SERANG RAYA, ANALISTIS.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengungkap dugaan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar bersubsidi di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 1.854 liter solar subsidi dan seorang sopir berinisial JH.
Pengungkapan dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten di Jalan Serang–Cilegon, Desa Kramatwatu, Senin (9/11/2026). BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Suzuki Carry yang dilengkapi dua kempu.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, solar tersebut diduga diperoleh dengan cara mengambil BBM dari tangki sejumlah truk yang terparkir di sebuah lahan kosong di Desa Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu.
BBM kemudian dipindahkan menggunakan jeriken berkapasitas sekitar 35 liter sebelum ditampung ke dalam dua kempu berkapasitas masing-masing 1.000 liter di mobil Suzuki Carry.
Hasil Pengukuran Temukan 1.854 Liter Solar
Untuk memastikan volume BBM yang diamankan, penyidik melibatkan tim metrologi guna melakukan pengukuran. Hasilnya, ditemukan sebanyak 1.854 liter Bio Solar.
Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit mobil Suzuki Carry beserta kuncinya dan dua kempu berisi BBM jenis Bio Solar.
Maruli menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Banten dalam menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pengungkapan ini juga menjadi bagian dari perhatian terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah Banten. Sebelumnya, Polda Banten mengungkap sejumlah perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi di beberapa wilayah.
Baca Juga: Polda Banten Ungkap 8 Kasus Penyelewengan BBM Subsidi, 14 Orang Jadi Tersangka
Meski demikian, perkara di Kramatwatu merupakan pengungkapan tersendiri. Asal-usul BBM dan rangkaian aktivitas pengangkutannya masih menjadi bagian penting yang perlu didalami dalam proses penyidikan.
Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi Terancam Pidana
Dalam perkara ini, JH diduga melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Pasal tersebut mengatur larangan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Namun, dugaan pelanggaran tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan status hukum seseorang dan pembuktian unsur pidana merupakan kewenangan penyidik serta proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Polisi Perlu Telusuri Sumber dan Tujuan Distribusi Solar
Pengungkapan di Kramatwatu menyisakan sejumlah aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Penyidik perlu memastikan dari mana BBM tersebut berasal, siapa pemilik truk yang tangkinya diduga menjadi sumber pengambilan solar, serta ke mana BBM itu akan dibawa.
Penelusuran terhadap pihak yang diduga memasok maupun menerima BBM juga penting untuk mengetahui apakah perkara tersebut melibatkan pihak lain atau merupakan aktivitas yang berdiri sendiri.
Langkah tersebut diperlukan agar penanganan perkara tidak berhenti pada pengamanan kendaraan dan sopir, tetapi juga mampu mengungkap rangkaian distribusi BBM yang diduga menyimpang dari peruntukannya.
Penyalahgunaan BBM bersubsidi berpotensi merugikan masyarakat karena pasokan yang seharusnya disalurkan kepada kelompok yang berhak justru berisiko dialihkan untuk kepentingan lain.
Polda Banten diharapkan dapat mengusut perkara ini secara menyeluruh, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang masih menjalani proses hukum.












