Jakarta – Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2023–2024 memasuki fase yang semakin penting. Setelah memperoleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut potensi kerugian negara mencapai Rp622 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memperluas pendalaman pada aspek penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Perkembangan itu terlihat dari pemeriksaan tiga saksi pada 15 Juni 2026, yakni ICH selaku Manajer Gedung Apartemen Pasar Baru Mansion, KIN selaku Direktur PT Trikarya Idea Sakti, dan FIR selaku Staf Bagian Keuangan PT Raudah Eksati Utama.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan para saksi didalami terkait proses pengisian kuota haji tambahan pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta penelusuran aset.
“Para saksi itu di antaranya didalami terkait dengan proses dan pengisian kuota haji tambahan di PIHK, dan juga soal penelusuran aset,” kata Budi kepada wartawan.
Menurut dia, penyidik saat ini masih mendalami apakah sejumlah aset memiliki keterkaitan dengan para tersangka dalam perkara tersebut. Pendalaman itu sekaligus menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.
Penelusuran Aset Menjadi Titik Krusial
Fokus KPK terhadap aset menunjukkan bahwa penyidikan tidak lagi hanya berkutat pada proses pengambilan kebijakan atau distribusi kuota tambahan. Setelah audit BPK menemukan potensi kerugian negara hingga Rp622 miliar, penyidik dihadapkan pada tantangan yang lebih besar, yakni menelusuri jejak manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari kebijakan yang kini dipersoalkan.
Dalam perkara korupsi, penelusuran aset memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu instrumen untuk menguji apakah terdapat hubungan antara dugaan penyimpangan dengan kepemilikan atau penguasaan harta tertentu. Langkah ini juga penting untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara apabila nantinya ditemukan aset yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik.
Karena itu, pemeriksaan terhadap pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun aset dapat dibaca sebagai upaya KPK memperkuat konstruksi perkara dari dua sisi sekaligus: membuktikan rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki dan menelusuri kemungkinan aset yang relevan dengan penyidikan.
Dari Distribusi Kuota ke Pertanyaan tentang Manfaat
Sejak awal, perkara kuota haji tidak hanya menyangkut aspek administratif pengelolaan kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Penyidikan berkembang pada pertanyaan yang lebih luas mengenai bagaimana kuota tersebut didistribusikan dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pendalaman terhadap aset memperlihatkan bahwa penyidikan mulai bergerak dari fokus mengenai mekanisme distribusi menuju upaya memetakan seluruh aspek yang berkaitan dengan dampak kebijakan tersebut. Dengan kata lain, perhatian penyidik kini tidak hanya tertuju pada proses, tetapi juga pada berbagai konsekuensi yang muncul dari proses tersebut.
Bagi KPK, fase ini menjadi penting karena perkara korupsi pada akhirnya tidak hanya diukur dari pembuktian perbuatan, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan kerugian yang ditimbulkan.
Penyidikan Terus Berkembang
Kasus ini mulai disidik KPK sejak Agustus 2025. Hingga pertengahan 2026, penyidik telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.
Audit BPK yang diterima KPK pada Februari 2026 kemudian menjadi salah satu perkembangan penting dalam perkara tersebut karena mengungkap potensi kerugian negara sebesar Rp622 miliar.
Dengan masih berlangsungnya pemeriksaan saksi dan penelusuran aset, arah penyidikan kini semakin mengerucut pada upaya mengungkap keseluruhan rangkaian pengelolaan kuota haji tambahan sekaligus memastikan pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara optimal.
Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa perkara kuota haji telah memasuki fase yang tidak hanya berfokus pada siapa yang mengambil keputusan, tetapi juga bagaimana negara menelusuri berbagai aspek yang berkaitan dengan dugaan kerugian yang ditimbulkan. Di titik inilah penelusuran aset menjadi salah satu kunci penting dalam menentukan sejauh mana penyidikan dapat mengungkap keseluruhan konstruksi perkara.
Noval Abraham.
