JAKARTA — Pemerintah terus menampilkan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan ekonomi nasional. Berbagai program strategis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, Food Estate, hingga Koperasi Desa Merah Putih diklaim mampu membuka jutaan kesempatan kerja baru.
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah lapangan kerja yang tercipta benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
Data dan temuan terbaru menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan Indonesia tidak lagi semata-mata soal jumlah pekerjaan, melainkan kualitas pekerjaan yang tersedia.
Jumlah Bertambah, Kualitas Masih Dipertanyakan
Peneliti (CELIOS), Jaya Darmawan, menilai Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam struktur pasar tenaga kerja. Sekitar 60 persen tenaga kerja nasional masih bekerja di sektor informal, sementara hanya sekitar 40 persen yang terserap di sektor formal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja belum sepenuhnya diiringi peningkatan kualitas pekerjaan.
Banyak pekerja informal masih berada pada kategori pekerjaan berkeahlian rendah dengan penghasilan yang tidak stabil. Akibatnya, sebagian besar pekerja belum memperoleh perlindungan ketenagakerjaan yang memadai, termasuk jaminan kesehatan, asuransi kerja, maupun kepastian pendapatan.
Fenomena ini menjadi ironi di tengah narasi penciptaan jutaan lapangan kerja yang terus dikampanyekan pemerintah.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan pasar tenaga kerja Indonesia memang membaik dari sisi kuantitas. Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja mencapai sekitar 154,9 juta orang, sementara jumlah penduduk yang bekerja mencapai sekitar 147,7 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,68 persen. Namun, di balik penurunan pengangguran tersebut, struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi sektor informal yang mencapai sekitar 59 persen dari total pekerja.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia saat ini bukan hanya menciptakan pekerjaan baru, melainkan mendorong transformasi menuju pekerjaan formal yang lebih produktif, berupah layak, dan memiliki perlindungan sosial yang memadai.
Ketika Sarjana Menjadi Pekerja Kasar
Persoalan lain yang semakin terlihat adalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025 menunjukkan semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang akhirnya bekerja pada sektor yang tidak membutuhkan keterampilan sesuai tingkat pendidikan mereka.
Fenomena yang dikenal sebagai mismatch tenaga kerja ini menjadi sinyal bahwa sistem pendidikan dan kebutuhan industri belum berjalan selaras.
Bagi Generasi Z, tantangannya bahkan lebih berat. Jika generasi sebelumnya relatif cepat mendapatkan pekerjaan setelah lulus, banyak lulusan saat ini harus menunggu lima hingga tujuh bulan untuk memperoleh pekerjaan pertama mereka.
Padahal Indonesia sedang menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang masih dominan.
Jika bonus demografi gagal diubah menjadi produktivitas ekonomi, Indonesia justru berpotensi menghadapi beban sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa depan.
Deindustrialisasi Dini Menjadi Alarm
Masalah kualitas pekerjaan juga tidak bisa dilepaskan dari gejala deindustrialisasi dini yang mulai terlihat dalam perekonomian nasional.
Salah satu indikatornya adalah menurunnya efektivitas investasi dalam menciptakan lapangan kerja.
Pada 2014, investasi senilai Rp1 triliun mampu menciptakan lebih dari 3.000 pekerjaan. Kini, nilai yang sama hanya mampu menghasilkan sekitar 1.000 hingga 1.500 pekerjaan.
Artinya, investasi yang masuk semakin padat modal dan semakin sedikit menyerap tenaga kerja.
Jika tren ini terus berlangsung, pertumbuhan ekonomi berisiko menjadi eksklusif, menghasilkan angka investasi yang tinggi tetapi tidak memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
MBG dan Dilema Lapangan Kerja Baru
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu proyek unggulan pemerintahan Presiden .
Prabowo memperkirakan program tersebut dapat menciptakan hingga tiga juta lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ekonomi pedesaan. Menurutnya, sekitar 30.000 dapur MBG yang beroperasi penuh dapat menyerap sekitar 1,5 juta pekerja formal dan 1,5 juta pekerja lainnya di sektor ekonomi desa.
Dari sisi ekonomi lokal, program ini memang memiliki potensi menggerakkan rantai pasok pangan, pertanian, peternakan, hingga usaha kecil di daerah.
Namun kritik muncul karena sebagian besar pekerjaan yang tercipta berada pada level keterampilan rendah. CELIOS menilai sebagian besar tenaga kerja yang terserap berada pada pekerjaan operasional dasar yang belum tentu mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara signifikan.
Jika penciptaan lapangan kerja hanya berfokus pada jumlah tanpa peningkatan kompetensi pekerja, maka manfaat ekonomi jangka panjang berpotensi terbatas.
Di sinilah perdebatan muncul: apakah Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerjaan apa pun bentuknya, atau pekerjaan yang benar-benar mampu mendorong mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan?
Upah Masih Menjadi Persoalan Utama
Persoalan ketenagakerjaan Indonesia juga tercermin dari hubungan antara upah dan kebutuhan hidup layak.
Menurut pengolahan data CELIOS, sejumlah daerah masih memiliki upah minimum yang jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Akibatnya, banyak pekerja harus bekerja lebih lama hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
Fenomena ini banyak ditemukan pada pekerja sektor informal, pengemudi ojek daring, kurir, hingga pekerja lepas yang harus bekerja lebih dari 48 jam per minggu demi memperoleh penghasilan yang cukup.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa memiliki pekerjaan belum tentu berarti terbebas dari tekanan ekonomi.
Belajar dari Vietnam
Pengalaman negara lain di Asia Tenggara menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan sangat dipengaruhi oleh arah industrialisasi yang ditempuh pemerintah.
Vietnam, misalnya, berhasil menarik investasi manufaktur berorientasi ekspor pada sektor elektronik, teknologi, dan energi terbarukan. Investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas lapangan kerja formal dengan produktivitas yang lebih tinggi.
Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan deindustrialisasi dini, Vietnam justru memperkuat basis industrinya sebagai sumber penciptaan pekerjaan berkualitas.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan investasi tersebut menciptakan pekerjaan formal, produktif, dan bernilai tambah tinggi.
Ekonomi Hijau Bisa Menjadi Jalan Keluar
Dalam jangka panjang, sejumlah ekonom menilai Indonesia perlu mencari sumber pertumbuhan baru yang mampu menciptakan pekerjaan berkualitas.
Salah satunya melalui pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi.
Sektor energi surya, energi angin, mikrohidro, efisiensi energi, hingga pertanian berkelanjutan dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja masa depan yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi.
Menurut riset CELIOS, investasi ekonomi hijau berpotensi menciptakan hingga 19 juta lapangan kerja dalam 15 tahun mendatang apabila didukung kebijakan yang tepat.
Bagi Indonesia, transisi energi bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi dan ketenagakerjaan.
Analisis: Indonesia Membutuhkan Pekerjaan yang Layak, Bukan Sekadar Banyak
Perdebatan mengenai ketenagakerjaan Indonesia hari ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan tidak lagi cukup dihitung dari berapa juta pekerjaan yang berhasil diciptakan.
Yang lebih penting adalah apakah pekerjaan tersebut memberikan penghasilan yang layak, perlindungan yang memadai, peluang peningkatan keterampilan, serta kesempatan hidup yang lebih baik bagi pekerja dan keluarganya.
Penurunan tingkat pengangguran memang menjadi sinyal positif. Namun selama mayoritas pekerja masih berada di sektor informal, fenomena sarjana bekerja di pekerjaan berkeahlian rendah terus meningkat, dan upah belum mampu mengejar kebutuhan hidup layak, maka tantangan ketenagakerjaan Indonesia belum sepenuhnya terjawab.
Di tengah bonus demografi yang masih berlangsung, Indonesia memiliki waktu yang terbatas untuk memperbaiki kualitas pasar tenaga kerja. Jika momentum ini gagal dimanfaatkan, bonus demografi yang selama ini dianggap sebagai peluang emas justru dapat berubah menjadi tantangan besar bagi pembangunan nasional.
Pada akhirnya, pekerjaan yang layak bukan sekadar soal terserapnya tenaga kerja, melainkan tentang bagaimana pekerjaan tersebut mampu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat. Di situlah ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia.
Sumber: Kompas.com
