Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Ungkap 3 Nama

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Selain Listyo Sigit, penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi Polri, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Penetapan tersebut diumumkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

“Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Asep.

Menurut Asep, ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto.

Sasaran dugaan penyadapan tidak hanya terbatas pada kepala negara. Penyidik menyebut sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga menjadi sasaran.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep.

Dugaan Penyadapan Berlangsung pada 2025–2026

Dalam pemaparan penyidikan, Bareskrim mengungkapkan dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026.

Kabareskrim menjelaskan, penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang dipersyaratkan.

Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data atau rekam jejak aktivitas penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas dalam sistem elektronik.

Perkara ini mulai ditangani setelah seorang petugas yang mengetahui dugaan aktivitas tersebut membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Polisi Periksa 10 Saksi dan Sita Barang Bukti

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Selain tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik masih memeriksa satu orang lainnya berinisial SU dengan status sebagai saksi.

Rangkaian pemeriksaan dan penyitaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan penyadapan, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data yang menjadi bagian dari perkara.

Tersangka Dijerat Ketentuan KUHP dan UU ITE

Bareskrim menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap ketiga tersangka.

Pasal yang digunakan antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penerapan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta tindakan terhadap informasi atau dokumen elektronik.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, proses pembuktian tetap harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Status tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah.

Pengawasan Internal Polri Ikut Dilibatkan

Penanganan perkara ini juga melibatkan unsur pengawasan internal kepolisian.

Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri mengatakan, pemeriksaan terhadap para tersangka dilakukan oleh Bareskrim bersama Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri turut melakukan pengawasan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan.

Keterlibatan unsur pengawasan internal menjadi perhatian karena perkara tersebut turut menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian.

Baca Juga:

Buntut Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran, Kapolres Sukoharjo Dimutasi dan Empat Personel Diperiksa Propam

Akuntabilitas Penggunaan Teknologi Penyadapan Menjadi Sorotan

Kasus ini membuka persoalan lebih luas mengenai tata kelola penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.

Penyadapan merupakan tindakan yang bersentuhan langsung dengan hak privasi dan perlindungan komunikasi seseorang. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan dasar hukum, kewenangan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa prosedur sebagaimana disampaikan Bareskrim menimbulkan sejumlah pertanyaan penting. Di antaranya mengenai bagaimana nomor telepon dapat dimasukkan ke dalam sistem, siapa yang memiliki kewenangan memberikan perintah, serta bagaimana pengawasan terhadap aktivitas tersebut dilakukan.

Dinamika kepemimpinan Polri juga menjadi bagian dari perhatian publik, terutama setelah pergantian pucuk pimpinan institusi kepolisian.

Baca Juga:

Suyudi Ario Seto Resmi Jadi Kapolri, Dari DPR ke Istana dalam Sehari

Penataan organisasi kepolisian juga menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga tata kelola dan pelaksanaan tugas institusi.

Baca Juga:

Sehari Menjabat, Suyudi Mulai Menata Formasi Polri: 19 Kapolda Dirotasi

Hingga kini, motif di balik dugaan penyadapan tersebut belum diungkap secara tuntas oleh penyidik.

Karena itu, perkembangan perkara ini tidak hanya akan menentukan pertanggungjawaban hukum para tersangka, tetapi juga menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sistem pengawasan komunikasi di lingkungan penegak hukum.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

7 komentar