JAKARTA, ANALISTIS.COM – Kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat tidak meragukan objektivitas Polri dalam mengusut perkara tersebut. Yusril menegaskan, kepolisian tetap memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan meskipun kasus itu menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Pernyataan Yusril muncul setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
“Jadi, mohon jangan ada keragu-raguan. Kepolisian menyidik polisi, ya memang sudah jadi tugasnya,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Yusril menegaskan, penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Polri serta harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ia menilai, keterlibatan anggota kepolisian dalam suatu perkara tidak serta-merta menjadi alasan untuk meragukan objektivitas institusi yang melakukan penyidikan.
Yusril juga mengibaratkan mekanisme tersebut dengan pemeriksaan terhadap wartawan yang melakukan pelanggaran etik oleh Dewan Kehormatan yang anggotanya berasal dari kalangan wartawan.
Menurut dia, setiap institusi memiliki mekanisme dan kewenangan untuk menangani persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing.
Objektivitas Polri Menjadi Ujian Kepercayaan Publik
Pernyataan Yusril tersebut menjadi perhatian karena perkara dugaan penyadapan ini melibatkan sejumlah nama yang memiliki posisi penting di lingkungan kepolisian.
Dalam situasi seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tidak cukup dibangun melalui pernyataan pemerintah maupun institusi kepolisian.
Publik membutuhkan pembuktian bahwa penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Terlebih, perkara ini menyangkut dugaan penggunaan kewenangan serta fasilitas penyadapan yang seharusnya memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas.
Karena itu, keterbukaan mengenai konstruksi perkara, alat bukti, pihak-pihak yang terlibat, hingga perkembangan penyidikan menjadi aspek penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
Baca Juga:
Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Ungkap 3 Nama
Penanganan perkara ini juga tidak dapat dilepaskan dari agenda pembenahan internal kepolisian. Publik akan melihat sejauh mana prinsip akuntabilitas benar-benar diterapkan ketika perkara hukum menyentuh pejabat tinggi institusi penegak hukum.
Tiga Nama Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal (illegal access).
Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Mereka adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; serta Irjen Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, seorang perwira tinggi berinisial SU masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Penetapan tersangka tersebut menjadi perhatian karena perkara yang ditangani menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Namun, status tersangka tetap harus dibedakan dari putusan bersalah karena pembuktian akhir berada dalam proses peradilan.
Pemerintah Dorong Reformasi dan Evaluasi Polri
Di tengah proses hukum yang berjalan, Yusril menyatakan pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan pembenahan terhadap institusi kepolisian.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Komite Reformasi Polri yang menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki institusi tersebut.
Pemerintah juga telah melakukan pergantian sejumlah pimpinan Polri, mulai dari tingkat pusat hingga kepolisian daerah.
Baca Juga:
Suyudi Pegang Tongkat Komando Polri, Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai
Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi berbagai persoalan terkait mekanisme penyadapan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara memiliki landasan hukum, prosedur pengawasan, serta batas kewenangan yang tegas.
Baca Juga:
Sehari Menjabat, Suyudi Mulai Menata Formasi Polri: 19 Kapolda Dirotasi
Kepercayaan Publik Harus Dibuktikan
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo bukan semata-mata menjadi ujian bagi penyidik Bareskrim, melainkan juga bagi komitmen reformasi dan akuntabilitas institusi kepolisian.
Pernyataan pemerintah agar masyarakat percaya kepada Polri perlu dibuktikan melalui proses hukum yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berkepentingan mengetahui apakah penyidikan mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain serta penggunaan kewenangan yang tidak sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, objektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga dari konsistensi penyidik dalam mengungkap fakta dan memastikan hukum berlaku sama bagi siapa pun.
Kepercayaan publik tidak lahir dari jaminan semata, melainkan dari pembuktian bahwa hukum benar-benar berdiri di atas kepentingan keadilan, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
Analistis.com – Tajam Membaca Peristiwa.









4 komentar