Jaksa KPK Dakwa Eks Pejabat Intelijen Bea Cukai Terima Gratifikasi Rp5,8 Miliar, Diduga Terkait Pengusaha Impor

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo, menerima gratifikasi berupa uang tunai dan sejumlah valuta asing dengan total nilai sekitar Rp5,8 miliar. Gratifikasi tersebut diduga diterima bersama dua mantan pejabat Bea Cukai lainnya dalam kurun September 2024 hingga Januari 2026.

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026). Selain Budiman, perkara ini juga menyeret mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Sisprian Subiyaksono.

Dalam surat dakwaan, jaksa menguraikan bahwa Budiman diduga menerima gratifikasi berupa Rp5.278.500.000, sekitar Rp525 juta dalam bentuk pembayaran menggunakan Dolar Singapura, 10.000 Dolar Amerika Serikat, 119.755 Dolar Singapura, 4.700 Dolar Hong Kong, dan 8.100 Ringgit Malaysia.

“Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan berbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri menerima gratifikasi,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Unit Strategis Pengawasan Kepabeanan

Perkara ini menjadi perhatian karena Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC merupakan salah satu unit strategis di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan intelijen, pengawasan, penyelidikan, serta penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Unit tersebut memiliki peran penting dalam memberantas penyelundupan, mengawasi lalu lintas barang ekspor dan impor, serta mengamankan penerimaan negara dari sektor bea masuk dan cukai. Kewenangan yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha menjadikan integritas aparat di lingkungan Direktorat Penindakan dan Penyidikan sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga kredibilitas sistem kepabeanan nasional.

Gratifikasi Diduga Berasal dari Pelaku Usaha

Dalam surat dakwaannya, jaksa mendalilkan gratifikasi tersebut diduga diberikan oleh sejumlah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC. Mereka antara lain pemilik Bluerey Cargo Group, John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Bluerey Cargo Dedi Kurniawan Sukolo, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, sejumlah pengusaha rokok, serta pihak lain yang usahanya berkaitan dengan kewenangan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.

Menurut jaksa, seluruh penerimaan tersebut berkaitan langsung dengan jabatan Budiman bersama dua pejabat Bea Cukai lainnya serta bertentangan dengan kewajiban sebagai penyelenggara negara.

“Yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” ujar jaksa.

Pertemuan Bluerey Cargo Masuk Dakwaan

Jaksa juga mengungkap adanya pertemuan di Kantor Pusat Bea dan Cukai pada 11 Juli 2025 yang membahas aktivitas usaha Bluerey Cargo Group.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa pada pertemuan tersebut, Rizal menyampaikan agar perusahaan tersebut dibantu.

Setelah pertemuan itu, Budiman didakwa menerima uang melalui Orlando Hamonangan sebanyak tujuh kali, masing-masing senilai Rp75 juta dalam bentuk mata uang Dolar Singapura, sehingga total yang diterima mencapai sekitar Rp525 juta.

Selain dari Bluerey Cargo Group, jaksa menyebut Budiman bersama Rizal dan Sisprian juga diduga menerima uang dari sejumlah pengusaha rokok serta pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap kewenangan Seksi Intelijen Cukai.

Tidak Pernah Dilaporkan ke KPK

Jaksa menegaskan seluruh penerimaan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan perundang-undangan.

“Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum,” ujar jaksa.

Berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Undang-undang juga memberikan kesempatan kepada penerima gratifikasi untuk melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima agar dapat dinilai status hukumnya.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ancaman tersebut merupakan ketentuan hukum yang didakwakan dan belum menjadi putusan terhadap terdakwa.

Atas perbuatannya, Budiman didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Belum Ada Pembelaan dari Terdakwa

Hingga sidang pembacaan dakwaan berakhir, belum terdapat keterangan resmi mengenai pembelaan maupun nota keberatan (eksepsi) dari Budiman Bayu Prasojo ataupun tim penasihat hukumnya. Persidangan pada Selasa (28/7/2026) masih berfokus pada pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan eksepsi atas surat dakwaan sebelum persidangan memasuki tahap pembuktian. Agenda persidangan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai penetapan majelis hakim.

Analisis

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut pejabat pada unit yang memiliki kewenangan strategis dalam pengawasan dan penindakan kepabeanan. Integritas Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC berperan penting dalam mencegah penyelundupan, mengawasi arus barang ekspor-impor, serta menjaga penerimaan negara dari sektor bea masuk dan cukai.

Apabila dakwaan jaksa terbukti melalui proses pembuktian di persidangan, perkara ini berpotensi menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebaliknya, proses persidangan yang berlangsung secara terbuka juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi ditangani secara profesional, transparan, dan menghormati hak-hak seluruh pihak sesuai ketentuan hukum.

Hingga saat ini, perkara masih berada pada tahap pembacaan dakwaan. Seluruh dalil jaksa akan diuji melalui proses pembuktian di persidangan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan fakta persidangan dan isi surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Seluruh pihak yang disebut dalam dakwaan tetap dilindungi asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *