Sudding Sebut Pengunduran Diri Gibran Lebih Elegan daripada Pemakzulan

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dinilai dapat meredam polemik politik yang berkembang di parlemen. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, menyebut keputusan tersebut lebih elegan dibandingkan Gibran harus menghadapi proses pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR.

Menurut Sudding, bergulirnya HMP berpotensi memperluas persoalan, tidak hanya menyangkut keberlanjutan jabatan Wakil Presiden, tetapi juga kemungkinan konsekuensi hukum apabila terdapat dasar dan rekomendasi yang relevan.

“Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wakil Presiden tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP,” ujar Sudding kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik mengenai persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden dan dinamika politik di DPR. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR telah mendorong penggunaan hak konstitusional parlemen melalui mekanisme HMP.

Pengunduran Diri di Tengah Dorongan HMP

Sudding menilai pengunduran diri Gibran merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan pemberhentian melalui proses pemakzulan. Ia juga menyinggung dukungan anggota DPR terhadap pengajuan HMP.

“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sudding.

Meski demikian, dukungan terhadap pengajuan HMP tidak dapat disamakan dengan keputusan DPR untuk memakzulkan Wakil Presiden. Proses pemakzulan memiliki tahapan dan persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi.

Karena itu, pengunduran diri Gibran dan proses HMP merupakan dua mekanisme berbeda yang perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum masing-masing. Pernyataan politik seorang anggota parlemen juga tidak dengan sendirinya menjadi keputusan resmi lembaga negara.

Baca Juga: NasDem Minta Niat Pengunduran Diri Gibran Diproses Sesuai Konstitusi

Persyaratan Jabatan Harus Tunduk pada Konstitusi

Di luar dinamika politik tersebut, Sudding menegaskan persoalan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden merupakan masalah ketatanegaraan yang harus diselesaikan berdasarkan konstitusi.

“Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa jabatan publik tidak hanya bertumpu pada mandat politik melalui pemilihan umum. Setiap orang yang mencalonkan diri harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik. Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi,” kata Sudding.

Pernyataan tersebut mengangkat persoalan yang lebih mendasar dari sekadar pergantian jabatan. Dalam negara hukum, legitimasi politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan.

Pengunduran Diri dan Pemakzulan Bukan Mekanisme yang Sama

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengunduran diri dan pemakzulan atau impeachment merupakan dua mekanisme yang berbeda.

Pengunduran diri merupakan tindakan pejabat untuk mengakhiri jabatannya atas permintaan sendiri melalui prosedur yang berlaku. Sementara itu, pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Oleh karena itu, proses tersebut tidak dapat disamakan dengan pengunduran diri sukarela.

Perbedaan ini penting agar polemik politik tidak menimbulkan pemahaman keliru mengenai kewenangan dan prosedur konstitusional. Setiap mekanisme memiliki dasar, tahapan, serta konsekuensi hukum yang berbeda.

MPR Siapkan Tindak Lanjut Surat Gibran

Sebelumnya, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Ia mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyampaikan surat tersebut secara langsung.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya dalam pertemuan bersama pimpinan MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.

Muzani menyatakan MPR akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Pembahasan mencakup tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden dan mekanisme pengajuan calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Rapat Gabungan MPR Bahas Pengganti Gibran, Digelar Jumat

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Konstitusi juga menetapkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat dalam waktu 60 hari. Dengan demikian, proses pergantian tidak dapat dilakukan hanya melalui penunjukan langsung oleh Presiden.

Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR melalui mekanisme konstitusional.

Baca Juga: Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme Konstitusional Pemilihan Wakil Presiden Pengganti

Ujian bagi Kepastian Hukum dan Stabilitas Pemerintahan

Perkembangan pengunduran diri Gibran menempatkan lembaga-lembaga negara pada tanggung jawab penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai konstitusi.

Di satu sisi, keputusan politik tersebut dinilai dapat meredam polemik yang berkembang di parlemen. Namun, di sisi lain, penyelesaian persoalan ketatanegaraan tidak cukup hanya mengandalkan pertimbangan stabilitas politik.

Persoalan persyaratan pejabat publik, mekanisme pengunduran diri, hingga pengisian jabatan yang kosong harus memiliki kejelasan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publik juga perlu memperoleh informasi yang transparan mengenai setiap tahapan yang ditempuh Presiden dan MPR. Kepastian mengenai prosedur akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Pada akhirnya, persoalan Gibran bukan semata-mata tentang siapa yang bertahan atau meninggalkan jabatan Wakil Presiden. Peristiwa ini menjadi ujian bagi konsistensi penyelenggaraan negara dalam menempatkan konstitusi di atas kepentingan politik.

Stabilitas pemerintahan memang penting, tetapi stabilitas yang kuat hanya dapat dibangun melalui kepastian hukum, penghormatan terhadap konstitusi, dan tanggung jawab setiap lembaga negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *