SERANG – Pagi belum sepenuhnya ramai ketika arus pekerja mulai bergerak menuju kawasan industri. Sebagian menempuh perjalanan dari rumah ke tempat kerja, sebagian lainnya mengandalkan perdagangan, jasa, pertanian, transportasi, atau pekerjaan informal untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Aktivitas mereka tidak selalu terlihat dalam angka pertumbuhan ekonomi.
Namun justru dari kehidupan sehari-hari itulah pertanyaan tentang pertumbuhan ekonomi menjadi penting.
Ketika pabrik berproduksi, perdagangan bergerak, investasi masuk dan konsumsi meningkat, ekonomi daerah ikut tumbuh.
Tetapi bagi masyarakat, ukuran kemajuan ekonomi tidak berhenti pada angka 5,49 persen.
Pertanyaannya lebih sederhana:
Apakah penghasilan ikut naik? Apakah pekerjaan semakin layak? Dan apakah uang yang diterima setiap bulan mampu membeli lebih banyak kebutuhan keluarga?
Banten Memang Sedang Tumbuh
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Banten pada triwulan II 2026 tumbuh 5,49 persen secara tahunan (year on year).
Secara kumulatif, ekonomi Banten pada semester I 2026 tumbuh 5,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada triwulan II mencapai Rp253,09 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Banten tetap bergerak.
Bahkan pemerintah daerah melihat pertumbuhan itu sebagai modal untuk memperluas lapangan kerja, menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak semestinya hanya mengejar angka statistik, tetapi harus diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik.
Pertumbuhan ekonomi adalah satu hal. Bagaimana hasil pertumbuhan itu diterima masyarakat adalah hal yang lain.
Ketika Angka Pertumbuhan Bertemu dengan Dunia Kerja
Salah satu cara melihat dampak pertumbuhan ekonomi adalah melalui pasar kerja.
Pada Mei 2026, BPS mencatat jumlah penduduk yang bekerja di Banten mencapai 5,88 juta orang, naik sekitar 57 ribu orang dibandingkan Februari.
Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun menjadi 6,48 persen, atau berkurang 0,11 poin persentase dibandingkan Februari 2026.
Ini merupakan perkembangan yang patut dicatat.
Namun ada angka lain yang tidak kalah penting.
Pada periode yang sama, pekerja formal tercatat sekitar 2,88 juta orang atau 48,99 persen dari total penduduk bekerja. Proporsi itu turun 3,20 poin persentase dibandingkan Februari 2026.
BPS juga mencatat persentase setengah pengangguran meningkat 0,96 poin, sedangkan pekerja paruh waktu naik 0,20 poin.
Artinya, membaca pasar kerja tidak cukup hanya dengan bertanya:
“Berapa banyak orang yang bekerja?”
Pertanyaan berikutnya adalah:
“Mereka bekerja dalam kondisi seperti apa?”
Sebab pekerjaan dan pekerjaan yang berkualitas bukan selalu hal yang sama.
Upah: Ketika Angka Menjadi Pendapatan Rumah Tangga
Pertanyaan berikutnya sampai pada upah.
Pemerintah Provinsi Banten menetapkan UMP 2026 sebesar Rp3.100.881,40, naik 6,74 persen dibandingkan UMP 2025. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026.
Tetapi Banten bukan wilayah dengan tingkat upah yang seragam.
UMK 2026 berbeda cukup jauh antarwilayah. Kabupaten Lebak dan Pandeglang berada di kisaran Rp3,3 juta, sementara sejumlah wilayah industri seperti Kota Cilegon dan Kota Tangerang berada di atas Rp5 juta.
Perbedaan itu menunjukkan bahwa pengalaman ekonomi seorang pekerja di Banten dapat berbeda tergantung tempat tinggal, sektor pekerjaan dan struktur ekonomi daerahnya.
Persoalan upah juga tidak berhenti pada nominal.
Dalam pembahasan UMP 2026, Disnakertrans Banten menyoroti adanya disparitas upah antara wilayah utara dengan selatan, khususnya perbedaan tingkat upah minimum antara Pandeglang-Lebak dan kawasan seperti Cilegon, Serang serta Tangerang.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi provinsi yang sama dapat menghasilkan pengalaman ekonomi yang berbeda bagi masyarakat di wilayah yang berbeda.
Buruh Melihat Persoalan dari Sisi yang Berbeda
Perspektif pekerja memberikan dimensi lain dalam membaca angka tersebut.
Ketika pembahasan pengupahan 2026 berlangsung, perwakilan serikat pekerja menyoroti kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak bagi pekerja yang telah berkeluarga.
Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi, misalnya, mengatakan kenaikan UMK 2026 belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja yang telah berkeluarga.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan serikat pekerja dan tidak dapat digeneralisasi sebagai kondisi seluruh pekerja Banten.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan kebijakan pengupahan diarahkan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertahankan keberlangsungan dunia usaha.
Gubernur Banten Andra Soni menyebut pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan iklim usaha serta investasi.
Dua perspektif itu memperlihatkan bahwa persoalan upah memang tidak sederhana.
Bagi pekerja, upah berkaitan dengan kebutuhan hidup. Bagi dunia usaha, upah juga berkaitan dengan biaya produksi dan keberlanjutan usaha.
Di antara keduanya terdapat ruang kebijakan yang terus diperdebatkan.
Lalu, Bagaimana dengan Harga Kebutuhan?
Upah tidak bisa dibaca sendirian.
Sebab seseorang tidak hidup dari angka gaji, tetapi dari daya beli gaji tersebut.
BPS mencatat inflasi tahunan Banten pada Agustus 2026 sebesar 2,95 persen. Sebelumnya, inflasi tahunan tercatat 2,93 persen pada Juni dan 2,49 persen pada Juli.
Ini berarti harga barang dan jasa secara umum tetap mengalami perubahan.
Karena itu, kenaikan pendapatan nominal belum otomatis menjawab apakah kesejahteraan meningkat.
Yang lebih penting adalah pertanyaan:
Setelah membayar makanan, transportasi, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan rumah tangga, berapa ruang yang masih tersisa?
Di sinilah konsep daya beli menjadi penting.
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Selalu Terasa Sama
Banten memiliki struktur ekonomi yang sangat beragam.
Ada kawasan industri dan manufaktur di Tangerang, Serang dan Cilegon. Ada pusat perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan. Ada pula wilayah dengan karakter ekonomi yang lebih banyak bertumpu pada pertanian, perikanan dan aktivitas ekonomi lokal.
Bahkan dalam pembahasan pengupahan 2026, pemerintah daerah sendiri mengakui adanya persoalan disparitas upah antara kawasan utara dan selatan Banten.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi provinsi tidak otomatis dirasakan dalam bentuk yang sama oleh semua rumah tangga.
Seorang pekerja industri di kawasan metropolitan memiliki struktur pendapatan dan pengeluaran yang berbeda dengan petani, pedagang kecil atau pekerja informal di wilayah selatan Banten.
Pertumbuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman yang berbeda.
Tetapi Tidak Semua Indikator Menunjukkan Persoalan
Penting pula untuk tidak membaca data hanya dari satu sisi.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin Banten pada Maret 2026 sebesar 746,73 ribu orang, dengan persentase kemiskinan 5,38 persen. Jumlah tersebut turun 14,1 ribu orang dibandingkan September 2025.
Gini Ratio Banten juga tercatat 0,312 pada Maret 2026, tidak berubah dibandingkan September 2025 dan lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 0,330.
Dengan kata lain, ada indikator yang menunjukkan perbaikan.
Ekonomi tumbuh.
Jumlah penduduk bekerja bertambah.
TPT menurun.
Kemiskinan juga turun.
Namun bersamaan dengan itu, proporsi pekerja formal turun dan sejumlah indikator kualitas pekerjaan perlu terus diperhatikan.
Justru kombinasi inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi perlu dibaca secara lebih utuh.
Ukuran Ekonomi Tidak Berhenti di PDRB
Pertumbuhan PDRB penting karena menunjukkan aktivitas ekonomi suatu daerah.
Tetapi bagi keluarga, ukuran kesejahteraan jauh lebih konkret.
Mereka merasakannya ketika:
- pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan;
- pekerjaan lebih stabil;
- biaya transportasi masih terjangkau;
- anak dapat bersekolah;
- kebutuhan kesehatan dapat dipenuhi;
- dan masih ada ruang untuk menabung atau menghadapi keadaan darurat.
Karena itu, pertanyaan mengenai pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada:
“Berapa persen ekonomi tumbuh?”
Tetapi dilanjutkan dengan:
“Berapa banyak pekerjaan berkualitas yang tercipta?”
“Apakah pendapatan riil masyarakat meningkat?”
“Apakah daya beli semakin kuat?”
“Apakah manfaat pertumbuhan menjangkau wilayah yang selama ini memiliki tingkat upah lebih rendah?”
Tantangan Banten: Mengubah Pertumbuhan Menjadi Kualitas Hidup
Banten memiliki modal ekonomi yang besar.
Pertumbuhan 5,49 persen pada triwulan II 2026 menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat. Sektor industri, perdagangan, transportasi, jasa dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya menjadi bagian dari mesin pertumbuhan tersebut.
Namun pekerjaan rumah berikutnya bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan.
Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan semakin inklusif.
Artinya, pertumbuhan harus semakin terhubung dengan penciptaan pekerjaan formal, peningkatan produktivitas, pendapatan yang layak, penguatan daya beli dan pemerataan kesempatan ekonomi antarwilayah.
Pemerintah sendiri menyatakan pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak terhadap perluasan lapangan kerja, investasi dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut pada akhirnya akan diuji bukan hanya melalui laporan statistik, tetapi melalui perubahan yang dirasakan masyarakat.
Ketika Angka Harus Terasa
Ekonomi memang berbicara dalam angka.
5,49 persen.
6,48 persen.
48,99 persen.
Rp3.100.881,40.
Tetapi masyarakat tidak menjalani kehidupannya dalam angka-angka tersebut.
Mereka menjalani hidup melalui pekerjaan yang mereka miliki, upah yang mereka terima, harga makanan yang mereka bayar, ongkos perjalanan yang mereka keluarkan dan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi setiap bulan.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti sebagai kabar baik di atas kertas.
Ia harus perlahan terlihat dalam pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih kuat, daya beli yang terjaga dan kualitas hidup yang meningkat.
Dan di situlah pertanyaan terbesar Banten sebenarnya berada:
Ketika ekonomi tumbuh, apakah upah dan kualitas hidup ikut naik?
Pertanyaan itu tidak harus dijawab oleh satu angka.
Jawabannya harus terlihat dari kehidupan masyarakat.
Penulis: Redaksi Analistis
1 komentar