JAKARTA – Temuan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengenai potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan pekerja di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta bukan sekadar persoalan hubungan industrial. Fenomena ini dapat menjadi sinyal awal melemahnya daya tahan industri manufaktur nasional di tengah gejolak ekonomi global yang semakin tidak menentu.
Dalam kunjungan kerja bersama Kementerian Ketenagakerjaan ke sejumlah daerah industri, Said Iqbal menemukan sedikitnya lima perusahaan yang berpotensi melakukan PHK massal.
Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor kemasan, komponen otomotif, sepatu ekspor, hingga garmen.
Menurut Said, tekanan utama berasal dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta meningkatnya ketegangan geopolitik internasional yang memicu kenaikan harga energi dan bahan baku.
Namun jika dicermati lebih dalam, persoalan ini menunjukkan bahwa struktur industri Indonesia masih sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Banyak perusahaan manufaktur nasional bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku impor secara bersamaan. Ketika permintaan global menurun dan biaya produksi meningkat dalam waktu yang sama, perusahaan menghadapi tekanan ganda yang sulit dihindari.
Industri Strategis yang Rentan
Ancaman PHK di sejumlah perusahaan manufaktur menjadi perhatian serius mengingat sektor industri pengolahan masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Kondisi ini membuat setiap tekanan yang terjadi di sektor manufaktur berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja.
Kasus PT Pakarin di Jawa Timur menjadi contoh nyata. Perusahaan yang sebelumnya menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal kini hanya mengoperasikan sebagian kecil fasilitas produksinya. Dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga sektor informal yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi di sekitar kawasan industri.
Said Iqbal mengungkapkan potensi PHK di perusahaan tersebut mencapai sekitar 2.500 pekerja. Menurutnya, penutupan sebagian besar operasional perusahaan telah memukul aktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang selama ini bergantung pada keberadaan pabrik.
Fenomena serupa juga terlihat pada industri komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto. Ketidakpastian ekonomi global membuat perusahaan induk maupun prinsipal internasional cenderung melakukan efisiensi, relokasi produksi, atau mengalihkan investasi ke negara yang dianggap lebih kompetitif.
Di Bandung, ancaman PHK terhadap sekitar 4.000 pekerja dari total 14.000 hingga 17.000 tenaga kerja di PT Feng Tay Indonesia Enterprises memperlihatkan tantangan yang dihadapi industri alas kaki nasional. Sebagai bagian dari rantai pasok global merek olahraga dunia, perusahaan sangat bergantung pada kondisi pasar luar negeri. Ketika konsumsi global melambat, pesanan produksi menjadi korban pertama.
Sementara itu, kondisi PT Amos Indah Indonesia di Jakarta Utara memperlihatkan persoalan yang lebih serius. Tidak dibayarkannya gaji selama empat bulan dan terganggunya layanan BPJS menunjukkan adanya tekanan likuiditas perusahaan yang berpotensi berujung pada konflik ketenagakerjaan berkepanjangan jika tidak segera ditangani.
Kontras dengan Tren Pengangguran Nasional
Ancaman PHK ini muncul ketika kondisi ketenagakerjaan nasional sebenarnya menunjukkan tren yang relatif membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun seiring pemulihan ekonomi pascapandemi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,68 persen atau sekitar 7,24 juta orang. Pada saat yang sama, sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan pasar kerja nasional masih relatif terjaga, namun ancaman PHK di sektor manufaktur padat karya dapat menjadi gangguan serius apabila terus meluas ke berbagai kawasan industri.
Namun demikian, gelombang PHK di sektor padat karya seperti garmen, alas kaki, dan komponen otomotif berpotensi menghambat perbaikan tersebut. Jika perusahaan-perusahaan besar mulai melakukan efisiensi tenaga kerja secara masif, maka tekanan terhadap pasar kerja nasional akan kembali meningkat.
Bukan Ancaman Baru
Fenomena ini sesungguhnya bukan pertama kali terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, industri tekstil, garmen, dan manufaktur berorientasi ekspor berulang kali menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan global, tingginya biaya logistik, serta ketergantungan terhadap bahan baku impor.
Ketika nilai tukar rupiah melemah dan konflik geopolitik dunia memicu kenaikan harga energi, tekanan terhadap perusahaan menjadi semakin berat. Sektor manufaktur Indonesia kini menghadapi tekanan berlapis mulai dari biaya produksi yang meningkat hingga ketidakpastian pasar global.
Dari perspektif ekonomi makro, ancaman PHK massal dapat memicu efek berantai.
Penurunan pendapatan pekerja akan mengurangi konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika daya beli turun, sektor perdagangan, UMKM, hingga jasa di sekitar kawasan industri ikut terdampak.
Pengamat ketenagakerjaan menilai gelombang PHK di sektor manufaktur tidak boleh dipandang sebagai persoalan perusahaan semata. Ancaman pengurangan tenaga kerja pada industri padat karya berisiko menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika pekerja kehilangan pendapatan, dampaknya akan menjalar ke sektor perdagangan, jasa, hingga UMKM yang bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat pekerja.
Data menunjukkan sektor manufaktur masih menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Karena itu, gelombang PHK dalam jumlah besar berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional jika tidak diantisipasi sejak dini.
Ujian Daya Saing Indonesia
Pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi harus menjaga iklim investasi agar perusahaan tetap kompetitif, namun di sisi lain harus memastikan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak.
Ancaman PHK ini juga menjadi ujian bagi daya saing industri Indonesia di tengah persaingan kawasan. Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand terus menarik investasi manufaktur melalui efisiensi logistik, kepastian regulasi, dan integrasi rantai pasok yang lebih kuat.
Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam berhasil menarik investasi manufaktur global pada sektor elektronik, tekstil, dan alas kaki dengan dukungan rantai pasok yang lebih terintegrasi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa biaya logistik yang relatif tinggi, ketergantungan bahan baku impor, serta produktivitas tenaga kerja yang belum merata. Jika reformasi industri berjalan lambat, Indonesia berisiko kehilangan sebagian peluang relokasi investasi global yang saat ini bergerak ke kawasan Asia Tenggara.
Jika Indonesia tidak mampu memperkuat produktivitas, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, maka risiko relokasi investasi dan pengurangan kapasitas produksi dapat semakin besar dalam beberapa tahun mendatang.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu memperkuat struktur industrinya melalui diversifikasi pasar ekspor, peningkatan penggunaan bahan baku dalam negeri, serta percepatan hilirisasi industri. Ketergantungan yang terlalu besar pada pasar luar negeri dan impor bahan baku membuat industri nasional rentan setiap kali dunia mengalami gejolak geopolitik maupun ekonomi.
Alarm Dini bagi Perekonomian Nasional
Yang perlu diwaspadai bukan hanya jumlah pekerja yang berpotensi kehilangan pekerjaan, melainkan sinyal melemahnya ketahanan industri nasional terhadap guncangan global. Ketika sektor manufaktur yang menjadi salah satu kontributor terbesar ekonomi Indonesia mulai menghadapi tekanan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh buruh dan perusahaan, tetapi juga oleh konsumsi rumah tangga, UMKM, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam konteks ini, ancaman PHK yang ditemukan KSPI bukan sekadar isu ketenagakerjaan, melainkan alarm dini bagi perekonomian nasional yang sedang menghadapi ujian daya tahan di tengah ketidakpastian dunia. Jika tekanan global terus berlanjut sementara transformasi industri berjalan lambat, Indonesia berisiko kehilangan momentum untuk memperkuat posisinya sebagai basis manufaktur utama di kawasan Asia Tenggara.
Tim analistis.












