UU Ketenagakerjaan Baru Perketat PHK, Perusahaan Wajib Tempuh 10 Langkah Sebelum Berhentikan Pekerja

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Perusahaan tidak bisa serta-merta menjadikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai pilihan ketika menghadapi tekanan usaha. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, serta pemerintah mengupayakan berbagai langkah pencegahan sebelum PHK dilakukan.

Regulasi yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026 tersebut tidak hanya mengatur kewajiban pencegahan PHK, tetapi juga mempertegas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hak pekerja atas pesangon.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 228 ayat (1), yang menyatakan bahwa pemberi kerja, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah wajib melakukan segala upaya untuk mencegah terjadinya PHK.

Pengaturan ini menempatkan keberlangsungan hubungan kerja sebagai salah satu hal yang harus diupayakan bersama. Perusahaan dituntut mempertimbangkan alternatif sebelum mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan pekerja.

Sepuluh Langkah Pencegahan PHK

Dalam Pasal 228 ayat (2), UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur 10 langkah yang harus diupayakan untuk mencegah terjadinya PHK.

Langkah tersebut meliputi:

  1. Mengurangi kerja lembur pada hari libur.
  2. Mengurangi kerja lembur harian.
  3. Mengurangi jumlah sif kerja.
  4. Mengurangi jam kerja atau hari kerja.
  5. Tidak memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang telah berakhir.
  6. Tidak mengganti pekerja yang memasuki usia pensiun.
  7. Menyesuaikan upah dan/atau fasilitas bagi pekerja pada tingkat manajerial.
  8. Merumahkan pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) secara sementara atau bergiliran.
  9. Menawarkan program pensiun dini secara sukarela.
  10. Menawarkan program pensiun bagi pekerja yang telah memenuhi persyaratan.

Rangkaian ketentuan tersebut memberikan sejumlah alternatif bagi perusahaan untuk menyesuaikan kegiatan operasional tanpa langsung mengambil langkah pemutusan hubungan kerja.

Pengurangan lembur, penyesuaian sif, hingga pengaturan jam kerja menjadi bagian dari upaya yang diatur dalam undang-undang.

Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan hak pekerja dan ketentuan hubungan kerja yang berlaku. Upaya efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum perusahaan.

PHK Tidak Bisa Dilakukan Tanpa Mekanisme Penyelesaian

Meski demikian, undang-undang tersebut tidak menghapus kemungkinan terjadinya PHK. Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, pemberi kerja wajib menempuh mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan hukum.

Pasal 228 mengatur bahwa PHK harus didahului perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara pemberi kerja dengan pekerja atau serikat pekerja.

Apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, perselisihan harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang lebih tegas tercantum dalam Pasal 228 ayat (7). PHK tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan batal demi hukum.

Dalam kondisi tersebut, pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan.

Ketentuan ini memberikan konsekuensi hukum terhadap keputusan PHK yang tidak mengikuti mekanisme penyelesaian sebagaimana ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya menyampaikan keputusan pemberhentian. Ketika terjadi perselisihan, penyelesaiannya harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Pesangon Pekerja Diatur Berdasarkan Masa Kerja

Selain memperketat mekanisme PHK, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memenuhi hak pekerja apabila pemutusan hubungan kerja benar-benar terjadi.

Pasal 232 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberi kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja.

Besaran pesangon ditentukan berdasarkan masa kerja dengan faktor pengali sesuai alasan terjadinya PHK.

Dalam Pasal 232 ayat (2), ketentuan paling sedikit uang pesangon diatur sebagai berikut:

  • Masa kerja kurang dari satu tahun: satu bulan upah.
  • Masa kerja satu tahun atau lebih tetapi kurang dari dua tahun: dua bulan upah.
  • Masa kerja dua tahun atau lebih tetapi kurang dari tiga tahun: tiga bulan upah.
  • Masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari empat tahun: empat bulan upah.
  • Masa kerja empat tahun atau lebih tetapi kurang dari lima tahun: lima bulan upah.
  • Masa kerja lima tahun atau lebih tetapi kurang dari enam tahun: enam bulan upah.
  • Masa kerja enam tahun atau lebih tetapi kurang dari tujuh tahun: tujuh bulan upah.
  • Masa kerja tujuh tahun atau lebih tetapi kurang dari delapan tahun: delapan bulan upah.
  • Masa kerja delapan tahun atau lebih: sembilan bulan upah.

Besaran tersebut merupakan ketentuan dasar uang pesangon. Hak akhir pekerja tetap harus memperhitungkan alasan PHK, faktor pengali yang berlaku, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak sesuai ketentuan undang-undang.

Dunia Usaha Dihadapkan pada Tantangan Efisiensi

Pemberlakuan aturan baru ini membawa konsekuensi terhadap cara perusahaan mengelola tenaga kerja, terutama ketika menghadapi tekanan biaya produksi, penurunan permintaan pasar, maupun kebutuhan restrukturisasi usaha.

Di satu sisi, perusahaan membutuhkan fleksibilitas untuk menjaga keberlangsungan operasional. Di sisi lain, pekerja membutuhkan kepastian penghasilan dan perlindungan dari risiko kehilangan pekerjaan.

Dalam konteks tersebut, kewajiban pencegahan PHK menjadi instrumen untuk mempertemukan kepentingan kedua pihak.

Perusahaan dituntut lebih cermat dalam menyusun kebijakan efisiensi. Pengurangan jam kerja, pengaturan sif, hingga penyesuaian kegiatan operasional dapat menjadi alternatif sebelum mengambil keputusan PHK.

Namun, langkah tersebut membutuhkan komunikasi yang terbuka antara pemberi kerja dan pekerja. Kebijakan efisiensi juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap pendapatan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, terutama sektor industri manufaktur, ketentuan ini menuntut perencanaan hubungan industrial yang lebih matang.

Keputusan efisiensi tidak lagi cukup dilihat dari sisi pengurangan biaya. Kepatuhan terhadap prosedur hukum dan potensi perselisihan hubungan industrial juga harus menjadi pertimbangan.

Pemerintah Dituntut Memastikan Perlindungan Berjalan

Tantangan berikutnya terletak pada pengawasan dan penegakan hukum.

Kewajiban pencegahan PHK membutuhkan pengawasan agar pelaksanaannya tidak sekadar menjadi formalitas administratif sebelum perusahaan mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab memastikan ketentuan tersebut diterapkan, termasuk melalui pembinaan hubungan industrial, pengawasan norma ketenagakerjaan, dan fasilitasi penyelesaian perselisihan.

Sementara itu, pekerja dan serikat pekerja perlu memahami hak serta mekanisme hukum yang tersedia agar dapat memperjuangkan perlindungan ketika terjadi perselisihan.

Tanpa pengawasan yang efektif, terdapat risiko kesenjangan antara perlindungan yang dijanjikan undang-undang dan kondisi yang dihadapi pekerja di lapangan.

Persoalan tersebut menjadi penting karena keberadaan regulasi tidak dengan sendirinya menjamin seluruh perusahaan menjalankan kewajibannya.

Dari Pengesahan UU hingga Perlindungan Nyata bagi Buruh

UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari penataan kembali kerangka hukum ketenagakerjaan nasional. Regulasi ini juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mendorong pembentukan undang-undang ketenagakerjaan tersendiri.

Sebelumnya, Analistis.com telah mengulas proses pengesahan regulasi tersebut serta berbagai persoalan yang akan menentukan efektivitas perlindungan pekerja.

Baca Juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Sudah Disahkan, Tapi Ujian Buruh Baru Dimulai

Pembentukan undang-undang ini juga melalui pembahasan panjang di DPR RI dan pemerintah. Regulasi yang disusun dalam 23 bab dan 313 pasal tersebut mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan kerja, hubungan kerja, pengupahan, perlindungan pekerja hingga pemutusan hubungan kerja.

Baca Juga: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Masuk Paripurna: 313 Pasal, Sejauh Mana Hak Pekerja Benar-Benar Terlindungi?

Kini, setelah regulasi berlaku, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada proses legislasi, tetapi juga pada bagaimana setiap ketentuan dijalankan oleh perusahaan dan pemerintah.

Membaca Peristiwa: Perlindungan Pekerja Diuji di Lapangan

Aturan baru mengenai pencegahan PHK membawa pesan bahwa keberlangsungan pekerjaan tidak semestinya menjadi pilihan yang mudah dikorbankan ketika perusahaan menghadapi tekanan usaha.

Namun, perlindungan pekerja tidak cukup hanya dibangun melalui ketentuan tertulis.

Pemerintah harus memastikan pengawasan berjalan. Perusahaan harus menjalankan kewajibannya. Serikat pekerja perlu mengawal pelaksanaan aturan, sementara pekerja harus memiliki akses terhadap informasi mengenai hak-hak mereka.

Di sinilah tantangan sesungguhnya dari UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Keberhasilan regulasi ini bukan semata-mata diukur dari adanya 10 tahapan pencegahan PHK atau besaran pesangon yang diatur dalam undang-undang.

Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah pekerja benar-benar mendapatkan perlindungan ketika perusahaan menghadapi kesulitan, apakah perselisihan diselesaikan secara adil, dan apakah hak pekerja dipenuhi ketika PHK tidak dapat dihindari.

Sebab, bagi pekerja, perlindungan hukum bukan sekadar persoalan pasal dan ayat. Perlindungan itu menyangkut kepastian pekerjaan, penghasilan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *