Polemik Ijazah Gibran Masuk Gugatan Baru di MK, KPU Diminta Verifikasi Faktual Capres-Cawapres

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Mekanisme verifikasi persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga warga negara Indonesia mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwajibkan melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen pendidikan setiap pasangan calon.

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 400/PUU-XXIV/2026 itu turut menyinggung polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para pemohon menjadikan persoalan tersebut sebagai salah satu alasan perlunya pembenahan mekanisme pemeriksaan persyaratan pendidikan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dalam berkas permohonannya, para pemohon menilai pemeriksaan dokumen pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan verifikasi administratif. KPU, menurut mereka, harus memastikan keabsahan formal sekaligus kebenaran materiil dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

“Evaluasi dan perbaikan mekanisme verifikasi persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi semakin penting, terlebih apabila dikaitkan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan di ruang publik,” demikian salah satu dalil dalam permohonan tersebut.

Para pemohon juga mengutip peristiwa dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024, yakni Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam persidangan itu, mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari disebut menjelaskan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi faktual khusus terhadap dokumen pendidikan Gibran.

Berdasarkan uraian permohonan, KPU saat itu beralasan tidak terdapat keraguan maupun pengaduan masyarakat terhadap dokumen tersebut. Dokumen yang digunakan juga disebut pernah dipakai dalam pencalonan Gibran pada Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020.

Para pemohon mempersoalkan alasan tersebut karena menilai penggunaan unsur keraguan sebagai dasar klarifikasi berpotensi menimbulkan penilaian subjektif apabila tidak disertai parameter yang jelas dan terukur.

Mereka berpendapat pemeriksaan persyaratan calon pemimpin nasional seharusnya dilakukan secara objektif, bukan semata-mata bergantung pada ada atau tidaknya keberatan dari masyarakat.

Persoalkan standar pembuktian syarat pendidikan

Objek pengujian dalam perkara ini adalah Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Ketentuan tersebut mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Para pemohon menilai rumusan norma tersebut masih menyisakan persoalan, terutama terkait penggunaan frasa “tamat” dan “atau sekolah lain yang sederajat”.

Menurut mereka, ketidakjelasan standar pembuktian dalam ketentuan tersebut dapat membuat proses verifikasi KPU lebih menitikberatkan kelengkapan dokumen administratif daripada memastikan terpenuhinya persyaratan pendidikan secara substantif.

Persoalan syarat pendidikan capres dan cawapres sebelumnya juga menjadi objek gugatan lain di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara berbeda, pemohon meminta agar standar pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden ditingkatkan dari SMA atau sederajat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Baca juga: Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat Lagi, Pemohon Nilai Lulusan SMA Belum Cukup

Dalam perkara Nomor 400/PUU-XXIV/2026 ini, para pemohon meminta MK memberikan penegasan bahwa persyaratan pendidikan harus didukung bukti kebenaran materiil, termasuk keabsahan dokumen dan pengakuan kesetaraan pendidikan.

Dalam petitumnya, mereka meminta Pasal 169 huruf r UU Pemilu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mewajibkan KPU melakukan verifikasi faktual terhadap pengakuan kesetaraan, keabsahan formal, serta bukti pemenuhan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Polemik dokumen pendidikan Gibran kembali disinggung

Polemik dokumen pendidikan Gibran sebelumnya juga berkembang setelah muncul putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menjadi perhatian publik serta memunculkan beragam respons politik.

Baca juga: Dua Putusan MA dan MK Picu Polemik Politik, Golkar Akui Terkejut soal Suket Gibran

Dalam permohonan terbaru ini, persoalan tersebut kembali digunakan sebagai argumentasi untuk mendorong standar pemeriksaan yang lebih terukur. Namun, perkara ini tidak secara langsung meminta MK menyatakan ijazah Gibran tidak sah.

Objek pengujian tetap berada pada norma persyaratan pendidikan dalam UU Pemilu. Dengan demikian, dalil mengenai polemik ijazah Gibran merupakan bagian dari argumentasi para pemohon, bukan kesimpulan hukum yang telah diputus oleh MK.

Tiga warga negara ajukan permohonan

Perkara tersebut diajukan oleh Ariyanto Zalukhu sebagai Pemohon I, Hana Sybil Vania Mendrofa sebagai Pemohon II, dan Berlian Suryo Putra Hia sebagai Pemohon III.

Ketiganya didampingi tim kuasa hukum dari NGP Law Firm yang dipimpin Niatman Aperli Gea.

Berdasarkan data resmi MK, permohonan diajukan pada 27 Oktober 2026 dan diregistrasi pada 28 Oktober 2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 4 November 2026, pukul 14.30 WIB.

Pada tahap tersebut, majelis hakim akan memeriksa permohonan dan mendengarkan penjelasan para pemohon mengenai alasan pengujian undang-undang yang diajukan.

Perkara ini perlu dibedakan dari sengketa hasil Pilpres 2024 yang sebelumnya juga menyinggung persyaratan pendidikan Gibran. Dalam perkara baru ini, objek yang diuji adalah norma Pasal 169 huruf r UU Pemilu, bukan permohonan untuk membatalkan hasil pemilihan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

Ujian bagi standar verifikasi KPU

Permohonan tersebut membawa persoalan yang lebih luas dari sekadar perdebatan mengenai dokumen pendidikan seorang pejabat negara. Substansinya menyangkut standar pemeriksaan yang harus diterapkan KPU terhadap seluruh calon pemimpin nasional.

Jika verifikasi hanya bertumpu pada kelengkapan administrasi dan dokumen yang diserahkan calon, pertanyaan mengenai bagaimana kebenaran materiilnya dipastikan akan tetap menjadi perhatian.

Sebaliknya, kewajiban verifikasi faktual juga perlu dirumuskan secara jelas agar memiliki standar, prosedur, dan batas kewenangan yang dapat diterapkan secara konsisten kepada seluruh pasangan calon.

Karena itu, pemeriksaan perkara Nomor 400/PUU-XXIV/2026 menjadi penting untuk melihat bagaimana MK menilai kebutuhan kepastian hukum dalam persyaratan pendidikan capres dan cawapres.

Seluruh argumentasi dalam permohonan tersebut masih merupakan dalil para pemohon. Mahkamah Konstitusi belum memutus pokok perkara maupun menentukan apakah ketentuan yang diuji harus dimaknai sebagaimana diminta dalam permohonan.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *