Kapolri dan BPOM Bahas Regulasi Kratom, Penyalahgunaan Jadi Perhatian

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Polri bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan membahas penyusunan regulasi penggunaan kratom untuk mencegah penyalahgunaan yang dinilai berpotensi membahayakan masyarakat, terutama generasi muda.

Pembahasan tersebut mengemuka setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bertemu Kepala BPOM Taruna Ikrar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Baca Juga: Suyudi Ario Seto Resmi Jadi Kapolri, Dari DPR ke Istana dalam Sehari

Suyudi mengatakan, kratom memiliki potensi pemanfaatan untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai bahan obat-obatan. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan regulasi yang mengatur batas penggunaan dan pengawasannya.

“Ini yang akan kita bahas lebih mendalam, sehingga kratom ini betul-betul ada regulasi yang jelas,” kata Suyudi.

Menurut Suyudi, pemanfaatan kratom untuk kepentingan pengobatan tidak boleh membuka ruang bagi penyalahgunaan. Karena itu, diperlukan aturan yang memberikan kepastian mengenai penggunaan tanaman tersebut.

“Mungkin di satu sisi, kratom ini barangkali bisa dipergunakan untuk, misalnya, kepentingan obat-obatan dan yang lain-lain. Tapi ini kan perlu adanya regulasi yang jelas,” ujarnya.

Suyudi secara khusus mengingatkan risiko penyalahgunaan kratom terhadap masyarakat, terutama kalangan generasi muda.

“Ini sangat berbahaya terhadap terutama generasi muda kita. Nah, sehingga ini harus ada aturan yang jelas,” ucapnya.

Persoalan kratom tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut aspek keamanan, pengawasan, dan kepastian hukum.

Di satu sisi, potensi kratom untuk kepentingan kesehatan membutuhkan kajian ilmiah mengenai keamanan dan efektivitasnya. Di sisi lain, pengawasan diperlukan untuk mencegah penggunaan di luar ketentuan yang dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Kejelasan regulasi nantinya diharapkan mencakup standar keamanan, mutu produk, perizinan, distribusi, serta mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan.

Pembahasan antara Polri dan BPOM menjadi bagian dari upaya menentukan arah pengaturan kratom di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan potensi pemanfaatannya dapat dikembangkan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

 

Penulis: Irawan

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *