Abdul Mu’ti Sebut MBG Tingkatkan Kehadiran Siswa, Efektivitas Pendidikan Jadi Sorotan

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dipandang memiliki peran lebih luas dalam dunia pendidikan. Selain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, program tersebut dinilai dapat mendorong kehadiran siswa di sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut keberadaan program MBG menjadi salah satu faktor yang membuat anak-anak lebih antusias datang ke sekolah. Bahkan, menurutnya, sebagian siswa memiliki motivasi untuk berangkat karena ingin mendapatkan makanan bergizi.

“Ada banyak penelitian Pak, kaitan antara MBG dengan tingkat kehadiran anak di sekolah. Jadi banyak anak yang berangkat ke sekolah itu karena akan makan sehat bergizi,” kata Abdul Mu’ti saat menyampaikan sambutan di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sekaligus peluncuran awal uji coba Loka MBG.

Mu’ti mengibaratkan antusiasme siswa datang ke sekolah untuk mendapatkan makanan bergizi seperti masyarakat yang mendatangi masjid karena adanya kegiatan Jumat Berkah.

Bedanya, program MBG dilaksanakan setiap hari sehingga anak-anak memiliki kesempatan mendapatkan makanan bergizi secara rutin.

“Itu saya kira mirip dengan banyak hadir ke masjid karena ada Jumat Berkah, kira-kira begitu. Tapi ini tiap hari, tidak setiap hari Jumat,” ungkapnya.

Ia berharap pelaksanaan MBG tidak hanya memperbaiki pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar dan kualitas pendidikan.

MBG dan Kehadiran Siswa, Seberapa Besar Dampaknya?

Pernyataan Mendikdasmen tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mulai melihat MBG sebagai program yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pendidikan di sekolah.

Namun, peningkatan kehadiran siswa perlu dilihat lebih jauh. Kehadiran secara fisik belum otomatis menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran maupun prestasi akademik.

Ada sejumlah indikator yang perlu diperhatikan untuk mengukur dampak program tersebut, mulai dari konsistensi kehadiran, konsentrasi selama pembelajaran, kondisi kesehatan, hingga perkembangan hasil belajar peserta didik.

Pemerintah perlu menyampaikan data yang dapat membandingkan tingkat kehadiran siswa sebelum dan setelah program MBG diterapkan.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan atau jumlah siswa yang datang ke sekolah. Lebih jauh, perlu dipastikan apakah pemenuhan gizi benar-benar membantu anak mengikuti pembelajaran secara lebih optimal.

Data Dapodik Jadi Kunci Ketepatan Penerima

Selain dampak terhadap kehadiran siswa, Mu’ti menyoroti pentingnya ketepatan pendataan penerima manfaat MBG.

Menurutnya, Kemendikdasmen akan memperkuat kerja sama dengan BGN, termasuk melalui integrasi data dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Langkah tersebut bertujuan memastikan penerima manfaat merupakan peserta didik yang tercatat secara resmi dalam sistem pendidikan.

“Kerja sama pendataan yang selama ini sudah terintegrasi dengan Dapodik, dipastikan bahwa semua yang menerima adalah murid-murid yang memang resmi terdata dalam sistem kami dan memang terus kita sempurnakan,” katanya.

Integrasi data menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran sekaligus memastikan penyaluran program sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Meski demikian, akurasi data perlu diikuti pengawasan di lapangan. Pemerintah harus memastikan tidak terjadi ketidaksesuaian antara jumlah penerima, porsi makanan, dan distribusi di masing-masing sekolah.

Kualitas Makanan dan Pelaksanaan di Sekolah Harus Diawasi

Besarnya cakupan program MBG juga membawa tantangan dalam pelaksanaan. Ketepatan waktu distribusi, kualitas bahan pangan, kandungan gizi, kebersihan pengolahan, hingga keamanan makanan harus menjadi perhatian.

Sebab, program pemenuhan gizi tidak cukup hanya memastikan makanan sampai kepada siswa. Makanan yang diberikan juga harus memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan gizi peserta didik.

Pengawasan terhadap penyedia makanan serta mekanisme evaluasi di setiap sekolah perlu dilakukan secara konsisten.

Baca Juga: Keracunan MBG di Bogor dan Cirebon, Sudaryono Soroti Bahan Makanan Jadi

Baca Juga: 125 Dapur MBG di Serang Belum Kantongi Sertifikat Sanitasi

Selain itu, sekolah dan orang tua perlu memiliki saluran pengaduan yang jelas apabila ditemukan persoalan dalam kualitas makanan maupun pelayanan program.

Evaluasi tersebut penting agar tujuan pemenuhan gizi tidak justru menghadapi persoalan baru dalam pelaksanaannya.

Pengawasan dan Evaluasi Program Tidak Boleh Berhenti

Program MBG membutuhkan pengawasan yang konsisten, terutama karena pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, penyedia makanan, pemerintah daerah, hingga sekolah penerima manfaat.

Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar, termasuk distribusi makanan, kualitas pelayanan, dan penanganan apabila ditemukan masalah di lapangan.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan MBG Tetap Berjalan Meski Jadi Tuntutan Demonstran

Di sisi lain, efisiensi pelaksanaan juga perlu menjadi perhatian. Besarnya cakupan program harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: BGN Ubah Insentif MBG Jadi Rp2.000 per Porsi, Efisiensi Anggaran Kini Diuji

MBG Perlu Dibuktikan Melalui Hasil Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Namun, ketika program tersebut juga dikaitkan dengan peningkatan kehadiran dan motivasi belajar, pemerintah perlu menunjukkan hasil yang terukur.

Data sebelum dan sesudah pelaksanaan program dapat menjadi salah satu dasar evaluasi.

Pemerintah juga perlu melihat apakah dampak positif MBG terjadi secara merata di berbagai daerah, jenjang pendidikan, dan kelompok sosial ekonomi.

Penelitian yang dijadikan dasar pernyataan mengenai hubungan MBG dengan peningkatan kehadiran siswa juga perlu disampaikan secara terbuka, termasuk metode penelitian, cakupan responden, dan hasil pengukurannya.

Hal tersebut penting agar penilaian terhadap keberhasilan program tidak hanya bertumpu pada pengamatan atau antusiasme siswa di sejumlah sekolah.

Baca Juga: Anggaran Program Makan Bergizi 2027 Belum Final, DPR Gelar Rapat Tertutup dengan BGN

Karena itu, pengawalan terhadap MBG tidak boleh berhenti pada angka distribusi makanan maupun pernyataan keberhasilan program. Dampak terhadap siswa, ketepatan penerima manfaat, dan kualitas pelaksanaan di sekolah harus menjadi ukuran utama evaluasi.

Pendidikan bukan sekadar memastikan anak datang ke sekolah untuk mendapatkan makanan. Lebih dari itu, negara harus memastikan setiap anak memperoleh gizi yang layak, lingkungan belajar yang aman, dan kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas.

 

Penulis: Elfan

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *