JAKARTA, ANALISTIS.COM – Rapat Gabungan MPR dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak Kamis. Rapat tersebut akan melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pembahasan mencakup empat agenda utama, mulai dari penentuan jadwal sidang paripurna hingga mekanisme pengajuan dua calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak Kamis. Menindaklanjuti perkembangan tersebut, pimpinan MPR menyepakati penyelenggaraan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Rapat yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu akan membahas empat agenda utama, termasuk penentuan jadwal sidang paripurna serta mekanisme pengajuan dua calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tersebut menjadi bagian dari proses ketatanegaraan yang harus ditempuh untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.
Baca Juga: Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme Konstitusional Pemilihan Wakil Presiden Pengganti
MPR Siapkan Empat Agenda Pengisian Jabatan Wapres
Ahmad Muzani menjelaskan, rapat gabungan akan membahas empat hal yang berkaitan langsung dengan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Agenda pertama adalah menentukan tanggal penyelenggaraan sidang paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas dan persyaratan calon yang diajukan Presiden.
Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait proses pemilihan Wakil Presiden.
Menurut Muzani, keputusan mengenai empat agenda tersebut akan menjadi dasar bagi MPR untuk melanjutkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, rapat gabungan tidak hanya membahas penjadwalan sidang, tetapi juga mempersiapkan perangkat kelembagaan yang diperlukan sebelum proses pemilihan dilaksanakan.
Presiden Prabowo Diminta Mengajukan Dua Calon
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konstitusi menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut memperlihatkan pembagian kewenangan dalam proses pergantian jabatan. Presiden berwenang mengajukan dua calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan menyelenggarakan pemilihan melalui sidang.
Karena itu, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan Presiden atau kesepakatan politik di luar mekanisme konstitusional.
Dua nama yang nantinya diajukan Presiden akan melalui pemeriksaan persyaratan sebelum diproses dalam tahapan pemilihan di MPR.
Baca Juga: NasDem Minta Niat Pengunduran Diri Gibran Diproses Sesuai Konstitusi
Mekanisme tersebut menjadi penting untuk memastikan pergantian pejabat negara berlangsung berdasarkan ketentuan hukum, bukan semata-mata pertimbangan politik.
MPR Memiliki Batas Waktu Maksimal 60 Hari
Selain mengatur mekanisme pemilihan, konstitusi juga memberikan batas waktu bagi MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menetapkan MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
Dalam keterangannya, Ahmad Muzani juga menyebut Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Dengan adanya batas waktu tersebut, proses pengisian jabatan tidak dapat dibiarkan berlangsung tanpa kepastian tahapan.
MPR perlu memastikan jadwal sidang, penyampaian surat kepada Presiden, pemeriksaan dokumen, hingga persiapan pemilihan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketepatan prosedur menjadi perhatian penting karena proses tersebut menyangkut keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR
Sebelum rapat gabungan dijadwalkan, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan, penyerahan surat berlangsung dalam pertemuan sekitar 20 menit.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.
Muzani mengatakan Gibran tidak menyampaikan alasan khusus terkait keputusan tersebut dalam pertemuan dengan pimpinan MPR.
Surat yang disampaikan Gibran menyatakan bahwa dirinya berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Keputusan tersebut disebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Muzani, surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Dua Putusan MA dan MK Picu Polemik Politik, Golkar Akui Terkejut soal Suket Gibran
Kepastian Konstitusional Menjadi Perhatian Publik
Perkembangan pengunduran diri Gibran dan langkah MPR menyiapkan pemilihan pengganti menempatkan proses pergantian Wakil Presiden sebagai agenda penting dalam politik nasional.
Namun, perhatian publik tidak semestinya hanya diarahkan pada siapa figur yang akan mengisi posisi tersebut.
Ada sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian, mulai dari keterbukaan proses pengajuan calon, pemenuhan persyaratan, mekanisme pemilihan, hingga keputusan akhir MPR.
Presiden dan MPR memiliki kewenangan berbeda yang telah diatur dalam konstitusi. Karena itu, setiap tahapan perlu dijalankan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat gabungan Jumat menjadi langkah awal untuk memperjelas arah proses tersebut. Hasilnya akan menentukan jadwal dan persiapan tahapan berikutnya.
Pada akhirnya, pergantian Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan pergantian figur di lingkaran kekuasaan. Lebih dari itu, proses ini menjadi bagian dari pelaksanaan konstitusi yang menyangkut kepastian hukum, kesinambungan pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.








2 komentar