JAKARTA, ANALISTIS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah berakhir setelah pasangan calon terpilih dilantik. Penegasan tersebut disampaikan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, berakhirnya tahapan penyelenggaraan pemilu setelah pelantikan pasangan terpilih telah diatur dalam Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Merujuk pada Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu, tahapan pemilu diakhiri dengan tahapan pelantikan calon atau pasangan calon terpilih dilantik,” ujar Idham saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Idham, ketentuan tersebut menegaskan bahwa tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024 telah selesai setelah pasangan terpilih dilantik.
Ia juga menegaskan bahwa KPU bukan pihak yang menjadi tergugat dalam perkara pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
“Tergugatnya adalah pihak kementerian, bukan KPU,” kata Idham.
Pernyataan tersebut memperjelas posisi KPU dalam sengketa administrasi yang kini menjadi perhatian publik. KPU menyatakan tahapan pencalonan telah selesai, sedangkan perkara yang diputus MA berkaitan dengan dokumen administrasi pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian.
MA Kabulkan Kasasi, Gugatan Subhan Palal Diterima Seluruhnya
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dan diputus pada Jumat (30/10/2026).
Berdasarkan informasi pada laman Kepaniteraan Mahkamah Agung, amar putusan menyatakan:
“Kabul kasasi, batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya.”
Putusan itu membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengadili sendiri perkara dengan mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal.
Perkara tersebut sebelumnya diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Pada tingkat pertama, gugatan Subhan dinyatakan tidak dapat diterima karena pengadilan menilai tidak berwenang memeriksa objek sengketa tersebut.
Subhan kemudian menempuh upaya hukum hingga tingkat kasasi. MA akhirnya membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Baca Juga: MA Kabulkan Kasasi soal Suket SMA Gibran, Gugatan Lain di PTUN Diwarnai Walk Out
Kementerian Menjadi Pihak yang Berhadapan dengan Putusan
Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah kedudukan para pihak. Gugatan Subhan ditujukan kepada pihak kementerian yang berkaitan dengan penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut, bukan kepada KPU.
Karena itu, penegasan Idham Holik mengenai posisi KPU perlu dibaca dalam konteks kewenangan kelembagaan. KPU menyatakan tahapan pencalonan telah selesai, sementara tindak lanjut terhadap putusan administrasi berada dalam ranah kementerian sebagai pihak tergugat.
Dengan demikian, terdapat dua persoalan hukum yang perlu dibedakan. Pertama, penyelesaian tahapan pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Kedua, pelaksanaan putusan pengadilan terhadap dokumen administrasi pendidikan yang menjadi objek sengketa.
Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu memang mengatur bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu mencakup pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden. Namun, ketentuan mengenai berakhirnya tahapan pemilu tersebut tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban untuk menindaklanjuti putusan pengadilan terhadap objek administrasi yang disengketakan.
Putusan MA Tidak Otomatis Membatalkan Jabatan Wakil Presiden
Putusan MA tersebut memunculkan perhatian publik karena dokumen yang disengketakan merupakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.
Meski demikian, penting untuk membedakan objek sengketa dengan konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang mungkin diperdebatkan setelah putusan tersebut.
Objek perkara Nomor 742 K/TUN/2026 adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Putusan tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai keputusan pemberhentian atau pembatalan jabatan Wakil Presiden.
Untuk menyimpulkan konsekuensi hukum lebih jauh, diperlukan pembacaan terhadap salinan lengkap putusan, termasuk pertimbangan hukum majelis hakim, ruang lingkup amar, serta mekanisme pelaksanaannya oleh pihak tergugat.
Dalam hukum peradilan tata usaha negara, pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 115 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.
Karena itu, tindak lanjut kementerian terhadap putusan MA menjadi bagian penting yang perlu dicermati. Publik perlu memperoleh kejelasan mengenai langkah administratif yang akan dilakukan dan status dokumen yang menjadi objek sengketa.
Transparansi Kementerian Menjadi Kunci
Pernyataan KPU menjelaskan batas kewenangan lembaga penyelenggara pemilu dalam perkara ini. Namun, pernyataan tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai tindak lanjut putusan MA.
Kementerian sebagai pihak tergugat memiliki posisi penting untuk menjelaskan langkah administratif yang akan dilakukan. Sementara itu, salinan lengkap putusan diperlukan agar publik dapat memahami dasar pertimbangan hakim dan konsekuensi hukum yang secara tepat ditetapkan pengadilan.
Perkara ini bukan semata-mata menyangkut perdebatan politik mengenai Gibran, melainkan juga berkaitan dengan kepastian hukum, akuntabilitas administrasi negara, dan penghormatan terhadap putusan pengadilan.
Putusan MA harus ditempatkan sesuai objek dan amar yang diputus. Begitu pula pernyataan KPU harus dipahami sesuai kewenangannya. Memisahkan kedua ranah tersebut penting agar perkembangan perkara ini tidak berkembang menjadi kesimpulan hukum yang melampaui isi putusan.
Penulis: Eeng










1 komentar