Mahfud MD: Saat Kritik Dipersoalkan, Ia Mengingatkan Siapa Pemilik Indonesia

JAKARTA – Dikutip dari tayangan YouTube Gaspol Kompas.com, Selasa (16/6/2026), mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia bukan milik individu, kelompok, maupun partai politik, melainkan milik seluruh rakyat.

Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai alasan dirinya masih aktif menyampaikan pandangan dan kritik terhadap berbagai kebijakan meski tidak lagi berada di pemerintahan.

“Karena Indonesia bukan milik orang per orang, bukan milik kelompok, bukan milik partai, tapi milik seluruh rakyat yang kemudian saling berbagi tugas untuk menikmati kebaikan dan menjaga kebaikan itu,” kata Mahfud.

Mahfud mengaku tidak memiliki keresahan khusus terhadap situasi saat ini. Namun, ia merasa terpanggil untuk ikut menjaga Indonesia karena merasakan langsung berbagai kesempatan yang diberikan negara sepanjang perjalanan hidupnya, terutama melalui pendidikan.

“Saya terpanggil untuk membayar utang kepada bangsa ini yang telah ikut membuka pintu kepada saya menjadi maju,” ujarnya.

Sekilas, pernyataan tersebut terdengar sebagai pesan kebangsaan yang normatif. Namun, cara Mahfud menjawab pertanyaan itu menyimpan makna politik yang menarik. Alih-alih berbicara mengenai hak pribadinya untuk mengkritik pemerintah setelah tidak lagi menjabat, ia justru membawa pembahasan pada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa sesungguhnya pemilik Indonesia?

Bukan Tentang Mahfud, Melainkan Tentang Negara

Menariknya, Mahfud tidak menjawab pertanyaan mengenai alasan dirinya masih bersuara dengan menekankan hak pribadinya sebagai warga negara. Ia juga tidak memilih jawaban yang lazim disampaikan mantan pejabat, seperti keinginan mengawal demokrasi atau memberikan masukan kepada pemerintah.

Sebaliknya, ia membawa jawaban itu ke tingkat yang lebih mendasar dengan berbicara mengenai kepemilikan negara.

Ketika ditanya tentang dirinya, Mahfud justru berbicara tentang Indonesia. Ketika ditanya mengapa ia masih mengkritik, ia tidak menjelaskan motif pribadi, melainkan mengingatkan bahwa republik ini bukan milik individu, kelompok, maupun partai politik.

Pilihan narasi tersebut menunjukkan bahwa yang ingin ditegaskannya bukan hak seorang mantan pejabat untuk berbicara. Yang sedang ia soroti adalah prinsip bahwa setiap warga negara tetap memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap masa depan bangsa, terlepas dari apakah mereka sedang memegang jabatan atau tidak.

Negara dan Kekuasaan

Jika dibaca lebih jauh, pernyataan Mahfud menyentuh satu persoalan mendasar dalam demokrasi: perbedaan antara negara dan kekuasaan.

Dalam sistem demokrasi, pemerintah memperoleh mandat untuk mengelola negara, tetapi tidak memiliki negara. Kekuasaan bersifat sementara dan berganti melalui mekanisme politik, sedangkan negara tetap menjadi milik seluruh rakyat.

Karena itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak otomatis berarti kritik terhadap negara. Sebaliknya, dukungan terhadap pemerintah juga tidak otomatis menjadi ukuran tunggal nasionalisme.

Dalam konteks tersebut, pernyataan Mahfud dapat dimaknai sebagai pengingat bahwa loyalitas kepada bangsa tidak selalu identik dengan loyalitas kepada penguasa. Negara harus tetap menjadi ruang bersama yang terbuka bagi dukungan, kritik, maupun pengawasan publik.

Membaca Konteks yang Lebih Luas

Pernyataan Mahfud juga menarik karena tidak muncul dalam ruang hampa. Dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap pemerintah tidak jarang memicu perdebatan yang melampaui substansi kebijakan itu sendiri. Tidak sedikit kritik yang dinilai berdasarkan siapa yang menyampaikannya, bukan pada isi argumennya.

Akibatnya, ruang publik kerap terjebak dalam pembelahan antara pendukung dan pengkritik pemerintah. Ketika hal itu terjadi, substansi persoalan berisiko tenggelam di balik identitas politik.

Dalam konteks tersebut, pernyataan Mahfud dapat dibaca sebagai upaya menggeser fokus diskusi dari siapa yang berbicara kepada apa yang sedang dibicarakan. Yang lebih penting bukan identitas politik seseorang, melainkan gagasan dan kepentingan publik yang diperjuangkan.

Di titik ini, pilihan kalimat Mahfud menjadi penting. Ia sebenarnya bisa menjawab sederhana bahwa dirinya masih bersuara karena memiliki hak sebagai warga negara. Namun, ia memilih menjawab dengan narasi bahwa Indonesia bukan milik orang per orang, kelompok, atau partai politik.

Pilihan narasi itu menunjukkan bahwa yang sedang ia respons bukan sekadar pertanyaan tentang dirinya, melainkan cara pandang yang mengaitkan kepedulian terhadap negara dengan kedekatan terhadap kekuasaan. Melalui jawabannya, Mahfud menegaskan bahwa pergantian jabatan tidak pernah menghapus hak seseorang untuk ikut menjaga arah perjalanan bangsa.

Membayar Utang kepada Bangsa

Mahfud menjelaskan bahwa sikapnya lahir dari pengalaman pribadi. Ia mengaku merasakan manfaat dari berbagai kesempatan yang dibuka negara, mulai dari pendidikan hingga karier yang membawanya ke tingkat nasional dan internasional.

Menurut Mahfud, Indonesia telah membuka banyak “pintu kebaikan” yang memungkinkan dirinya berkembang dan meraih berbagai kesempatan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan.

Karena itu, ia merasa memiliki utang moral untuk ikut menjaga agar kesempatan serupa tetap tersedia bagi generasi berikutnya.

Pada akhirnya, pesan Mahfud bukan sekadar alasan mengapa ia masih aktif berbicara setelah tidak lagi menjabat. Pesan yang lebih besar adalah bahwa Indonesia tidak boleh diperlakukan sebagai milik pihak yang sedang berkuasa. Jabatan hanyalah amanah yang datang dan pergi, sedangkan tanggung jawab menjaga republik tetap melekat pada seluruh warga negara.

Karena itulah, ketika ditanya mengapa ia masih bersuara, Mahfud tidak berbicara tentang dirinya. Ia memilih berbicara tentang Indonesia.

 

Tim Analistis.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *