JAKARTA – Di tengah meningkatnya jumlah perempuan yang ikut menopang ekonomi keluarga, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa kewajiban istri mengatur rumah tangga tidak dapat dimaknai sebagai larangan bagi perempuan untuk bekerja dan mencari nafkah. Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 159/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Rabu (17/6/2026).
Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap berlaku, namun Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional mengenai makna dan penerapannya dalam kehidupan keluarga modern.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan ketentuan Pasal 34 UU Perkawinan tidak dapat ditafsirkan sebagai penghapusan kewajiban istri untuk berperan serta atau berkontribusi dalam keluarga, termasuk dalam aspek ekonomi.
“Pengaturan urusan rumah tangga oleh istri bukanlah bentuk pembatasan peran istri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan rumah tangga, melainkan pengakuan terhadap adanya tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan kehidupan rumah tangga,” demikian pertimbangan Mahkamah.
MK menilai, dalam praktik kehidupan keluarga, kontribusi istri dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Mulai dari pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dukungan lahir dan batin, hingga kontribusi ekonomi melalui pekerjaan atau usaha yang dijalankan.
Menurut Mahkamah, bentuk kontribusi tersebut harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan kemampuan masing-masing pihak dalam rumah tangga.
“Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menurut Mahkamah tidak dapat dimaknai sebagai norma yang membebaskan istri dari seluruh tanggung jawab dalam keluarga,” tulis MK dalam putusannya.
Pemohon Nilai Pasal Bersifat Diskriminatif
Permohonan pengujian undang-undang ini diajukan oleh Moratua Silaban yang menilai Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan mengandung stereotip gender yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.
Pasal yang dipersoalkan berbunyi:
Pasal 34 Ayat (1): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
Pasal 34 Ayat (2): “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”
Menurut pemohon, perempuan saat ini memiliki hak, kapasitas, dan kesempatan yang setara dengan laki-laki di sektor publik. Sebaliknya, laki-laki juga dinilai mampu menjalankan peran domestik secara efektif.
Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan kedudukan warga negara dan melarang segala bentuk diskriminasi.
“Dalam paradigma konstitusional, institusi perkawinan adalah sebuah kemitraan sejajar,” ujar pemohon.
Menurutnya, pembagian peran yang bersifat stereotipikal berpotensi menciptakan ketimpangan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.
Membaca Perubahan Zaman
Putusan MK ini lahir di tengah perubahan besar struktur keluarga Indonesia. Dalam banyak rumah tangga saat ini, perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga menjadi penopang ekonomi keluarga.
Tekanan ekonomi, meningkatnya biaya hidup, kebutuhan pendidikan anak, hingga tuntutan kesejahteraan keluarga membuat model rumah tangga dengan dua pencari nafkah semakin umum ditemukan di berbagai daerah.
Karena itu, MK tampaknya berupaya menempatkan UU Perkawinan dalam konteks perkembangan sosial yang terus berubah. Mahkamah mempertahankan norma yang ada, namun memberikan penafsiran bahwa pembagian peran dalam keluarga tidak boleh dipahami secara kaku.
Mengapa Putusan Ini Penting?
Putusan ini tidak sekadar berbicara mengenai pembagian tugas dalam rumah tangga, tetapi juga mencerminkan perubahan sosial yang sedang berlangsung di Indonesia.
Partisipasi perempuan dalam dunia kerja terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Jutaan perempuan Indonesia saat ini tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pendapatan keluarga. Realitas tersebut menunjukkan bahwa kehidupan keluarga modern semakin bergantung pada kerja sama ekonomi antara suami dan istri.
Di sisi lain, meningkatnya biaya hidup membuat banyak keluarga tidak lagi dapat mengandalkan satu sumber penghasilan. Dalam kondisi seperti ini, kontribusi ekonomi perempuan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga.
Dalam konteks tersebut, tafsir MK menjadi penting karena memberikan kepastian bahwa peran ekonomi perempuan tidak bertentangan dengan norma perkawinan. Kewajiban mengatur rumah tangga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi perempuan bekerja atau berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
Dampak Hukumnya
Meski memberikan penafsiran baru, MK tidak membatalkan Pasal 34 UU Perkawinan. Mahkamah juga tidak mengubah ketentuan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarga.
Yang berubah adalah cara memahami norma tersebut. MK menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga dibangun atas prinsip kerja sama dan tanggung jawab bersama.
Artinya, kontribusi ekonomi istri tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum perkawinan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika keluarga yang sah dan diakui dalam kehidupan masyarakat modern.
Penafsiran ini berpotensi menjadi rujukan penting dalam berbagai perdebatan hukum keluarga di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan pembagian tanggung jawab ekonomi antara suami dan istri.
Antara Tradisi dan Kesetaraan
Putusan MK dapat dibaca sebagai jalan tengah antara mempertahankan norma hukum yang telah lama berlaku dengan tuntutan kesetaraan yang berkembang di masyarakat.
Mahkamah tidak menghapus ketentuan yang ada, tetapi menegaskan bahwa peran suami dan istri tidak boleh dipahami secara hitam-putih. Dalam praktiknya, keluarga dapat menentukan pembagian tanggung jawab berdasarkan kondisi, kemampuan, dan kesepakatan masing-masing.
Negara Mengakui Realitas Keluarga Modern
Di balik putusan ini, terdapat pesan yang lebih besar daripada sekadar sengketa norma dalam Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi seolah mengakui bahwa struktur keluarga Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Jika pada masa lalu pembagian peran suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga dipandang sebagai pola dominan, maka realitas saat ini menunjukkan batas-batas tersebut semakin fleksibel. Banyak keluarga bergantung pada penghasilan kedua pasangan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Melalui putusan ini, negara tidak mengubah norma dasar dalam UU Perkawinan, tetapi menegaskan bahwa peran domestik dan ekonomi dalam keluarga dapat dijalankan secara bersama berdasarkan kesepakatan, kemampuan, dan kondisi masing-masing pasangan.
Di sisi lain, putusan ini juga menunjukkan bahwa hukum berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang telah berlangsung di masyarakat. Bagi sebagian kalangan, putusan ini mungkin belum sepenuhnya menjawab tuntutan kesetaraan gender karena Mahkamah tetap mempertahankan bunyi pasal yang diuji. Namun bagi banyak keluarga Indonesia yang menjalani peran ganda antara pekerjaan dan rumah tangga, putusan ini menjadi pengakuan bahwa kontribusi ekonomi perempuan adalah bagian sah dari kehidupan keluarga modern, bukan penyimpangan dari norma perkawinan.
Dengan kata lain, MK tidak sedang mengubah konsep perkawinan dalam hukum Indonesia, melainkan menegaskan bahwa kemitraan dan tanggung jawab bersama merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.
Tim Analistis.











