tidak serta-merta berarti seseorang telah dinyatakan bersalah.
Baca Juga: Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Ungkap Tiga Nama
Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan
Perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo berlanjut ke proses penegakan kode etik profesi Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tiga tersangka lainnya, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dijadwalkan berlanjut pada pekan depan.
Menurut Isir, proses pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim masih berlangsung sehingga pelaksanaan sidang etik terhadap para terduga pelanggar lainnya menunggu penyelesaian tahapan tersebut.
Ia memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap Listyo Sigit. Sebagai anggota Polri aktif, mantan Kapolri tersebut tetap harus mengikuti mekanisme penegakan kode etik yang berlaku.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah menjalani sidang etik pada 10 November 2026 dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Ahrie dilaporkan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, perkembangan sidang etik terhadap Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi masih menunggu proses selanjutnya.
Baca Juga: Ahrie Sonta Siap Kooperatif dalam Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
Polri Bentuk Tim Khusus Dalami Dugaan Makar
Di luar penyidikan dugaan penyadapan, Polri juga membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mendalami informasi mengenai kemungkinan adanya dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
Langkah ini menunjukkan bahwa penyidik masih mendalami sejumlah aspek yang berkembang selama proses pengungkapan kasus.
Meski demikian, pendalaman dugaan makar tidak dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa tindak pidana tersebut telah terbukti. Hingga 11 November 2026, informasi mengenai dugaan tersebut masih berada dalam tahap pendalaman.
Karena itu, perkembangan penyidikan perlu terus dipantau, terutama terkait dasar hukum, alat bukti, dan konstruksi perkara yang nantinya disampaikan secara resmi oleh penyidik.
Dugaan Penyalahgunaan Sistem Penyadapan Jadi Sorotan
Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah penggunaan sistem LIMS yang berkaitan dengan pelaksanaan intersepsi atau penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.
Penyadapan merupakan kewenangan yang memiliki konsekuensi langsung terhadap privasi dan keamanan komunikasi seseorang. Karena itu, penggunaannya harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam keterangannya, Bareskrim mengungkap dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
Persoalan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pemberian akses, proses verifikasi, pengawasan penggunaan sistem, hingga pengamanan rekam jejak elektronik.
Jika dugaan penyimpangan tersebut terbukti, evaluasi terhadap sistem pengawasan internal menjadi bagian penting dari penyelesaian perkara.
Sebab, penggunaan teknologi kepolisian seharusnya ditujukan untuk mendukung penegakan hukum, bukan digunakan di luar batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan.
Baca Juga: Komisi III DPR Panggil Kapolri Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
Kepercayaan Publik terhadap Polri Menjadi Perhatian
Pernyataan Suyudi mengenai rasa dikhianati memperlihatkan seriusnya persoalan yang tengah dihadapi institusi kepolisian.
Namun, komitmen untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat perlu diwujudkan melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana dugaan penyadapan dapat terjadi, siapa saja yang memiliki akses terhadap sistem, serta bagaimana mekanisme pengawasan internal dijalankan.
Penanganan perkara ini juga perlu memastikan bahwa seluruh pihak mendapatkan hak hukum yang sama, termasuk hak untuk membela diri dan memperoleh proses peradilan yang adil.
Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan pembelaan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Perhatian terhadap perkara ini juga meluas hingga pembahasan Presiden bersama sejumlah mantan Kapolri.
Baca Juga: Dasco: Prabowo Bahas Dugaan Penyadapan Ilegal saat Bertemu 10 Mantan Kapolri
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut pertanggungjawaban sejumlah individu. Lebih jauh, kasus tersebut menjadi ujian bagi tata kelola kewenangan dan pengawasan di tubuh kepolisian.
Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui pernyataan ketegasan pimpinan. Kepercayaan itu harus dibuktikan melalui keterbukaan, konsistensi penegakan hukum, dan pembenahan sistem agar kewenangan negara tidak disalahgunakan.
Analistis.com – Tajam Membaca Peristiwa.













1 komentar