JAKARTA, ANALISTIS.COM – Silmy Karim dikriminalisasi? Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) tersebut mengaku menjadi korban kriminalisasi dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan tersebut disampaikan Silmy ketika membacakan nota keberatan atau eksepsi pribadi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Dalam pembelaannya, Silmy mempersoalkan proses penanganan perkara yang menurutnya sejak awal membangun persepsi seolah-olah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Ia menegaskan kedatangannya ke KPK bukan karena tertangkap tangan, melainkan atas kemauan sendiri.
“Yang kami rasakan, saya dan keluarga saya, adalah kriminalisasi melalui operasi tangkap tangan palsu terhadap saya. Saya diperlakukan dan diberitakan seolah-olah tertangkap tangan, padahal saya datang sendiri,” kata Silmy seusai persidangan.
Silmy menilai kesan tertangkap tangan tersebut telah membentuk persepsi publik yang kemudian memengaruhi pandangan terhadap dirinya dalam perkara yang sedang berjalan.
Ia bahkan menyebut penggunaan kewenangan penegakan hukum dalam kasus tersebut telah membuat dirinya merasa dikriminalisasi.
“Sejak saat itu saya merasa telah terjadi kriminalisasi terhadap diri saya dengan menggunakan perangkat hukum yang ada oleh pihak yang memegang kewenangan penegakan hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.
Silmy Persoalkan Substansi Surat Dakwaan
Tidak hanya mempersoalkan konstruksi penanganan perkara, Silmy juga mempertanyakan substansi surat dakwaan jaksa penuntut umum.
Dalam nota keberatannya, ia menilai jaksa tidak menguraikan secara jelas perbuatan pribadi yang menunjukkan dirinya secara langsung memaksa seseorang memberikan uang.
Silmy juga mempertanyakan permohonan izin tinggal mana yang disebut telah diperintahkan untuk dipersulit, diperlambat, atau tidak diterbitkan olehnya.
Menurut Silmy, mengetahui atau membiarkan suatu tindakan tidak serta-merta dapat disamakan dengan melakukan pemaksaan sebagaimana unsur tindak pidana yang didakwakan.
Atas dasar tersebut, Silmy meminta majelis hakim menerima eksepsi yang diajukannya dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum.
Ia juga meminta agar dirinya dibebaskan dari tahanan apabila majelis hakim mengabulkan keberatan tersebut.
Baca Juga: Akui Ceroboh Coreng Nama Bea Cukai, Sisprian Subiaksono Tetap Bantah Perintahkan Bawahan Terima Suap
Silmy Kaitkan Perkara dengan Transformasi Imigrasi
Dalam pembelaannya, Silmy turut menyinggung berbagai perubahan yang diklaim telah dilakukannya selama memimpin lingkungan Imigrasi.
Ia menyebut digitalisasi pelayanan dan pembenahan sistem administrasi merupakan bagian dari upaya mempersempit ruang pungutan liar serta praktik penyimpangan dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
Silmy menilai langkah transformasi tersebut justru bertujuan mencegah munculnya biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
Ia juga menyinggung pengembangan sistem Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) dan e-Visa yang menurutnya dirancang untuk meningkatkan transparansi pelayanan keimigrasian.
“Saya itu malah yang melakukan transformasi di imigrasi. Saya melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, tetapi malah menjadi terdakwa,” ungkapnya.
Meski demikian, klaim mengenai keberhasilan transformasi kelembagaan tersebut tetap harus ditempatkan secara terpisah dari pembuktian dugaan tindak pidana yang kini sedang diperiksa di pengadilan.
Jaksa Dakwakan Pemerasan Rp168,92 Miliar
Di sisi lain, jaksa penuntut umum KPK memiliki konstruksi perkara berbeda.
Dalam sidang pembacaan dakwaan pada 29 Oktober 2026, Silmy didakwa bersama enam pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian dengan nilai keseluruhan mencapai Rp168,92 miliar.
Jaksa menguraikan dugaan pemerasan dilakukan dengan cara mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen keimigrasian apabila pemohon tidak memberikan sejumlah uang.
Dokumen yang menjadi objek perkara meliputi Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), hingga proses Administrasi Alih Status (ALTUS).
Dalam konstruksi dakwaan tersebut, Silmy disebut menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar dari dugaan praktik pemerasan tersebut.
Selain dugaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi dengan nilai keseluruhan Rp33,94 miliar.
Penerimaan yang diuraikan jaksa terdiri atas uang tunai sebesar Rp2,56 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai sekitar Rp31,38 miliar.
Seluruh nilai tersebut merupakan materi dalam surat dakwaan yang masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan fakta dan alat bukti di persidangan.
Baca Juga: Hakim Minta Asal-usul Emas 74 Kg Dibuktikan, Perkara Febrie Adriansyah Berlanjut
Enam Pejabat dan Pegawai Imigrasi Turut Didakwa
Perkara tersebut juga menyeret enam pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Mereka adalah Saffar Muhammad Godam selaku mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Jaya Saputra selaku mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Gusti Bernardiansyah, serta Juniadi Sri Priambudi.
Jaksa menduga masing-masing terdakwa memiliki peran dalam rangkaian praktik pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian.
Dalam surat dakwaan, jaksa juga menguraikan dugaan pembagian uang kepada sejumlah pihak dengan nominal berbeda-beda.
Selain Silmy, para pejabat dan pegawai tersebut diduga menerima bagian dari praktik yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Jaksa menyebut dugaan praktik itu berlangsung melalui rangkaian pelayanan penerbitan dan perubahan status izin tinggal warga negara asing.
Silmy dan para terdakwa lainnya tetap memiliki hak untuk membantah dakwaan, mengajukan keberatan, serta membela diri melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ujian Akuntabilitas KPK dan Reformasi Imigrasi
Perkara yang menyeret mantan pejabat tinggi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar dugaan penerimaan uang dalam pelayanan publik.
Ada dua persoalan mendasar yang kini menjadi perhatian.
Pertama, bagaimana KPK membuktikan konstruksi dugaan pemerasan dan gratifikasi, termasuk hubungan antara kewenangan jabatan, tindakan masing-masing terdakwa, serta aliran uang yang disebut dalam dakwaan.
Kedua, bagaimana sistem pelayanan dan pengawasan internal Imigrasi mampu mencegah praktik penyimpangan, terutama dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang memiliki konsekuensi administratif dan ekonomi.
Pernyataan Silmy mengenai kriminalisasi juga perlu diuji secara objektif melalui fakta persidangan. Klaim tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta, sebagaimana dakwaan jaksa juga belum dapat diperlakukan sebagai putusan bersalah.
Dalam proses peradilan, majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai keberatan terdakwa, ketepatan surat dakwaan, serta seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan para pihak.
Persoalan pengawasan kelembagaan di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjadi perhatian publik dalam sejumlah kasus lainnya.
Baca Juga: Remisi Bermasalah Bisa Mengubah Masa Pidana, tapi Siapa yang Bertanggung Jawab?
Publik pada akhirnya membutuhkan kejelasan, bukan sekadar saling klaim antara terdakwa dan aparat penegak hukum.
Jika dugaan pemerasan terbukti, perkara ini menjadi peringatan serius mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik. Sebaliknya, jika terdapat kekeliruan dalam proses hukum maupun konstruksi dakwaan, hal tersebut juga harus dikoreksi melalui mekanisme peradilan.
Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Klaim
Perkara Silmy Karim bukan hanya menyangkut dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan mantan pejabat tinggi negara. Kasus ini juga menjadi ujian bagi integritas penegakan hukum sekaligus kredibilitas reformasi birokrasi di lingkungan Imigrasi.
KPK berkewajiban membuktikan setiap unsur tindak pidana yang didakwakan. Sementara itu, terdakwa memiliki hak untuk menguji keabsahan dakwaan dan menyampaikan pembelaan di hadapan majelis hakim.
Dua hal tersebut harus berjalan dalam koridor hukum yang sama.
Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik. Namun, proses penegakan hukum juga harus menjamin kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara.
Pada akhirnya, kebenaran perkara ini harus ditentukan melalui fakta persidangan, alat bukti, dan putusan pengadilan, bukan semata-mata berdasarkan klaim maupun persepsi publik.












