JAKARTA, ANALISTIS.COM — Sejumlah pihak mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan undang-undang yang menjadi landasan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonan tersebut, para pemohon mempersoalkan penggunaan dana desa, kewenangan pemerintahan desa, hingga prinsip kemandirian koperasi.
Permohonan itu tercatat dengan nomor perkara 399/PUU-XXIV/2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan telah digelar pada 3 November 2026.
Para pemohon terdiri atas Kepala Desa Sabiq Muhammad, Sajogyo Institute yang diwakili Maksum Syam dan Eko Cahyono, serta Koperasi Edukarya Negeri Lestari yang diwakili Muhammad Tauhid Aminulloh. Mereka didampingi kuasa hukum Agil Oktaryal.
Ketentuan yang diuji mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Sembilan Pokok Keberatan Pemohon
Dalam permohonannya, para pemohon menyampaikan sembilan pokok keberatan terhadap pengaturan dan pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Salah satu persoalan yang dipersoalkan adalah hubungan antara pelaksanaan program koperasi dengan kewenangan desa dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa. Para pemohon menilai keputusan terkait penggunaan dana maupun aset desa harus tetap memperhatikan mekanisme musyawarah desa.
Mereka juga mempersoalkan kemungkinan beban pembiayaan program dialihkan kepada pemerintah desa. Menurut para pemohon, penugasan dari pemerintah pusat semestinya disertai dukungan pendanaan yang memadai dari pihak pemberi tugas, bukan dibebankan melalui pengurangan dana desa atau penggunaan aset desa sebagai jaminan.
Persoalan pembiayaan tersebut sebelumnya juga muncul dalam pemberitaan mengenai keberatan sejumlah kepala desa di Banten terhadap skema pendanaan Koperasi Merah Putih.
Baca juga: Kepala Desa di Banten Keluhkan Pemotongan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih
Selain persoalan pembiayaan, para pemohon menekankan bahwa koperasi harus tetap menjalankan prinsip kemandirian dan demokrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan koperasi, menurut mereka, tidak boleh mengabaikan kewenangan anggota dalam menentukan arah organisasi dan kegiatan usaha.
Para pemohon juga meminta agar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa tidak dikorbankan demi pembiayaan program. Mereka menilai kebijakan pengembangan koperasi perlu memiliki dasar hukum, tata kelola, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah desa.
Aspek kepastian hukum turut menjadi bagian dari permohonan. Para pemohon mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Pembiayaan Koperasi dan Kewenangan Desa Dipersoalkan
Perdebatan mengenai pembiayaan Koperasi Merah Putih juga berkaitan dengan penjelasan pemerintah mengenai mekanisme penggunaan anggaran desa.
Sebelumnya, Menteri Desa menyampaikan bahwa APBDes tidak dipotong untuk membiayai program Koperasi Merah Putih. Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami perbedaan pandangan mengenai mekanisme pendanaan dan dampaknya terhadap ruang fiskal pemerintah desa.
Baca juga: Mendes Pastikan APBDes Tak Dipotong untuk Kopdes Merah Putih, Mekanisme Dana Desa Jadi Perhatian
Melalui permohonan ke MK, para pemohon meminta agar pelaksanaan tugas atau program dari pemerintah pusat tidak membebani keuangan desa melalui pemotongan dana desa maupun penggunaan aset desa sebagai jaminan tanpa dasar dan mekanisme yang sesuai.
Mereka juga meminta agar musyawarah desa dan rapat anggota koperasi tetap dihormati sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Kebijakan program, menurut para pemohon, tidak boleh mengesampingkan kewenangan desa maupun prinsip demokrasi dalam koperasi.
Pemohon Minta MK Tegaskan Batas Kewenangan
Permohonan tersebut turut merujuk pada Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Perkoperasian. Para pemohon mendorong pembaruan pengaturan hukum koperasi agar prinsip dan tata kelola perkoperasian memperoleh kepastian.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap sejumlah ketentuan yang diuji. Mereka menghendaki agar pembiayaan penugasan pemerintah pusat ditanggung melalui dukungan anggaran yang memadai dari pihak pemberi tugas, bukan dengan mengurangi dana desa atau membebani aset desa.
Para pemohon juga meminta agar mekanisme musyawarah desa dan rapat anggota koperasi tidak dikesampingkan dalam pelaksanaan program.
Namun, seluruh argumentasi tersebut masih merupakan dalil para pemohon yang harus diuji dalam proses persidangan. Mahkamah Konstitusi belum menyatakan bahwa ketentuan yang dipersoalkan bertentangan dengan konstitusi.
MK Minta Permohonan Diperjelas
Dalam pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah memberikan sejumlah catatan kepada para pemohon, antara lain terkait kejelasan kedudukan hukum (legal standing), hubungan sebab akibat antara ketentuan yang diuji dengan kerugian konstitusional yang diklaim, serta sistematika permohonan.
Para pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan sebelum pemeriksaan berlanjut. Batas waktu perbaikan yang disampaikan dalam persidangan tersebut adalah 16 November 2026.
Tahapan ini merupakan bagian dari proses pengujian undang-undang di MK. Setelah perbaikan permohonan disampaikan, perkara akan berlanjut sesuai tahapan persidangan yang ditetapkan Mahkamah.
Perkara ini menyentuh hubungan antara kebijakan pemerintah pusat, kewenangan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan prinsip kemandirian koperasi. Putusan MK nantinya akan menentukan bagaimana ketentuan yang diuji harus dimaknai dalam kerangka konstitusi.
Untuk saat ini, substansi permohonan masih berada dalam tahap pemeriksaan dan belum menjadi putusan hukum.
Analistis.com — Tajam Membaca Peristiwa.












