Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Cilegon Tertunggak, Martin Desak Wali Kota Evaluasi Kadindikbud

CILEGON, ANALISTIS.COM — Keterlambatan pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Cilegon, Banten, menuai sorotan. Konsultan Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Honorer (FKGTH) Serang-Cilegon, Martin Al Kosim, mendesak Wali Kota Cilegon Robinsar mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Heni Anita Susila.

Martin menilai persoalan pembayaran hak tenaga pendidik tersebut harus segera diselesaikan. Menurutnya, keterlambatan yang disebut telah berlangsung hingga tiga bulan berdampak langsung terhadap kesejahteraan guru dan keluarganya.

BACA JUGA: “Gaji Guru PPPK Cilegon Tertunggak, Robinsar Janjikan Kenaikan Jadi Rp2 Juta“

Martin menyebut persoalan pembayaran hak tenaga pelayanan masyarakat bukan kali pertama menjadi sorotan. Pada periode pemerintahan sebelumnya, menurutnya, sejumlah kelompok seperti guru madrasah, guru ngaji, kader posyandu, dan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) juga pernah mengalami persoalan serupa.

“Ini kan bukan pertama kali. Di era Wali Kota sebelumnya juga sama, tidak dibayar. Guru madrasah tidak dibayar, guru ngaji tidak dibayar, kader posyandu tidak dibayar, linmas juga tidak dibayar. Sekarang guru SD juga tidak dibayar,” kata Martin, Kamis (29/10/2026).

Ia menegaskan, keterlambatan pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Para guru membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pangan, biaya pendidikan anak, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Kasihan guru-guru, masa tiga bulan tidak dibayar? Guru juga manusia yang butuh makan, butuh biaya transportasi, dan kebutuhan anak-anaknya. Bagaimana mereka bisa mendidik anak bangsa secara maksimal kalau kesejahteraannya sendiri tidak diperhatikan?” ujarnya.

Martin Desak Wali Kota Evaluasi Kadindikbud

Martin meminta Wali Kota Cilegon segera turun tangan untuk memastikan penyelesaian pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu.

Ia juga mendorong evaluasi terhadap kinerja Dindikbud guna mengetahui penyebab keterlambatan sekaligus memperbaiki mekanisme pembayaran agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Menurut Martin, pergantian kepala dinas dapat dipertimbangkan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk memperbaiki kinerja organisasi perangkat daerah.

“Makanya kami memohon kepada Pemerintah Kota Cilegon, khususnya Wali Kota, untuk mengevaluasi supaya tidak terjadi kegaduhan. Kalau memang kebijakan terbaiknya harus diganti, ya bisa diganti,” tegasnya.

Martin menilai persoalan tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Cilegon, terutama Wali Kota sebagai pemimpin daerah.

“Yang jelek tetap Wali Kota. Dampaknya terhadap nama baik Pemerintah Kota Cilegon, terutama Wali Kota. Masyarakat yang tidak memahami persoalan secara utuh akhirnya menyudutkan kepala daerah,” katanya.

Janji Kenaikan Gaji Jadi Sorotan

Martin turut menyoroti rencana kenaikan penghasilan guru ketika persoalan pembayaran yang tertunda masih menjadi perhatian.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan penyelesaian pembayaran hak guru sebelum menyampaikan janji kenaikan penghasilan.

“Harusnya dibayar dulu, baru janji naik. Ini persoalan serius karena menyangkut kebutuhan hidup para guru,” ujarnya.

Martin berharap Pemkot Cilegon segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu. Ia juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi perencanaan anggaran dan mekanisme pembayaran agar hak tenaga pendidik dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

Kesejahteraan Guru PPPK Perlu Menjadi Perhatian

Persoalan keterlambatan pembayaran ini kembali menyoroti pentingnya kepastian penghasilan bagi guru PPPK paruh waktu. Selain menjalankan tugas pendidikan, para guru juga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga.

BACA JUGA: “PPPK Paruh Waktu: Sudah Jadi ASN, Tapi Apa yang Berubah dalam Kehidupan Guru?” (https://www.analistis.com/pppk-paruh-waktu-sudah-jadi-asn-tapi-apa-yang-berubah-dalam-kehidupan-guru/)

 

Pemerintah daerah perlu memastikan informasi mengenai jumlah tunggakan, ketersediaan anggaran, dan target pencairan disampaikan secara jelas kepada para guru.

 

Evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah juga perlu dilakukan secara objektif dengan memeriksa penyebab keterlambatan, proses administrasi, serta langkah penyelesaian yang telah dilakukan.

 

Dindikbud Masih Perlu Dikonfirmasi

 

Hingga berita ini disusun, tanggapan terbaru Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila, mengenai desakan evaluasi yang disampaikan Martin Al Kosim masih perlu dikonfirmasi.

 

Analistis.com masih berupaya meminta keterangan dari pihak Dindikbud maupun Pemerintah Kota Cilegon mengenai periode tunggakan, perkembangan pencairan gaji, serta langkah yang disiapkan untuk mencegah persoalan serupa kembali terulang.

 

Berita ini akan diperbarui setelah terdapat keterangan tambahan dari pihak terkait.

 

Analistis.com — Tajam Membaca Peristiwa.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar