JAKARTA, – Perang pernyataan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan (PDIP) terkait posisi politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menghangat. Namun di balik polemik mengenai apakah Jokowi keluar atau dipecat dari PDIP, terdapat pertarungan politik yang jauh lebih besar.
Yang sedang diperebutkan bukan sekadar status keanggotaan partai, melainkan warisan politik Jokowi yang masih dianggap memiliki nilai strategis menjelang kontestasi politik nasional mendatang.
Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai PDIP masih sulit menerima kenyataan bahwa Jokowi tidak lagi berada dalam barisan partai berlambang banteng tersebut. Menurutnya, Jokowi meninggalkan partai atas kesadaran sendiri, bukan karena diberhentikan.
“Kenapa mesti bangga begitu Pak Jokowi terlepas dari partai itu? Kehilangan, sakit hati yang luar biasa. Tidak dapat pengganti yang selayak Jokowi. Sekaliber Jokowi itu tidak ada, langka di partai itu,” kata Bestari Barus dalam pernyataannya yang dikutip Kompas.com, Minggu (14/6/2026).
Pernyataan itu muncul setelah politikus PDIP Guntur Romli kembali menegaskan bahwa Jokowi telah dipecat dari partai pada Desember 2024 karena dianggap melanggar konstitusi, AD/ART, dan peraturan partai.
“Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan,” ujar Guntur Romli sebagaimana dikutip Kompas.com.
Perebutan Legitimasi Politik
Secara administratif, status Jokowi di PDIP sebenarnya sudah tidak lagi menjadi persoalan. Namun menariknya, kedua partai masih terus menjadikan nama Jokowi sebagai bagian dari perdebatan politik yang berkembang di ruang publik.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa yang sedang diperebutkan bukan semata-mata status keanggotaan. Yang diperebutkan adalah legitimasi politik atas figur yang selama lebih dari satu dekade menjadi simbol kemenangan elektoral nasional.
PDIP memiliki alasan untuk menegaskan bahwa Jokowi merupakan kader yang tumbuh dan dibesarkan melalui proses politik partai. Di sisi lain, PSI berusaha membangun persepsi bahwa masa depan politik Jokowi kini lebih dekat dengan mereka.
Karena itu, setiap pernyataan yang dilontarkan kedua kubu tidak hanya ditujukan kepada lawan politik, tetapi juga kepada publik yang selama ini menjadi basis pendukung Jokowi.
Mengapa Jokowi Masih Diperebutkan?
Meski tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi masih dianggap memiliki modal politik yang besar.
Selama dua periode memimpin Indonesia, Jokowi membangun citra politik yang kuat sekaligus jaringan relawan dan simpatisan yang tersebar di berbagai daerah. Modal sosial tersebut masih dipandang memiliki pengaruh terhadap preferensi pemilih.
Dalam konteks politik elektoral, kedekatan dengan figur yang memiliki tingkat popularitas tinggi sering kali menjadi aset penting bagi partai politik.
Karena itu, baik PSI maupun PDIP memiliki kepentingan untuk mempertahankan atau membangun hubungan simbolik dengan Jokowi.
PDIP berupaya menjaga narasi bahwa keberhasilan Jokowi tidak dapat dipisahkan dari peran partai yang mengusung dan membesarkannya.
Sebaliknya, PSI berusaha menunjukkan bahwa Jokowi kini menjadi bagian dari arah politik baru yang sedang mereka bangun.
Dari Konflik Personal ke Perebutan Warisan Politik
Perdebatan mengenai apakah Jokowi keluar atau dipecat sejatinya hanya permukaan dari pertarungan yang lebih besar.
Yang sedang berlangsung adalah perebutan warisan politik Jokowi, yakni pengaruh, legitimasi, dan basis dukungan yang masih melekat pada dirinya setelah meninggalkan Istana.
Dalam politik modern, figur dengan tingkat pengenalan publik yang tinggi kerap menjadi sumber legitimasi bagi partai politik. Karena itu, siapa yang paling berhasil mengaitkan diri dengan Jokowi berpotensi memperoleh keuntungan dalam membangun citra maupun memperluas basis dukungan.
Situasi tersebut terlihat dari upaya PSI yang beberapa kali mengaitkan masa depan partai dengan figur Jokowi, termasuk melalui wacana penempatannya dalam struktur strategis partai.
Sementara itu, PDIP berupaya menjaga narasi historis bahwa perjalanan politik Jokowi tidak bisa dilepaskan dari peran partai yang pernah mengantarkannya menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden.
Menuju 2029
Perseteruan PSI dan PDIP diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Semakin mendekati Pemilu 2029, posisi Jokowi berpotensi menjadi semakin strategis dalam peta politik nasional.
PSI membutuhkan figur dengan daya tarik nasional untuk memperkuat ekspansi politiknya. Di sisi lain, PDIP berkepentingan mempertahankan legitimasi sejarah sebagai partai yang melahirkan sejumlah tokoh besar dalam politik Indonesia.
Di tengah pertarungan tersebut, Jokowi tetap menjadi figur yang berada di pusat perhatian meskipun tidak lagi menduduki jabatan presiden.
Karena itu, perdebatan mengenai siapa meninggalkan siapa sesungguhnya bukan inti persoalan. Yang lebih penting adalah memahami bahwa PSI dan PDIP saat ini sedang bertarung memperebutkan satu hal yang sama: hak politik untuk mengklaim warisan Jokowi.
Selama nama Jokowi masih dianggap mampu menarik dukungan pemilih, perebutan narasi antara PSI dan PDIP tampaknya akan terus berlanjut. Yang dipertaruhkan bukan sekadar sejarah masa lalu, melainkan pengaruh politik yang dapat menentukan arah kontestasi menuju 2029.
Sumber Referensi: Kompas.com, pernyataan Bestari Barus dan Guntur Romli, 14 Juni 2026.











